Thursday, August 30, 2012

Peranan INGO Dan PSCs Sebagai Agent Of Aid, Studi Kasus: The Asia Foundation Dan Chemonics



Pendahuluan
Secara konseptual, Brown dan Korten (1991) membedakan wilayah operasi tiga sektor yang ada dalam masyarakat; pemerintah, komersial, dan NGO. Sektor komersial memiliki ketergantungan pada transaksi modal di pasar. Modal yang dimiliki oleh seseorang ditukar dengan barang yang dibutuhkan melalui aktifitas perdagangan. Orientasi utama dari aktifitas pada sektor ini adalah profitabilitas, bagaimana mendapatkan keuntungan besar dari transaksi yang dilakukannya. Sedangkan sektor pemerintah bergerak dalam public services melalui pertimbangan-pertimbangan politik dan harus melalui prosedur biokrasi yang rumit.
Sementara sektor ketiga diperankan oleh NGO (non-government organization). NGO sendiri dicirikan sebagai organisasi independen yang bergerak di luar area pasar dan otoritas negara. Target operasional yang dituju oleh NGO adalah masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah. Dari segi motivasi, NGO merupakan organisasi nirlaba yang tidak menjadikan profitabilitas sebagai tujuan utama mereka. Sektor NGO bergerak berdasarkan nilai-nilai sosial yang menjadi pegangan dalam aktifitas operasi mereka. Singkatnya, NGO dapat dikenali sebagai organisasi yang bergerak di sektor public services yang tidak dilandasi oleh semangat profit oriented. Untuk mendukung operasional kegiatan, NGO bekerja sama dengan lembaga donor untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pada tahap operasional, NGO mengajukan rancangan program pelayanan masyarakat, untuk kemudian mencari donor yang bersedia mendukung program yang mereka canangkan.

Keberadaan NGO lantaran sejumlah alasan. Menurut Weisbirod (1988), faktor utama berkembangnya voluntary sector disebabkan oleh kegagalan negara dalam menyediakan pelayanan publik yang memadai bagi warganya. Pelayanan negara tidak terdistribusikan merata hingga menyentuh lapisan akar rumput masyarakat. Dampak dari ketidakmampuan pemerintah dalam memenuhi permintaan tersebut dirasakan oleh masyarakat kelas bawah. Merekalah yang menjadi korban utama kemandulan pemerintah. Cela inilah yang ingin dimasuki oleh NGO. Permasalahan sosial yang tidak mampu ditangani pemerintah mendorong sekelompok anggota masyarakat untuk berinisiatif secara mandiri menggantikan peran pemerintah dalam menyelesaikan persoalan sosial. Mereka mengabdikan diri memobilisasi massa menyediakan pelayanan publik, mendirikan sekolah, panti asuhan, mengadakan pelatihan keterampilan, menyelenggarakan program pemberantasan buta huruf, dan sebagainya.
Sebagai organisasi nirlaba yang bergerak di bidang pelayanan publik, NGO menggantungkan diri pada funding donor untuk membiayai operasionalnya. Keberadaan donor menjadi sentra gravitasi yang menyokong keberlangsungan hidup NGO. Masalah kemudian timbul apabila lembaga donor tidak mau lagi mengucurkan dana sumbangannya kepada organisasi. Jika hal itu terjadi, maka bisa dipastikan eksistensi NGO yang bergantung pada lembaga donor bisa kolaps dan gulung tikar. Untuk mengantisipasi hal tersebut, tak sedikit kemudian NGO yang berbelok arah kemudian beralih orientasi menjadi profit-oriented. Organisasi hibrida semacam ini disebut PSCs (Public Services Contractors).
Istilah PSC pertama kali dimunculkan oleh David Korten (1990) untuk merujuk pada NGO yang berubah orientasi dari organisasi sosial murni menjadi lebih berorientasi laba. Tak banyak yang berbeda antara NGO dan PSCs. Kedua organisasi tersebut sama-sama bergerak lantaran kegagalan pemerintah dan pasar. Keduanya juga menjadikan pelayanan publik sebagai inti utama program mereka. Perbedaan utama dari kedua organisasi tersebut terletak pada motif yang menggerakkan aktifitas mereka. Jika NGO bergerak atas dorongan sosial semata, maka PSCs menjadikan profitabilitas pada urutan pertama prioritas mereka. PSCs menjadikan aktifitas pelayanan publik yang mereka lakukan untuk mencari keuntungan dari lembaga donor.
Tidak seperti NGO yang konsisten menjaga misi sosial mereka, PSCs bergerak didasari atas pertimbangan-pertimbangan pasar. Seperti diutarakan oleh Brown dan Korten (1991:62), bahwa value-driven NGO mendorongnya untuk tetap mempertahankan misi sosial utama mereka, baru kemudian mencari lembaga donor untuk mengimplementasikannya. Sementara market-driven PSCs mendorongnya untuk melihat peluang pasar yang dibutuhkan publik kemudian membuat rancangan program yang  dipresentasikan pada lembaga donor. Jadi NGO membuat program yang konsisten sesuai dengan misi utama mereka, sedangkan PSCs membuat program dengan pertimbangan peluang pasar.
Menurut Korten (1990), terdapat banyak sekali tekanan yang membuat sektor sukarelawan beralih menjadi profit-oriented. Pertama adalah seperti yang dikemukakan diatas, tidak adanya jaminan kepastian bahwa donor akan selalu mengucurkan dana kepada organisasi. Apabila hal ini tidak diantisipasi sedini mungkin, maka organisasi tersebut akan bangkrut. Kedua adalah kesulitan dalam mempertahankan nilai-nilai ideal yang mereka usung dengan implementasi di lapangan. Ketiga adalah tugas untuk memberikan pekerjaan kepada para staf yang membantu pelaksanaan program. Keempat, adanya kepercayaan bahwa dengan terikat kontrak dengan lembaga donor akan semakin meningkatkan konsentrasi untuk mengerjakan program yang menjadi prioritas utama. Kelima, tekanan dari lembaga donor untuk memastikan kesuksesan program yang telah dirancang. Untuk mengatasi tekanan tersebut, maka tidak ada jalan lain kecuali merekrut orang-orang profesional yang ahli di bidangnya. Para profesional tadi diharapkan mampu memainkan peranannya mensukseskan program yang telah didanai lembaga donor.
Nampaknya, trend alih jalur yang ditempuh NGO bakal semakin banyak di masa mendatang. Hal ini lantaran, urai Korten (1990: 103) akan ada banyak permintaan lembaga donor untuk meningkatkan kapabilitas dan profesionalitas dari NGO dalam menyediakan pelayanan publik agar sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan.

Rumusan Masalah
Pada bagian selanjutnya akan dikemukakan studi kasus untuk memperjelas konsep perbedaan dan persamaan antara NGO dan PSCs seperti yang diterangkan diatas. Studi kasus tersebut nantinya juga akan menjelaskan sejauh mana peranan INGO sebagai agent of aid ? Dan apakah peran yang dibawakan INGO tersebut mampu digantikan oleh PSCs?
Kasus yang diangkat adalah The Asia Foundation sebagai representasi dari NGO dan Chemonics sebagai contoh dari PSCs.

The Asia Foundation as INGO
Sepintas-kilas The Asia Foundation
The Asia Foundation adalah sebuah organisasi nirlaba, non-government yang  berkomitmen untuk pengembangan perdamaian, kemakmuran, keadilan dan transparansi di Asia-Pasifik. Status sebagai organisasi privat, nirlaba, dan ­non-governmental dalam pasal 501(c)(3) undang-undang the Internal Revenue Code.
The Asia Foundation mendukung sepenuhnya inisiatif Asia untuk meningkatkan tata kelola dan hukum, pembangunan ekonomi, pemberdayaan perempuan, pemeliharaan lingkungan, dan kerjasama regional. Berpengalaman selama hampir 60 tahun di Asia, The Asia Foundation bekerja sama dengan mitra swasta dan publik untuk mendukung pengembangan kepemimpinan dan kelembagaan, serta melakukan pertukaran dan riset kebijakan.
Untuk mendukung programnya, The Asia Foundation bermitra dengan banyak lembaga donor, meliputi institusi multinasional, organisasi pemerintahan, filantropi, dan individual. Diantara organisasi donor penyandang dana bantuan The Asia Foundation adalah: AAT Sri Lanka, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Bleedfest Film Festival, Ceylon Biscuits Ltd., Chevron Corporation, Consulate General of the People’s Republic of China, LG Electronics, Inc., The Henry Luce Foundation, Mas Capital (Pvt) Ltd., The McConnell Foundation, Shirin Pandju Merali Foundation, dan masih banyak lagi lainnya.
The Asia Foundation memiliki 17 kantor di seluruh Asia, sebuah kantor di Washington, DC, dan berpusat di San Francisco. The Asia Foundation berkorespondensi dengan isu-isu di tingkat bilateral dan regional. Salah satu program hasil inisiatif The Asia Foundation adalah program The Asia Foundation Remembers 2004 Tsunami.

The Asia Foundation Remembers 2004 Tsunami Programs
            Program ini adalah kelanjutan dari program pembangunan kembali Aceh pasca tsunami 2004 yang dilakukan The Asia Foundation sesaat setelah bencana tsunami meluluh-lantakkan Aceh, dan menewaskan ratusan ribu manusia. Berpengalaman selama lima puluh tahun lebih di kawasan, sejak dulu The Asia Foundation telah memfokuskan diri pada program pemulihan jangka panjang dan rekonstruksi institusional, ekonomi dan mata pencaharian. Pada saat tsunami Aceh, The Asia Foundation bekerjasama dengan mitra lokal di Indonesia, untuk membantu membangun komunitas korban yang selamat sedikit demi sedikit.
Tidak hanya terbatas pada program pemulihan pasca tsunami, program-program yang diinisiasi The Asia Foundation saat itu memfokuskan diri pada rekonstruksi jangka panjang masyarakat Aceh. Pada hari-hari setelah krisis, The Asia Foundation membantu Radio 68 H mengembalikan layanan berita untuk pengungsi di kamp-kamp pengungsian. Jaringan ini dapat dengan cepat memberikan informasi penting, seperti status kualitas air, yang mencegah ibu-ibu menyusui bayi mereka dengan air yang telah terkontaminasi. Pada tahun 2007, The Asia Foundation mendukung program keuangan mikro yang menciptakan peluang ekonomi baru untuk 2,740 perempuan di 52 desa di Aceh untuk mendirikan atau memperluas bisnis kecil.
Untuk menarik dukungan lebih luas, The Asia Foundation juga menyelanggarakan pertemuan tingkat tinggi dengan para pemimpin pemerintahan, organisasi privat sukarelawan, dan perusahaan-perusahaan Amerika mendorong mereka untuk berpartisipasi aktif mengkoordinir bantuan kemanusiaan untuk rekonstruksi Aceh.
Sejak Januari 2006, The Asia Foundation telah mendukung berbagai proyek ekonomi, hukum, pendidikan, dan pemberdayaan politik untuk meningkatkan status perempuan di Aceh, Indonesia. Banyak dari program-program ini difokuskan untuk memberantas perdagangan manusia dan sebagai dukungan pengembangan perempuan. Berkolaborasi dengan organisasi-organisasi masyarakat sipil Aceh, The Asia Foundation melaksanakan program mereka dengan cara-cara yang peka budaya.
Hasil dari program-program tersebut meliputi: (1) Pembukaan Aceh’s Women Crisis Centre untuk pertama kalinya dengan komposisi staf yang terlatih dan diikuti oleh dukungan masyarakat luas. (2) Legislator perempuan Aceh mulai bekerja bersama-sama ke arah penciptaan kaukus wanita Aceh. (3) Sebanyak 2,287 perempuan di 49 desatelah bergabung dengan program kredit mikro dan sebanyak 1.246 anggota telah menjadi penerima dana. (4)  Lebih dari 1.200 orang menerima pelayanan bantuan hukum.
Program-program tersebut membantu dalam mengembangkan jaringan masyarakat sipil yang kuat pada saat yang kritis di Aceh, setelah puluhan tahun dilanda konflik dan baru pulih dari bencana dahsyat Tsunami. Beberapa program diatas hanyalah sedikit contoh hasil kerja The Asia Foundation pada saat post-tsunami, yang sukses berkat kemitraan yang dibuat dengan Bank Dunia, Kedutaan Besar Kerajaan Belanda di Indonesia, USAID, sejumlah individu dan mitra organisasi Give2Asia.

Chemonics as a PSCs
Selayang-pandang Chemonics
            Chemonics adalah organisasi yang didirikan pada tahun 1975. Chemonics merupakan organisasi profit yang bergerak di bidang public services. Seperti perusahaan, kepemilikan Chemonics  ada di tangan para pemegang saham. Sejak tahun 2006, pemegang saham mayoritas ada di tangan Eijk Van Otterlo. Sebagai organisasi yang bergerak di bidang pelayanan publik, Chemonics memiliki misi untuk membantu orang hidup lebih sehat, lebih produktif, lebih mandiri, dan untuk membantu para klien, mitra, dan penerima manfaat menghadapi tantangan sulit, dari ketidakstabilan politik, minimnya akses kesehatan, dan kurangnya infrastruktur pasar. Chemonics juga telah membantu mereka mengatasi tantangan-tantangan dengan bekerja sama untuk menemukan dan menerapkan proyek-proyek inovatif dalam mencapai tujuan pembangunan. 
            Selama 37 tahun kiprahnya, Chemonics berusaha untuk memberikan keunggulan dan nilai, dengan menetapkan standar kinerja tertinggi dan berkualitas terbaik. Chemonics percaya bahwa dengan statusnya sebagai perusahaan profesional, mereka dapat memperkuat misi pembangunan dan mempromosikan perubahan yang berarti di seluruh dunia dengan lebih efektif dan efisien. Chemonics juga memiliki komitmen pada nilai-nilai kepedulian, keunggulan, inovasi, integritas, dan kesempatan untuk melaksanakan program yang efisien dan efektif dalam membangun masa depan yang lebih baik bagi para pengguna jasa mereka.
            Berpengalaman di lebih dari 150 negara, Chemonics melaksanakan proyek-proyek sukses yang menggabungkan pengalaman regional dan kekuatan teknis. Untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para costumer, Chemonics telah terorganisir dengan tingkat kesolidan tim yang tinggi di tiap-tiap regional Afrika, Asia, Eropa dan Eurasia, Amerika Latin dan Karibia, dan Timur Tengah.
Chemonics memberikan layanan teknis dan asistensi pada bidang; pembangunan pertanian, manajemen konflik dan bencana, demokratisasi dan pemerintahan, pendidikan, energi, layanan lingkungan, jasa keuangan, gender, kesehatan, solusi manajemen untuk pembangunan, dan pembangunan sektor swasta. Tim teknikal tersebut bertugas mendokumentasikan, mengukur, menerapkan inovasi-inovasi terbaru, membangun konsep manajerial dan komunikasi terbaik. Untuk mendukung misi pembangunan, Chemonics sering berkolaborasi dengan organisasi nirlaba internasional dan institusi pendidikan untuk mencapai tujuan sosial, lingkungan, dan ekonomi dari proyek-proyek yang telah dikerjakan.
            Salah satu contoh dari program kerja yang dilakukan oleh Chemonics adalah program Rebuilding Communities in Indonesia, yang dirancang untuk membangun kembali masyarakat Aceh yang terkena dampak Tsunami tahun 2004.

Rebuilding Communities in Indonesia Program
Untuk mengatasi dampak tsunami hebat dan gempa bumi yang melanda Aceh, proyek pemulihan bantuan teknis Aceh membantu membangun kembali masyarakat dan pemerintah serta peningkatan kapasitas untuk mengantisipasi bencana di masa depan. USAID, seperti lembaga bantuan pemerintah lain di seluruh dunia, melangkah masuk untuk membantu membangun kembali daerah yang terkena dampak bencana setelah tsunami dan gempa bumi yang menghancurkan kehidupan ratusan ribu orang di Asia Tenggara. Proyek pemulihan bantuan teknis Aceh menjadi komponen penting dari dukungan ini dan dilaksanakan oleh Chemonics. Beroperasi dari Mei 2005 hingga Mei 2008, proyek ini dirancang untuk memberikan bantuan teknis untuk membantu membangun kembali masyarakat Aceh dan pulau Nias. Menanggapi kebutuhan pemerintah Indonesia, proyek ini menyediakan bantuan untuk memperkuat demokratisasi dan mendukung proses perdamaian di Aceh serta bekerja untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan counter korupsi di lembaga-lembaga pemerintah yang berbasis di Jakarta.
Hanya beberapa bulan setelah tsunami, pemerintah Indonesia merumuskan rencana untuk rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dan Nias, yang didirikan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Badan tersebut kemudian didukung oleh proyek yang didesain oleh lembaga pemerintah yang ditunjuk untuk mengelola program pemulihan bencana senilai $7 miliar. Chemonics bekerja sama dengan badan tersebut, pemerintah daerah Aceh, mitra lokal, dan para pengusaha untuk membantu menciptakan kemakmuran, dan pertumbuhan ekonomi di masa depan. Proyek tersebut menghubungkan para petani Aceh dan nelayan dengan pasar, sehingga menciptakan harga yang lebih baik untuk produk mereka. Selain itu, kolaborasi tersebut berupaya menciptakan fasilitas $50 juta untuk mendanai proyek-proyek pembangunan ekonomi.
            Menggunakan pendekatan community-drive untuk pertama kalinya, Chemonics membantu mengembangkan program penataan desa beserta infrastruktur. Program ini berhasil menyelesaikan rencana tata ruang-nya di 33 desa. Selain itu, Chemonics membantu pendirian forum resmi pertama untuk mendukung perdamaian Aceh pada tahun 2005. Forum ini berfungsi sebagai lembaga think-tank kebijakan untuk pemerintah setelah kesepakatan damai antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka.
            Sebagai bentuk pertanggung jawaban atas program kerja mereka, Chemonics mengeluarkan laporan keberhasilan misi mereka di Aceh pada khususnya dan Indonesia secara umum. Diantaranya sebagai berikut: (1) Memfasilitasi pembelian 98 persen dari tanah yang diperlukan untuk membangun jalan raya pantai barat, (2) Menciptakan dana $50 juta untuk mendanai proyek-proyek pembangunan ekonomi, (3) Menyelesaikan 1348 dari 1372 keluhan ke komisi anti korupsi pemerintah.

Kesimpulan
            Trend alih jalur yang lagi booming di kalangan NGO sebenarnya tidak selalu berdampak buruk. Secara normatif, memang motif utama yang mendasari PSCs adalah mengejar laba. Akan tetapi dampak positif yang bisa diambil adalah semakin memacu NGO untuk bekerja dengan lebih profesional. Apabila NGO dihuni oleh semakin profesional yang ahli di bidangnya, dan disokong dengan dana kuat, maka hasil dari pelayanan publik yang mereka bangun juga akan semakin baik. Hal ini akan berbeda jika program pelayanan publik yang dilakukan NGO bersangkutan dikerjakan oleh orang-orang non-profesional, meskipun bermotifkan murni kemanusiaan.
            Dari kedua kasus yang dikemukakan diatas, dapat dilihat bahwa Chemonics sebagai PSCs mampu memainkan peranan yang sama baiknya dengan The Asia Foundation sebagai NGO dalam membantu upaya pemulihan pasca bencana Tsunami di Aceh. Kedua lembaga tersebut, meskipun berbeda kelamin, ternyata mampu menyediakan pelayanan publik yang berdampak cukup signifikan dalam pembangunan kembali masyarakat Aceh. Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa peranan NGO sebagai agent of aid bisa digantikan oleh PSCs. Bahkan dalam sejumlah kesempatan, PSCs mampu berperan lebih baik dari NGO dalam menyediakan fasilitas pelayanan publik bagi masyarakat.


Referensi
Robinson, Marx. 1997. “Privatising the Voluntary Sector: NGO as Public Service Contractors?”, dalam David Hulme & Michael Edwards (ed.), NGOs, States, and Donors: Too Close for Comfort?, London: Mcmillan Press, pp.59-78
Tvedt, Terje. 1998. “Why do Development NGOs Exist?” dalam Angels of Mercy or Development Diplomats? NGOs and Foreign Aid, Trenton: Africa World Press, pp. 41-56