Thursday, August 30, 2012

Responsibility to Protect; Konseptualisasi Ide dan Implementasi


Pendahuluan
Sejak digulirkan oleh ICISS (International Comission On Intervention Of State Sovereignty) tahun 2001 dan disempurnakan oleh World Summit 2005,  ide R2P tahun mendapatkan sambutan positif oleh komunitas internasional. Ide pokok R2P yang berupaya untuk mereduksi kejahatan terhadap kemanusiaan dianggap solusi tepat untuk mencegah timbulnya konflik yang menimbulkan banyak korban. Dengan diberlakukannya prinsip R2P yang memandang sovereignty as responsibility, pemerintah suatu negara tidak lagi berhak untuk melakukan kejahatan terhadap rakyatnya sendiri. Begitu pula pemerintah yang gagal menunaikan kewajiban mencegah terjadinya kejahatan massal di negaranya, maka tanggung jawab kemanusiaan tersebut diambil alih oleh komunitas internasional.[1]
            Apabila prinsip R2P bertujuan untuk melindungi warga dari kejahatan kemanusiaan, sejauh mana peranan R2P mengakomodasi isu-isu tersebut? Dan apakah komunitas internasional mampu memainkan peran signifikan untuk melindungi penduduk di negara lain?


Konsep, Cakupan, dan Batasan Responsibility To Protect
Masyarakat internasional banyak menaruh harapan pada konsep R2P. Sejauh eksistensinya sebagai sebuah norma yang mengikat negara-negara di dunia, prinsip R2P sering dipahami sebagai perlindungan terhadap warga dari seluruh ancaman yang mengintai. Tidak salah jika R2P, oleh banyak kalangan dianggap mengakomodir seluruh isu kemanusiaan, tidak terbatas pada mass-atrocity. Untuk menghindari mispersepsi terkait konsep R2P yang nantinya akan berpengaruh pada proses implementasinya, ada 2 hal yang harus diperhatikan, yaitu pemahaman konsep dan implementasinya.
            Konseptualisasi ide R2P diputuskan Dalam World Summit 2005. Pada pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa konsep R2P tidak dimaksudkan dalam konteks perlindungan terhadap seluruh ancaman kemanusiaan. Kurang tepat jika dipahami bahwa R2P mencakup permasalahan non-mass atrocity, seperti misalnya isu pencegahan global warming, penyebaran penyakit global (hiv/aids, antrhax, ebola), bencana alam dan perlindungan terhadap suku-suku terasing. Cakupan R2P, seperti tertulis dalam pilar pertama R2P yang disepakati dan didukung oleh komunitas internasional dalam Konferensi Tingkat Tinggi Dunia (KTT) PBB tahun 2005 adalah  tanggung jawab negara untuk melindungi rakyatnya sendiri dari pemusnahan massal (genocide), kejahatan perang (war crimes), pembersihan etnis (ethnic cleansing) dan kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity), dan dari segala macam tindakan yang mengarah pada jenis-jenis kejahatan tersebut.[2] 
            Dari poin pertama dari tiga pillar tersebut dinyatakan bahwa cakupan R2P hanya terbatas pada keempat jenis mass atrocities (genocide, war crimes, ethnic cleansing, crimes against humanity) serta tindakan-tindakan yang mengarah pada kejahatan tersebut. Diluar tindakan tersebut, bukanlah bidang kajian yang hendak digarap R2P. Poin yang hendak disampaikan disini adalah bahwa situasi yang memungkinkan untuk diterapkannya R2P adalah keempat kejahatan yang mengarah pada tragedi kemanusiaan. Jika yang dimaksudkan adalah situasi lebih luas yang mencakup realisasi dari freedom from fear dan freedom from want, lebih tepat jika digunakan konsep human security.[3]           

Implementasi R2P  dan Komitmen Tegas Masyarakat Internasional 
Sekretaris-Jenderal  PBB, Ban-ki Moon, mengeluarkan sebuah laporan pada bulan Januari 2009, berjudul “Menerapkan Responsibility to Protect” (Implementing Responsibility to Protect). Dia mengungkapkan rencana-rencananya untuk menerapkan R2P dalam bentuk tindakan nyata. Dalam laporan tersebut, Ban-ki Moon membagi “Responsibility to Protect” ke dalam tiga pilar[4], yaitu:
1. Tanggung jawab melindungi yang dimiliki oleh negara-negara
2. Bantuan internasional dan pembangunan kapasitas (capacity-building)
3. Respon secara tepat dan tegas terhadap krisis kemanusiaan
            Ketiga pilar tersebut berdiri sejajar dan tidak ada preferensi untuk mendahulukan satu pilar atas yang lainnya. Masing-masing pilar tersebut dapat dijadikan acuan pelaksanaan sejauh situasi membutuhkan hal tersebut.
            Sebagai sebuah norma, R2P memberikan framework dan asas pijakan untuk merespon situasi pra konflik (responsibility to prevent) , ketika konflik berlangsung (responsibilty to react), dan pasca konflik (responsibility to building). R2P berusaha mengambil tindakan tegas dan efektif dalam menangani tragedi kemanusiaan.[5]
Setelah             komunitas internasional mengambil alih tanggung jawab yang gagal diperankan suatu negara, maka mereka harus mulai merumuskan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah, menghentikan atau memulihkan situasi. Perihal kedaulatan negara bersangkutan dapat ditangguhkan karena azas sovereignty as responsibility yang harus dilaksanakan negara tidak terpenuhi.
Untuk menilai situasi lapangan, komunitas internasional melalui PBB harus memfokuskan diri menyelidiki kebenaran informasi yang menyebutkan terjadinya pelanggaran serius terhadap kemanusiaan. Tim pencari fakta yang diutus PBB kemudian dapat bekerja sama dengan pemerintah bersangkutan, organisasi regional maupun internasional  dan melaporkan situasi yang berkembang. Dengan adanya kerjasama tersebut maka semua pihak terkait dapat memberikan peringatan dini (early warning) dan mendiskusikan pembagian kapasitas (sharing-capacity) yang diemban guna mencegah terjadinya kemungkinan terburuk.
            Melihat cakupannya yang luas dalam menangani tragedi kemanusiaan, meliputi tindakan sebelum, sesudah, ataupun ketika berlangsung, maka R2P menggunakan sejumlah pendekatan untuk mendorong efektifitas pelaksanaannya. Pendekatan yang digunakan R2P melibatkan pendekatan militer dan non-militer.
Intervensi militer merupakan opsi terakhir yang dipilih dan terbatas pada situasi ekstrem dan tak terkendali. Mengacu pada 3 pilar R2P, pilihan tersebut mau tidak mau harus dilaksanakan jika seluruh pendekatan non-militer (sanksi ekonomi, pengutukan dunia internasional, diplomasi, pembekuan aset, dll) telah diupayakan namun tidak ada kemajuan signifikan dalam perkembangannya. Selain itu, penerjunan kekuatan militer harus memepunyai legalitas hukum, yaitu dilakukan atas dasar mandat DK PBB dan atau legitimasi dunia internasional.[6] Selain itu ditambah juga dengan kalkulasi cermat bahwa situasi akan terkendali setelah dilakukan intervensi militer. Kasus Libya dapat dijadikan contoh bahwa intervensi militer yang dilakukan komunitas internasional (NATO dan sejumlah negara sekutu) dilaksanakan setelah pendekatan non-militer tidak membuahkan hasil.
Kesimpulan
R2P merupakan norma yang secara bersama disepakati oleh komunitas internasional. Ide R2P mengemuka sebagai respon atas banyaknya tragedi kemanusiaan yang terjadi di berbagai belahan dunia. sebagai respon atas tragedi kemanusiaan, ide R2P dimaksudkan untuk mengatasi masalah genocide, war crimes, ethnic cleansing, crimes against humanity, dan segala macam tindakan yang mengarah pada jenis-jenis kejahatan tersebut. 
            Implementasi R2P diterapkan pada saat suatu negara melakukan pelanggaran kemanusiaan, atau gagal melindungi rakyatnya dari kejahatan tersebut. Tanggung jawab melindungi rakyat diambil alih komunitas internasional untuk kemudian merumuskan langkah-langkah strategis, meliputi pendekatan militer ataupun non-militer. Intervensi militer diletakkan sebagai opsi terakhir apabila seluruh upaya non-militer yang ditempuh tidak menunjukkan hasil positif.

Referensi :
Gareth Evans, The Responsibility to Protect, ( Washington, D.C: Brookings Institution Press, 2008)
Summary Of The Responsibility to Protect, The Report Of The International Comission On Intervention Of State Sovereignty (ICISS)
Laporan  ICRtoP, International Coalition For The Responsibility To Protect. Dalam http://www.responsibilitytoprotect.org/files/ICRtoP%20Summary%20of%20SG%20report.pdf


[1] Gareth Evans, The Responsibility to Protect, ( Washington, D.C: Brookings Institution Press, 2008),  46. Lihat juga: Summary Of The Responsibility to Protect, The Report Of The International Comission On Intervention Of State Sovereignty (ICISS)
[2] Ibid., 39
[3] Ibid., 65
[4] Laporan  ICRtoP, International Coalition For The Responsibility To Protect. Dalam http://www.responsibilitytoprotect.org/files/ICRtoP%20Summary%20of%20SG%20report.pdf
[5] Ibid., 74
[6] Ibid., 129, 139