Thursday, August 30, 2012

Sejarah dan Perkembangan Bantuan Luar Negeri


Pendahuluan
Foreign aid (bantuan luar negeri) adalah kegiatan transfer sumber daya dari satu negara kaya ke negara lainnya yang lebih miskin. Dalam bentuknya yang primitif foreign aid telah muncul sejak sebelum perang dunia kedua. Saat itu ada semacam norma tak tertulis dimana pemerintah negara kaya mempunyai semacam tanggung jawab untuk membantu negara lain yang miskin atau terbelit situasi krisis. Namun norma semacam itu sekarang sulit sekali untuk kita temukan. Banyak sekali faktor yang melatarbelakangi pergeseran perspektif dalam memaknai foreign aid. Variabel-variabel semacam perubahan tatanan politik domestik negara donor, peristiwa-peristiwa internasional, serta tekanan dari organisasi internasional untuk pengalokasian foreign aid untuk pengembangan kemanusiaan yang lebih baik sangat berperan dalam menentukan arah perubahan kebijakan bantuan luar negeri. Ada beberapa periode penting dalam perkembangan bantuan luar negeri. Periodesasi ini menekankan pada karakteristik arah, aktor, motif dan tujuan bantuan luar negeri yang membedakan satu periode dari periode lainnya.


Periode Sebelum 1945
Pada periode ini motif pemberian bantuan luar negeri dapat digolongkan menjadi tiga. Pertama alokasi bantuan atas dasar pertolongan kemanusiaan. Tipe bantuan semacam ini sebenarnya sudah ada sejak abad 19, dimana saat itu negara-negara kolonial memberikan bantuan kepada wilayah jajahannya. Bantuan seperti ini diberikan terkadang sebagai politik balas budi negara kolonial atas penguasaan sumber daya alam dan manusia kepada rakyat pribumi. Politik etis Belanda kepada rakyat indonesia merupakan prototype bantuan luar negeri jenis ini. Pada tahun 1921 Amerika Serikat dan negara-negara Eropa memberikan bantuan luar negeri kepada Uni Soviet yang tertimpa krisis akibat perang sipil dan kemarau panjang.
Kedua adalah colonial development. Praktik ini jamak dilakukan negara-negara  kolonial di wilayah jajahan untuk mengembangkan infrastruktur dan tindakan pencegahan dari krisis multidimensi. Sementara tipe ketiga ialah bantuan teknis yang dilakukan pemerintah AS. Bantuan jenis ini dikembangkan AS di Philipina dan Puerto Rico sebagai langkah strategis sebagai upaya mengurangi ekses dari menyusutnya pasar dan untuk menarik loyalitas rakyat kepada pemerintah kolonial AS.
Pada periode ini juga ditandai awal kemunculan penyedia bantuan yang disponsori oleh NGO (Non Government Organization). Lembaga-lembaga seperti Gereja dan Rockfeller Foundation  berupaya memberikan bantuan dalam bentuk pendirian sekolah dan universitas di negara berkembang, serta mendanai riset yang dilakukan.

Periode 1945-1970
            Barangkali inilah periode penting dalam dinamika perkembangan bantuan luar negeri. Dalam rentang waktu 25 tahun ini banyak momen besar yang cukup berpengaruh menentukan arah bantuan luar negeri di era-era berikutnya. Diantaranya ialah berdirinya beberapa institusi yang merupakan pemain utama penyedia dana bantuan luar negeri, seperti UNRRA (United Nation Relief and Rehabilitation Agency), IRO (international Refugee Organization), dan IBRD (International Bank for Recunstruction and Development) yang kelak dikenal sebagai World Bank.
            Pada periode ini AS adalah negara pioner penyandang dana bantuan luar negeri. Sejalan dengan Marshal Plan, AS memberikan bantuan luar negerinya ke banyak negara, utamanya ke Eropa dan Asia. Dalam rencana yang dilaksanakan Presiden Truman tersebut Amerika memberikan sejumlah makanan, bahan bakar, pupuk, alat-alat pertanian dan pertambangan, dan bahan-bahan mentah ke sejumlah negara di Eropa. Program bantuan tersebut berbentuk 70 % grant dan 30% loan yang dibayarkan ke World Bank tergantung kemampuan negara penerima. Alokasi dari pemberian dana tersebut digunakan untuk meningkatkan kemampuan industri dan pertanian, menstabilkan nilai tukar mata uang, menurunkan rintangan yang menghalangi perdagangan antar negara, membendung pengaruh komunis, dan menyebarkan pengaruh AS ke seluruh penjuru sekaligus membentuk aliansi sebanyak-banyaknya.
Dampak dari Marshall Plan terhadap proses recovery ekonomi Eropa sangat besar. Sepanjang tahun 1947-1948 ekonomi Jerman merangkak naik. Keberhasilan Jerman menumbuhkan ekonomi mereka dianggap sebuah keajaiban, mengingat kekalahan Perang Dunia II menghancurkan seluruh sektor ekonomi negara itu. Kebijakan recovery ekonomi tersebut sukses memberi stabilitas atmosfer politik di Eropa Barat. GNP negara-negara Eropa Barat meningkat 32 %, produksi sektor pertanian naik 11 % daripada sebelum perang, hasil industri melampaui hasil tahun 1938 dengan surplus 40 %. Kebijakan Marshal Plann ini, tidak hanya menguntungkan negara recipient, tetapi Amerika selaku donor juga mencetak pertumbuhan ekonomi cukup signifikan (Kunz, 1997). Selain itu, keberhasilan tersebut juga sukses membendung penyebaran pengaruh Soviet ke Eropa Barat sekaligus memukul pertumbuhan ekonomi negara-negara Blok Komunis (Kindleberger, 1968). Harry Truman selaku Presiden AS memberikan apresiasi besar kepada George C. Marshall atas ide yang ia cetuskan, “Kredit sedalam-dalamnya atas kontribusi brilian Mr. Marshal dalam memformulasikan langkah-langkah mencetuskan program bantuan AS” (Bryan, 1991).
Sebagai negara adidaya, Pemerintah AS juga menekan pemerintah negara-negara Eropa untuk turut menyediakan dana bantuan yang akan diberikan kepada negara-negara berkembang. Semula, negara-negara Eropa enggan meneruskan bantuan dana kepada negara-negara bekas koloninya yang merdeka. Namun, dekade 1950 mereka merubah kebijakan dan setuju memberikan dana bantuan.
Banyak sekali motif yang melatarbelakangi negara-negara donor dalam meberikan bantuan pada masa ini. Perancis dan Inggris misalnya, memberikan bantuan sebagai upaya mempertahankan pengaruh mereka di negara eks koloninya. Jepang dan Jerman bertujuan mengamankan akses kepada bahan mentah di negara penerima dan sekaligus menjadikannya pasar dari produk mereka. Sedangkan negara-negara Skandinavia cenderung memberikan dana sebagai langkah untuk menyebarkan norma-norma yang mereka anut, utamanya ajaran Kristen.
Periode ini ditandai oleh panasnya tensi perang dingin. Persaingan tajam yang melibatkan dua kekuatan adidaya, AS dan US meluas ke berbagai sektor, termasuk bantuan luar negeri. Bantuan luar negeri pada periode ini hampir kesemuanya dilandasi motif politik, penyebaran pengaruh dan upaya mencari sekutu. Tujuan lain seperti pembangunan atau demokratisasi bukanlah dasar utama pemberian bantuan. Hal terpenting bagi kedua kekuatan superpower tersebut adalah bagaimana negara-negara lain di dunia mau bergabung menjadi sekutunya.
Amerika misalnya, antara tahun 1945-1952 mengucurkan dana sebesar $ 13,3 juta ke negara-negara Eropa untuk membendung ancaman Komunis Soviet. Pada tahun 1960-an, ketika kawasan Asia Selatan dan Asia Timur dipandang rentan akan pengaruh Komunis, Amerika rela mengucurkan separuh dari bantuan luar negerinya ke negara-negara kunci di setiap kawasan seperti Korea Selatan, India, Iran, Thailand, Vietnam, dan Pakistan. sepanjang tahun 1960-1970, pinjaman luar negeri negara-negara di kawasan Amerika Latin, meningkat dari $ 12,2 Miliar menjadi $ 28,9 Miliar. Mayoritas dana bantuan tersebut datang dari Amerika dan World Bank yang juga kepanjangan dari Pemerintah Amerika. Tahun 1965, memorandum dari National Security Councul merekomendasikan untuk memberi dana bantuan ke sejumlah negara Afrika. Bantuan tersebut disalurkan melalui USAID, dan digunakan sebagai senjata politik untuk membawa negara-negara Afrika menjadi sekutu Amerika.
Langkah berani Amerika tersebut didasari pertimbangan bahwa apabila mereka tidak memberikan dana pinjaman ke negara-negara tersebut, justru Soviet-lah yang akan memberi mereka bantuan. Seperti nampak ketika Presiden Amerika, John F. Kennedy menyatakan dalam pidatonya “Bantuan luar negeri adalah metode untuk mengamankan pengaruh AS dan mengambil kontrol atas negara-negara di seluruh dunia serta mencegah negara-negara yang bangkrut agar tidak jatuh ke Blok Komunis. Untuk itu Saya menempatkan bantuan luar negeri ini sebagai prioritas utama dalam program melindungi keamanan dunia (dari Komunis)” (Heertz, 2004).
Seperti tak mau kalah dari Amerika. Demi menanamkan pengaruhnya ke seluruh penjuru dunia, negara-negara Sosialis-Komunis turut menyisihkan sebagian anggaran negara mereka untuk disisihkan ke negara-negara sekutu mereka. USSR memberikan tak kurang dari $ 1,1 milliar ke Vietnam Utara, Korea Utara, Kuba, Mesir, Suriah, India dan beberapa negara lain. China juga mengalokasikan dana serupa untuk negara-negara sekutunya. Dan negara-negara Eropa Timur rela mengucurkan $ 300 juta demi proyek besar penyebaran sosialisme.
 Pemerintahan Stalin memberikan dana pinjaman tak kurang $300 juta kepada China meskipun Uni Soviet sendiri saat itu membutuhkan dana tersebut. Stalin menilai bahwa posisi strategis China di bawah Mao Ze Dong sangat krusial sebagai sekutu satu ideologi. Pinjaman dana tersebut merupakan salah satu upaya untuk menarik China ke dalam Blok Komunis. Dan upaya Stalin tersebut berhasil. Pada perang Korea, Uni Soviet yang mem-back up Korea Utara mendapatkan bantuan dari China. Ironisnya, bantuan China tersebut berasal dari dana pinjaman yang tadinya hendak digunakan untuk pembangunan dalam negeri kemudian digunakan membeli persenjataan Uni Soviet, untuk membantu Uni Soviet selama Perang Korea (Heertz, 2004).
Persaingan panas ini kemudian semakin memicu ketegangan ketika dana bantuan dari kedua adidaya tersebut diberikan kepada negara yang sama. Seperti misalnya di Angola, Uni Soviet mendanai MPLA untuk membeli senjata, sedangkan Amerika memasok senjata untuk FNLA dan UNITA, yang notabene musuh dari MPLA.
Motif untuk memperkuat aliansi menjadi pertimbangan utama pemberian bantuan luar negeri pada periode ini. Saking kuatnya motif tersebut, sehingga kemudian mengacuhkan alokasi penggunaan dana bantuan tersebut oleh negara penerima. Pemerintah Amerika Serikat tidak ambil pusing apakah dana tersebut benar-benar digunakan para pemimpin negara penerima untuk pembangunan ataukah digunakan untuk kepentingan pribadi. Kepentingan utama Amerika hanyalah memastikan agar negara tersebut tidak jatuh ke Blok Komunis.
Kepentingan geopolitik negara-negara donor tersebut yang mendikte kebijakan pinjaman luar negeri mereka sepanjang Perang Dingin. Ini berarti kebijakan pengucuran dana bantuan mereka berorientasi menjaga pengaruh dan mengamankan dominasi di negara penerima, tanpa peduli dengan rejim berkuasa apakah dia otoriter ataukah demokratis. Zaire mendapatkan dana bantuan dari Amerika tanpa pernah negara tersebut mengadopsi ekonomi pasar bebas. Angola menerima bantuan Uni Soviet meskipun mereka tidak benar-benar mempraktekkan ekonomi sosialis, Saddam Hussein tetap mendapatkan dukungan Barat dan negara-negara Arab sepanjang Perang Teluk 1, meskipun terbukti membantai 5 ribu etnis Kurdi dan melukai 10 ribu lainnya.
Kepentingan strategis negara donor untuk mengamankan pengaruh tersebut tak pelak dimanfaatkan rejim berkuasa di negara penerima untuk menghamburkan dana tersebut. Mereka berpikir bahwa persaingan antar negara adidaya tersebut tidak akan pernah berakhir. Oleh karena itu mereka membutuhkan aliansi dari negara-negara dunia ketiga. Rejim penguasa tersebut percaya bahwa dengan memihak kepada salah satu adidaya tersebut mereka bakal terus mendapat kucuran dana yang berkelanjutan. Mereka memperlakukan negara donor seperti bank yang tak pernah kehabisan uang, bagaimanapun uang tersebut dihabiskan.
Salah satu pengucuran dana bantuan Amerika paling fenomenal adalah ketika pemerintah AS memutuskan untuk memberikan separuh dari seluruh dana bantuan mereka di Afrika kepada Rejim Mobutu Sese Seko di Zaire (kini Republik Kongo). Bukannya menggunakan dana tersebut untuk kepentingan rakyatnya, Sese Seko malah menghabiskannya untuk berfoya-foya. Sese Seko mencarter Pesawat Concorde secara pribadi untuk mengantarkannya shopping ke Paris, membeli puluhan real estate mewah di Eropa, membangun Supermarket terbesar di dunia. Namun hal tersebut tak membuat risau Amerika. Tahun 1987, Amerika malah memberikan tambahan pinjaman kepada Sese Seko sebagai ganti memberikan ijin Amerika untuk membuka pangkalan militer di negara tersebut.
Akhir dari periode ini memunculkan fenomena baru, yaitu pemberian dana bantuan oleh negara-negara yang terhitung bukan negara tradisional pemberi bantuan. Pasca meroketnya produksi minyak, beberapa negara Timur Tengah (Libya, Kuwait, Iraq) berusaha memberikan bantuan kepada negara lain, terutama negara-negara di kawasan Timur Tengah dan Afrika. Tak mau kalah  pengaruh dengan musuhnya di Timur Tengah, Israel juga menawarkan bantuan dana yang utamanya diberikan kepada negara-negara Afrika. Negara berkembang lain yang juga mulai berperan sebagai donor seperti Afrika Selatan, Nigeria, India, Brazil dan sebagainya. Pada saat yang sama, selain berperan sebagai pemberi bantuan juga negara-negara tersebut masih tercatat sebagai penerima bantuan luar negeri. Pada periode ini foreign aid sudah bermetamorfosis menjadi elemen biasa dalam hubungan luar negeri antara negara kaya dengan negara miskin atau antar sesama negara miskin.

Periode 1970-1990
            Babakan sejarah ini ditandai dengan perubahan formasi negara penyandang dana luar negeri. Negara-negara penghasil minyak seperti Kuwait dan Libya menjadi pemain penting dalam pemberian bantuan luar negeri.  Alokasi dana bantuan sudah mulai bergeser dari yang semula cenderung politic oriented ke arah development oriented yang fokus memberikan sumbangsih bagi pengembangan negara penerima dana. Framework kebijakan bantuan pembangunan sendiri lebih kompleks dan rumit sehingga profesionalisasi dari lembaga perwakilan donor layak diupayakan. Pengucuran dana  diberikan kepada perwakilan multilateral lembaga pelaksana bantuan yang lebih banyak tertuju pada usaha pembangunan.
Ada beberapa peristiwa penting yang mempengaruhi jalannya dinamika foreign aid pada masa ini. Satu diantaranya ialah penurunan suhu persaingan blok Barat dan Timur. Saat itu, mayoritas perang besar telah usai. Tempo ketegangan akibat rivalitas sengit sekutu AS dan US beserta aliansinya sudah mulai reda.  Ketakutan terjadinya perang besar yang jamak di era 1960 telah sirna sehingga alokasi dana bantuan yang tadinya  bermotifkan diplomatik dan politik bergeser ke arah pembangunan.          Krisis minyak, dan pangan akibat kelaparan juga memberikan pengaruh signifikan pada pemberian bantuan. Krisis pangan yang terjadi pada medio 1970-an dan 1980-an mendapatkan perhatian besar dunia sehingga bantuan dana yang mengalir melonjak tajam. Sementara krisis minyak akibat perang Arab-Israel dan perang teluk mengatrol harga minyak cukup tinggi. Akibatnya, negara donor kelimpungan, dana bantuan yang mengalir pun turun.
Kemunculan NGO pada masa ini didasarkan pada kenyataan bahwa NGO merupakan lembaga yang strategis. NGO dapat menutupi kekurangan negara dalam memanage dana yang melibatkan banyak negara dan organisasi internasional. Tidak seperti pemerintah (negara), NGO dipercaya tidak terkait dengan motif-motif politik, diplomatik, dan kultural. Sebaliknya, ia membawa misi pembangunan jangka panjang di negara-negara miskin. Aktualisasi dari misi tersebut dapat berupa penyediaan bahan pangan dan sandang bagi negara konflik atau tertimpa bencana alam, pendirian sekolah dan lembaga riset, ataupun pembangunan pada sektor tertentu, seperti familiy planning (keluarga berencana). Program tersebut awalnya diterapkan di India melalui IPPF (Internatioanl Planned Parenthood Foundation) untuk menekan laju pertumbuhan penduduk yang tak terkendali. Upaya serupa juga dilakukan beberapa lembaga sejenis seperti Population Council yang memiliki banyak cabang di negara Barat serta Rockefeller Foundation. Massifnya gerakan lembaga-lembaga itu berhasil menekan presiden AS, Lyndon Johnson untuk mengumumkan dukungan pemerintah AS dalam kampanye keluarga berencana di dunia.
Banyak negara donor mengeluh lelah (donor fatigue) karena dana yang mereka kucurkan tidak menghasilkan kemajuan yang diharapkan. Hal tersebut lantaran dana bantuan tidak digunakan untuk proyek-proyek strategis. Banyaknya keluhan terkait ketidakefektifan penyaluran dana bantuan luar negeri mendorong NGO lokal dan internasional untuk membenahi sistem tata kelola manajeman mereka. Sebagai upaya untuk pengalokasian dana tepat sasaran, banyak NGO/INGO yang melansir kebijakan resmi terkait strategi dan pemikiran mereka. Model program seperti “Country Programming” yang melakukan langkah penilaian menyeluruh tentang kondisi ekonomi suatu negara, pengembangan strategi pengucuran dana, dan perencanaan besarnya dana serta alokasinya banyak dilakukan oleh UNDP (United Nations Development Program), EDF (the European Development Fund), pemerintah AS, Inggris, dan Jerman. Sementara itu USAID menerbitkan “logframe/ logical framework” yang berdasar pada prediksi input dan output, termasuk analisa hubungan timbal balik antara penyediaan dana dan hasil yang diharapkan.
Seiring dengan banyaknya keluhan terkait efektifitas bantuan dana, muncullah ide untuk melakukan reformasi struktural terhadap ide pengembangan pembangunan (structural adjustment). Sebagian sarjana berpendapat bahwa alokasi dana sebaiknya untuk proyek-proyek pembangunan besar, sementara mayoritas lainnya mengusulkan agar prioritas utama diberikan untuk memenuhi basic human need. Langkah-langkah pembangunan struktural tersebut dapat ditempuh dengan langkah-langkah; liberalisasi perdagangan, reformasi ekonomi, pengurangan kontrol harga, pajak, dan tingkat suku bunga.

Dekade 1990, Masa Perubahan Besar
Periode ini diwarnai oleh banyak peristiwa penting yang merubah tatanan politik dan pemerintahan dunia secara drastis. Berakhirnya perang dingin, yang diikuti oleh runtuhnya Uni Soviet sebagai salah satu dari dua negara super power menghasilkan efek domino. Terpecahnya US dan menjadi 15 negara yang terpisah membuat negara-negara baru tersebut membutuhkan bantuan untuk proses recovery ekonomi politik negaranya. Proses perubahan politik dari rezim totaliterian menuju demokrasi membutuhkan bantuan dana yang tak sedikit. Disinilah kemudian lembaga penyedia dana yang berasal dari dunia Barat memainkan peranan. Pengucuran dana yang tak sedikit tersebut dialokasikan untuk proses pemulihan negara pasca perang dingin, proses demokratisasi dengan menyediakan insentif untuk implementasi program reformasi yang baru.
            Pada masa ini negara donor mulai menyertakan sejumlah prasyarat bagi negara-negara yang akan menerima bantuan. Syarat-syarat tersebut utamanya berkaitan dengan proses demokratisasi dan good governance serta menaruh respek terhadap hak asasi manusia. Jika sebelumnya blok Barat masih memberi bantuan untuk negara-negara korup dan otoriter guna membendung pengaruh komunis, maka dengan melenggangnya mereka sebagai pemenang perang dingin, mereka berhak untuk menangguhkan bantuan kepada negara-negara yang dikuasai status quo tanpa harus cemas dengan bahaya komunisme. Dalam sejumlah kesempatan, negara donor menyertakan syarat-syarat tersebut dalam satu paket bantuan. Sebenarnya pemberian bantuan disertai prasyarat tertentu sudah dicanangkan sejak tahun 1977. Saat itu, Presiden Amerika Jimmy Carter meloloskan regulasi yang menyarankan agar bantuan AS ke suatu negara ditangguhkan apabila rejim berkuasa terbukti otoriter dan melakukan kekerasan kepada hak asasi manusia. Namun, karena saat itu situasi politik tidak memungkinkan, sehingga regulasi tersebut tidak dijadikan pertimbangan utama.
            Karakteristik lain dari bantuan luar negeri pada masa ini adalah mulai diperkenalkannya development goal sebagai salah satu target yang harus dicapai. Negara-negara donor beberapa kali mengadopsi deklarasi yang membuktikan adanya hubungan antara demokratsi dan rejim yang akuntabel dengan pelaksanaan hak asasi manusia dan efektifitas kebijakan ekonomi. Ditemukannya relasi tersebut kemudian membuat negara donor untuk mengintervensi kebijakan ekonomi-politik negara penerima untuk memastikan efektifitas penggunaan dana bantuan yang mereka keluarkan.
            World Bank, sebagai salah satu institusi penyedia bantuan tahun 1997, memformulasikan rencana pembangunan institusi politik yang menyasar keterlibatan negara recipient dalam mengimplementasikan efektifitas pembangunan. Dalam rancangan ini, negara memiliki tanggung jawab penuh melaksanakan tugas pembangunan tersebut. Gagasan tersebut muncul karena negara donor melihat bahwa bantuan yang mereka berikan seringkali tidak tepat sasaran. Mereka memandang ketidakefektifan bantuan tersebut disebabkan negara recipient tidak memiliki kapasitas institusional yang dibutuhkan untuk memenej dan mengimplementasikan program tersebut. Sehingga dari sini kemudian muncul inisiatif untuk memperkuat kapasitas institusi negara bersangkutan. Contoh dari inisiatif ini seperti yang digagas dalam program World Bank’s African Capacity Building Initiatives. Inisiatif yang diperkenalkan tahun 1991 ini bertujuan untuk mengembangkan kapasitas negara-negara Afrika dalam kebijakan ekonomi. Munculnya inisiatif tersebut mengindikasikan terjadinya pergeseran pola pemberian dana bantuan yang semula hanya transfer sumber daya menjadi memastikan implementasi lebih baik dan efisien terhadap sumber daya yang telah tersedia.
Tak lama kemudian, teknologi komunikasi dan transportasi berkembang pesat yang menghubungkan dunia tanpa batas. Globalisasi menjadi tantangan baru yang harus dihadapi. Cepatnya perkembangan perdagangan internasional membuat kondisi ekonomi satu negara sangat rentan bergejolak. Globalisasi juga membuat permasalahan yang dulunya lokal terangkat ke level global.
            Krisis ekonomi yang terjadi pada dekade 1990-an memaksa negara-negara mengurangi anggaran belanjanya. Resesi yang melanda hampir seluruh dunia, ditambah dengan persiapan negara-negara donor -mayoritas dari Eropa Barat- bergabung dalam satu kesatuan mata uang menyebabkan foreign aid turun hingga mencapai 20% antara tahun 1995-1997. Kondisi demikian tentu saja membuat banyak negara yang terbiasa menerima dana kelabakan dan jatuh miskin.
Untuk menanggulangi bahaya besar itu, para pemegang kebijakan memiliki dua pendekatan. Pertama oleh World Bank yang menitikberatkan pada reformasi kebijakan ekonomi. Pendekatan ini banyak dikritik karena bersifat ‘top-down’. Pemberi bantuan memberikan dana, sekaligus dengan resep alokasi penggunaannya. Kebijakan ini tidak efektif karena sektor-sektor yang dibutuhkan segera penanganannya sering tidak tersentuh. Hal ini disinyalir karena donor tidak mengetahui apa yang dibutuhkan oleh recipient. Sebaliknya ini dicurigai sebagai dominasi donor terhadap recipient. “They asked you the questions and they gave you the answers”. Kedua adalah pendekatan ‘bottom-up’ yang banyak dipraktekkan oleh NGO. Kebijakan ini menekankan pada pengentasan kemiskinan dan pengembangan masyarakat dengan fokus pada sektor yang paling dibutuhkan oleh masyarakat.
            Namun secara umum ada lima metode efektif untuk meningkatkan efektifitas bantuan. Pertama dengan sistem Result Based Management, yaitu pemberian dana kemudian diikuti pemantauan indikator efektifitas bantuan dalam periode waktu tertentu. Kedua dengan selectivity, bahwa negara calon penerima donor harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti; investasi signifikan dalam bidang kesehatan dan pendidikan, kebijakan perdagangan yang mendorong kompetisi dan efisiensi ekonomi, harga dan tingkat bunga yang mendukung investasi. Ketiga ialah Sector Wide Assistance Program, yaitu model pengembangan pembangunan yang didukung  perencanaan  oleh negara penerima, dan banyak lembaga analis. Model ini sebagai jawaban atas kritik bahwa negara penerima selalu dikendalikan oleh negara donor. Keempat adalah PRSP (Poverty Reduction Strategy Papers) yang memberikan gambaran akan kondisi makroekonomi, struktural, dan kebijakan pemerintah negara penerima sebelum kucuran dana dialirkan. Kelima ialah tindakan pencegahan penggunaan dana bantuan untuk tujuan komersiil. Apabila ditemukan hal tersebut maka negara donor berhak memberikan sangsi atau penghentian pemberian dana bantuan.

MDG (Millenium Development Goals)
Pada tahun 2000 PBB menggelar rapat bersama untuk membahas rencana pengurangan angka kemiskinan dunia yang ditargetkan pada tahun 2015. Pertemuan tersebut kemudian menghasilkan beberapa butir tujuan;
·         Menekan angka orang yang berpenghasilan kurang dari 1 $ sehari dan makan makanan yang tidak layak
·         Penerapan pendidikan dasar secara universal
·         Menekan diskriminasi gender
·         Menekan angka kematian anak-anak sampai 2/3 dan kematian saat melahirkan sampai ¾
·         Menghentikan penyebaran HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya
·         Menjaga kesinambungan lingkungan dan mencegah kerusakan
·         Menekan angka manusia tanpa akses air bersih
·         Meningkatkan kesetiakawanan global untuk pembangunan
·         Menargetkan tahun 2020, sebagai tahun penurunan signifikan penghuni kawasan kumuh
Menuju Abad 21
Perkembangan yang terjadi di awal abad 21 memberikan harapan besar atas peningkatan bantuan dana luar negeri. US dan EU bersama-sama menjanjikan meningkiatkan bantuan yang mereka kucurkan. Sepanjang 2001-2005, anggaran dana bantuan yang dikeluarkan pemerintah US meningkat sampai 25 %.  Serangan teroris 11 September 2001 menyadarkan dunia bahwa kemiskinan, yang dialami sebagian pelaku penyerangan merupakan salah satu faktor kenekatan mereka.  Di Amerika sendiri, terdapat gerakan kampanye “hanya 1%”, yang mengacu pada saran kepada pemerintah untuk menyisihkan anggaran dananya 1% untuk pemberian dana bantuan kepada negara-negara lain. Di Jerman gerakan ini disebut “pro 0,7%”, mengacu pada target PBB bahwa foreign aid sejumlah itu dari GDP setiap negara. Gerakan-gerakan tadi patut diberikan apresiasi besar, karena dengan bantuan dana tersebut harapan untuk membuat dunia jadi lebih baik dapat segera terwujud.

Kesimpulan
Dari paparan sejarah singkat diatas, dapat diketahui perkembangan bantuan luar negeri linear dengan peristiwa yang berkembang di setiap periode. Periodesasi ini menekankan pada karakteristik arah, aktor, motif dan tujuan bantuan luar negeri yang membedakan satu periode dari periode lainnya. Pada era sebelum Perang Dunia II bantuan luar negeri masih terbatas pada motif bantuan murni kemanusiaan, colonial development dan technical assistance. Setelah perang dunia II usai, dunia terbagi ke dalam 2 kutub, komunisme dan demokrasi liberal. Keduanya saling bersaing menjadi pemimpin tunggal dunia. Hal tersebut ternyata berpengaruh pada tipe bantuan yang diberikan masing-masing kubu kepada negara dunia ketiga yang berlandaskan politik aliansi, mencari kawan sebanyak-banyaknya. Ketika suhu ketegangan mereda, arah bantuan luar negeri mulai bergeser ke arah pembangunan. Pergeseran tersebut tidak hanya pada motif tetapi juga pada tataran operasional, dimana mulai muncul gagasan yang menyoal efektifitas bantuan pada negara penerima. Dekade diatas 1990-an, persoalan efektifitas bantuan dan development goal masih menjadi topik utama yang mewarnai fenomena bantuan luar negeri.


Referensi
Lancester, Carol. 2007. “Aid’s Purposes: a Brief History”, dalam Foreign Aid: Diplomacy, Development, and Domestic Politics, Chicago: the University of Chicago Press, pp. 25-61
Kindleberger, Charles, P. 1968. “the Marshall Plan and the Cold War”, International Journal, Vol. 23, No.3, pp.369-382
Kunz, Diane B. 1997. “the Marshall Plan Reconsidered: a Complex of Motives”, Foreign Affairs, Vol.76 No.3, pp.162-170
Hertz, Noreena. 2004. “It’s Politics, Stupid”, dalam the Debt Threat, New York: Harper Collins Publisher Inc., pp.23-39
Bryan, Ferald J. 1991. “George C. Marshall at Harvard: a Study of the Origin and Construction of the Marshall Plan Speech”, Presidential Studies Quarterly, Vol. 21, No. 3, pp. 21-38