Thursday, August 30, 2012

Peranan ASEAN Dalam Penanganan Isu Myanmar



           
Pandangan kaum realis yang skeptis terhadap masa depan perdamaian dan kerjasama manusia di level global mendapat tentangan dari banyak kalangan. Kaum realis yang memandang manusia sebagai makhluk egois, agresif dan penyuka perang demi kepentingan dianggap menyepelekan nilai-nilai luhur kemanusiaan. Pada kenyataannya, ide-ide mengenai demokrasi, kerjasama internasional dan perdamaian dunia yang beberapa masa lalu masih sebatas ide utopis sekarang mulai menunjukkan perkembangan yang cukup berarti.
Negara penganut demokrasi, yang pada dua abad silam hanya AS, Perancis dan Swiss dekade ini melonjak hingga lebih dari 100 negara. Terbukti bahwa ide demokrasi yang dianggap sebagai bentuk sistem tata negara paling baik sejauh ini mendapat cukup banyak sambutan. Menurut David Beetham, yang harus dipahami dari gejala proses demokratisasi ini adalah sebuah proses belum selesai dari perjalanan tanpa akhir sepanjang kehidupan manusia di atas planet ini. (Archibugi, 1995)
Menilik perkembangan demokrasi yang menunjukkan grafik menanjak, ditambah dengan kemunculan globalisasi, maka tidak berlebihan rasanya jika mengemuka ide-ide untuk menerapkan demokrasi di level yang lebih tinggi, baik di tingkat regional maupun global. Namun yang menjadi ganjalan utama proyek besar tersebut adalah isu kedaulatan. Dalam konsepsi klasik, kedaulatan suatu negara dianggap hal sakral yang tidak boleh dilanggar pihak manapun. Negara berhak melakukan apapun sejauh mengenai isu dalam negeri mereka sendiri. Lantas problem yang mengemuka kemudian bahwa ditemukan banyak negara yang melakukan pelanggaran hukum dan kemanusiaan kepada warganya sendiri. Hal tersebut tentu saja ‘mengusik’ perasaan negara-negara lain untuk turut campur demi penegakan supremasi nilai-nilai kemanusian dan norma-norma internasional. (Thomas, 2004)
Disinilah kemudian terjadi tarik ulur antara pihak negara yang mengklaim kedaulatan absolut teritorialnya dengan pihak luar yang merasa terusik dengan berbagai bentuk pelanggaran hukum dan kemanusiaan negara bersangkutan yang mengancam warganya. Pertanyaan yang mengemuka kemudian, bagaimana kita mendamaikan tarik ulur ide kedaulatan absolut dengan isu pelanggaran HAM? Bagaimana prinsip-prinsip demokrasi memberikan pengaruh terhadap intervensi kemanusiaan?


Kasus Burma
Kudeta yang dilakukan junta militer terhadap pemerintahan Burma 2 Maret 1962 mendapat protes keras dari rakyat. Mereka kemudian melakukan demonstrasi besar-besaran pada Juli 1962 yang dibalas dengan kekerasan oleh pihak militer. Tahun-tahun berikutnya, gelombang aksi protes menentang pemerintah terus bergema. Maraknya gelombang protes tersebut dilatarbelakangi oleh pemerintahan diktator oleh militer, ketidakbecusan pemerintah dalam mengelola negara yang menyebabkan hancurnya perekonomian rakyat, serta gerakan “Burmaisasi” kelompok-kelompok etnis yang ada.
Puncaknya, kelompok elit politik dan militer tingkat tinggi melakukan pembantaian terhadap rakyatnya pada 1988. Aksi menuntut demokrasi yang dikenal dengan 8888 uprising menelan korban ribuan nyawa tak berdosa. Pasca tragedi berdarah tersebut, Jendral Saw Maung membentuk State Law and Order Restoration Council (SLORC). Pembentukan lembaga tersebut bertujuan mendominasi pengembangan wacana tentang politik luar negeri dan keamanan nasional dan tidak memberi ruang bagi kelompok di luar elit untuk berpartisipasi dalam urusan kemanan nasional.
Masuknya Burma dalam keanggotaan ASEAN pada 1997 tetap tidak mengubah watak otoriter rejim militer. Aksi damai terbaru berlangsung pada tahun 2007, yang memprotes kenaikan harga minyak dan sembako. Namun aksi yang menewaskan seorang reporter Jepang itu tidak berhasil menekan pemerintahan junta. Perbuatan pemerintah Burma tersebut tak pelak membuat para pemimpin ASEAN kecewa. Mantan PM Malaysia, Mahatir Muhammad tak dapat menyembunyikan kekecewaannya dan menyatakan bahwa tindakan Burma tersebut mempermalukan ASEAN.
Dunia internasional dengan keras mengutuk perbuatan pemerintah Burma. Sederet sangsi diberlakukan AS, negara-negara barat dan beberapa LSM internasional untuk menekan negara yang berganti nama menjadi Myanmar pada 1988 tersebut. Namun ASEAN memilih jalan lain untuk menyelesaikan konflik di bekas jajahan Inggris ini. Prinsip non-interference yang dijunjung ASEAN lebih menekankan pada pendekatan diplomatik dan kekeluargaan. Pada pertemuan ASEAN ke 42 di Thailand, PM Thailand menekankan bahwa pendekatan soft way (ASEAN way) lebih produktif daripada memberikan sangsi kepada Myanmar. Pendekatan soft way lebih menitikberatkan pada proses meyakinkan pemerintah berkuasa Myanmar bahwa ASEAN akan terus mendukung langkah-langkah strategis yang dibutuhkan untuk menekan angka kekerasan yang terjadi di negeri aliran sungai Irrawady itu. ASEAN sendiri lebih menempatkan diri sebagai arena/forum untuk mendiskusikan masalah-masalah yang terjadi di dan bukan sebagai aktor utama yang berhak melakukan tindakan kepada negara anggotanya.
Bentuk support yang dilakukan ASEAN adalah menggelar The ASEAN Inter-Parliamentary Myanmar Caucus (AIPMC), komisi khusus yang dibentuk untuk menangani isu Myanmar. Pada pertemuan di Bali, AIPMC menghimbau Presiden Myanmar Thein Sein untuk melanjutkan tugasnya memajukan proses demokratisasi dan penegakan Hak Asasi Manusia di Myanmar. “Myanmar harus mengambil langkah-langkah konkret dan maju menuju perundingan damai dengan kelompok-kelompok etnis yang bersenjata sebagai prasyarat untuk kemajuan demokrasi" bunyi pers release pertemuan yang dihelat pada 29 November 2011 tersebut.
Sekjen Asean Surin Pitsuwan, mengatakan bahwa Myanmar telah menyambut baik tawaran ASEAN untuk mengirimkan tim pemantau ASEAN selama pemilu yang akan berlangsung di negara itu, April depan. "Saya telah mendapat persetujuan sementara untuk mengirimkan tim pemantau ketika pemilu digelar 1 April mendatang, dan Saya akan mempertimbangkan hal itu," ujar Sekjen Asean Surin Pitsuwan seperti dikutip The Irrawaddy Selasa, (21/2/2012).
Pendekatan soft way yang diperagakan ASEAN, meskipun pada mulanya banyak dikritik karena dipandang tidak mampu menekan pemerintahan Myanmar, namun setidaknya memiliki dua impact sekaligus; mampu membujuk pemerintahan Myanmar untuk mulai bersiap membuka diri terhadap tuntutan dunia internasional sekaligus tidak sampai menyinggung perasaan Myanmar dengan memasuki wilayah kedaulatan mereka. Apalagi sejak terjadinya pergantian kekuasaan dari Junta militer ke pemerintah sipil tahun lalu banyak memberikan perubahan menggembirakan, seperti serangkaian reformasi ekonomi dan politik, dilepaskannya tahanan politik, termasuk ikon demokrasi Myanmar, Aung Saan Suu Kyi.

Konklusi
ASEAN sebagai organisasi yang menyatukan negara-negara kawasan Asia Tenggara memiliki peran signifikan dalam pengembangan demokrasi dan penegakan HAM di negara anggotanya.  Dalam isu Myanmar, ASEAN lebih memilih menempatkan diri sebagai sebuah arena untuk membahas isu-isu yang mengemuka ketimbang sebagai aktor yang melakukan tindakan secara langsung. Pendekatan yang dikenal dengan the ASEAN way tersebut memiliki konsekuensi ganda, yaitu mampu merangkul pemerintah Myanmar untuk melakukan penegakan HAM dan demokrasi tanpa harus menyinggung mereka dengan melakukan intervensi langsung terhadap kedaulatan negara.


Referensi:
Archibugi, Daniele, (1995) ‘Principles of Cosmopolitan Democracy’ in Daniele Archibugi and David Helds (eds) Cosmopolitan Democracy: An Agenda for A New World Order, Polity Press, p.124-140
Thomas, Holli (2004) ‘Cosmopolitan Sovereignty’, Institute for Citizenship and Globalisation, Paper presented to the Australian Political Studies Association Conference University of Adelaide, 29th September- 1st October 2004
 http://indonesiadefenseanalysis.blogspot.com/2011/03/asean-role-in-myanmar.html
http://newsdawn.blogspot.com/2010/11/aseans-role-in-democratization-of.html
http://asiancorrespondent.com/70954/asean-urges-monitoring-human-rights-issues-in-burma/
http://international.okezone.com/read/2012/02/21/411/579724/sekjen-asean-myanmar-izinkan-kehadiran-tim-pemantau