Thursday, August 30, 2012

Upaya PBB dan Masyarakat Internasional dalam Menciptakan Perdamaian pada Konflik Internasional dan Internal


Seiring dengan runtuhnya Uni Soviet di tahun 1990, mengakhiri perang dingin yang berlangsung dalam kurun waktu 4 dekade. Selama kurun waktu tersebut dunia terbagi menjadi dua blok raksasa, Blok Barat dikomandoi oleh Amerika Serikat dan Blok Komunis yang dipimpin oleh Soviet. Keruntuhan Uni Soviet merubah secara drastis tatanan dunia internasional. Salah satu fenomena yang berkembang pasca perang dingin adalah maraknya konflik bersenjata intra-state. Berbeda dengan masa perang dingin, dimana konflik yang terjadi melibatkan aktor negara. Pada periode post cold war, seringkali konflik bersenjata yang terjadi adalah antar aktor non negara. Isu pemberontakan, konflik etnis, perang sipil, kekerasan negara terhadap rakyatnya adalah isu-isu yang muncul secara massif pada masa itu. Tentu saja korban paling menderita adalah rakyat sipil, anak-anak dan wanita.
            Ketika konflik melibatkan aktor negara, tidaklah sulit mengidentifikasi pelanggaran yang dilakukan masing-masing aktor terhadap hukum humaniter internasional. Karena ujung tombak negara terletak pada militer yang membawa senjata sehingga dapat dikenali dengan mudah apabila sasaran yang ditembak adalah rakyat sipil, yang tidak bersenjata. Sebagaimana diatur dalam Konvensi Jenewa bahwa kendati dalam peperangan, pihak-pihak yang berperang harus mematuhi hukum perang yang diatur dalam hukum humaniter internasional. Beberapa poin perundangan tersebut diantaranya adalah dilarang membunuh rakyat sipil, anak-anak, wanita, tentara yang terluka, dan anggota organisasi kemanusiaan seperti palang merah internasional. Pelanggaran terhadap hukum tersebut bisa membawa pelakunya diadili di mahkamah internasional untuk penjahat perang atau di ICC (International Criminal Court).

Sehingga dari sini, kemudian muncul wacana untuk melibatkan pihak ketiga guna menciptakan dan memelihara perdamaian dan keamanan. PBB sebagai organisasi internasional yang kredibel dan otoritatif dianggap sebagai pihak yang paling berwenang menyelesaikan konflik. Sebagaimana diatur pada Pasal VII Piagam PBB tentang adanya ancaman terhadap perdamaian, dimana pada Article 39 dijelaskan bahwa DK PBB berhak untuk menentukan apabila telah terjadi ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran terhadap perdamaian, ataupun aksi agresi, maka dapat membuat rekomendasi atau memutuskan langkah-langkah apa yang akan diambil untuk menciptakan dan menjaga perdamaian dan keamanan internasional.[1]
            Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah, dalam Pasal VII tersebut tidak disebutkan kondisi semacam apa yang memungkinkan diadakannya intervensi kemanusiaan, apa saja cakupan dari ancaman terhadap perdamaian, dan pelanggaran terhadap perdamaian? Apakah Hukum Humaniter Internasional bisa berlaku pada konflik non-internasional, seperti perang gerilya, konflik sipil dan perang melawan terorisme?

Pasal VII Piagam PBB
Secara khusus Pasal VII Piagam PBB mengatur tentang kewenangan DK PBB menggunakan kekuatannya untuk menjaga perdamaian dan keamanan. Artikel tersebut memberi wewenang kepada DK PBB untuk menentukan ancaman perdamaian atau pelanggaran terhadap perdamaian dan atau aksi agresi yang dilakukan satu pihak, serta memutuskan untuk mengambil langkah-langkah baik aksi militer atau non-militer untuk mengembalikan perdamaian dan keamanan internasional. Dalam pasal tersebut diatur tindakan yang harus dilakukan untuk menjaga perdamaian. Namun, secara jelas belum ditentukan situasi tertentu yang memungkinkan DK PBB berwenang untuk melakukan intervensi.
            Menurut James Pattison (2010), setidaknya ada dua alasan yang memungkinkan intervensi kemanusiaan mendapatkan legitimasi. Pertama adalah kualitatif: artinya terjadi pelanggaran dan kekerasan terhadap ‘basic right’ (hak-hak asasi) seperti hak untuk tidak mendapatkan kekerasan fisik, pembunuhan, pemerkosaan, penculikan, dan lain-lain. Hak-hak seperti pengekangan kebebasan pendapat, kesempatan luas bekerja, dan hak mencalonkan diri dalam pemilu tidak dianggap sebagai pelanggaran hak-hak asasi yang layak untuk dilakukan intervensi.   
            Sedangkan alasan kedua adalah kuantitatif, dimana harus ada angka kekerasan terhadap individu cukup signifikan. Dengan kata lain, kekerasan yang terjadi kepada satu individu atau beberapa individu dalam jumlah kecil tidak dapat dijadikan justifikasi pihak ketiga untuk melakukan intervensi. Intervensi kemanusiaan yang dimaksudkan disini berlaku apabila angka pembunuhan atau kekerasan terhadap rakyat sangat tinggi (gross/massive violations) sehingga tidak dapat dihentikan kecuali ada campur tangan pihak ketiga.[2]
            Proses intervensi kemanusiaan, bertujuan meminimalisir kekerasan yang terjadi dan mencoba membuat proses perdamaian dan keamanan berlangsung. Apabila kekerasan terus berlangsung, maka jalan satu-satunya adalah meminimalisir korban yang jatuh dengan jalan menyelamatkan pihak yang lemah, biasanya dari kalangan penduduk sipil. Penyerangan terhadap penduduk sipil non kombatan dapat menyeret pelakunya ke mahkamah internasional kejahatan perang untuk diadili. Dalam perang antar negara (inter-state) pihak yang bertikai adalah anggota militer masing-masing negara, sehingga rakyat sipil, merupakan pihak yang harus dilindungi. Namun pada konflik intra state seperti perang sipil, konflik etnis, dan perang gerilya yang kesemuanya itu melibatkan sipil maka cara penanggulangannya seperti diatur pada konvensi Jenewa.

Konvensi Jenewa dan Hukum Humaniter Internasional
            Posisi sipil pada perang modern merupakan hal yang problematis. Aplikasi dari hukum perang, yang menyangkut pembedaan antara sipil dan militer sulit diterapkan. Kesulitan tersebut disebabkan dua faktor. Pertama adalah bahwa membedakan konflik internal dan internasional merupakan pembedaan yang semu, apabila dilihat dari sudut pandang korban. Prinsip-prinsip humanitarian harus diterapkan terlepas dari identitas seseorang. Kedua, bahwa hukum internasional tidak dapat diterapkan pada situasi lokal atau non-internasional. Sebuah negara memiliki kedaulatan di dalam tapal batas teritorinya, dan tidak bisa menerima perlakuan sepihak dari negara lain, seperti adanya campur tangan pihak asing atau membawa pelanggar kemanusiaan ke peradilan internasional.[3]
            Pada artikel 3 Konvensi Jenewa yang berhubungan dengan konflik bersenjata non-internasional menyatakan bahwa konflik non-internasional adalah konflik yang terjadi dalam batas wilayah suatu negara. Pemahaman terhadap makna konflik diatas meliputi konflik yang terjadi antara pemerintah dengan milisi pemberontak, atau dua atau lebih konflik antar penduduk sipil. Pada situasi demikian, secara logis posisi sipil dibedakan menjadi kombatan dan non-kombatan. Sipil yang menjadi kombatan dan terlibat dalam konflik diperlakukan sama dengan anggota militer seperti pada konflik internasional.
Pada artikel tersebut juga dinyatakan bahwa orang-orang yang tidak mengambil bagian aktif terhadap pertempuran, baik militer ataupun non-militer harus diperlakukan secara manusiawi, termasuk juga mereka yang tidak aktif akibat sakit, cedera, atau tertawan. Perlindungan tersebut juga meliputi pelarangan ancaman terhadap nyawa, pembunuhan, mutilasi, perlakuan kejam, dan penyikasaan. Selain itu, pelarangan tersebut juga meliputi penyanderaan, penghinaan terhadap martabat kemanusiaan dan penjatuhan vonis hukuman tanpa peradilan yang sah dan adil, serta jaminan perlindungan dan perawatan kepada mereka yang terluka dan sakit.[4]
            Kesimpulan
            Untuk mewujudkan perdamaian dan keamanan internasional, PBB melalui artikel 7 menyatakan bahwa DK PBB berhak memutuskan untuk merekomendasikan kepada pihak-pihak yang terlibat pertikaian dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Apabila himbauan dari PBB tidak berhasil menciptakan perdamaian, maka PBB mempunyai tanggung jawab melindungi hak asasi manusia melalui jalan humanitarian intervention.
            Intervensi kemanusiaan berusaha untuk meminimalisir jatuhnya korban yang biasanya dari kalangan sipil. Namun, pada perang saudara, atau konflik yang terjadi dalam suatu negara posisi sipil dibedakan menjadi kombatan dan non-kombatan. Sipil yang menjadi kombatan dan mengangkat senjata diperlakukan sama dengan anggota militer seperti pada konflik internasional.
Pada artikel 3 Konvensi Jenewa, dan diperkuat oleh protokol II tahun 1977 disebutkan bahwa orang-orang yang tidak aktif dalam pertempuran, baik kombatan atau non-kombatan harus diperlakukan secara manusiawi. Pelanggaran terhadap hal tersebut akan dianggap sebagai kejahatan perang dan menyeret pelakunya ke mahkamah peradilan internasional untuk diadili.


[1] http://www.un.org/en/documents/charter/chapter7.shtml
[2] James Pattison, Humanitarian Intervention and the Responsibility to Protect, New York: Oxford University Press, 2010, p. 34
[3] Howard Levie, The Law of non-international armed conflict: Protocol II to the 1949 Geneva Convention, Martinus Nijhoff Publishers, 1987
[4] http://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/additional-protocols-1977.htm