Thursday, August 30, 2012

Pengungsi Rohingya di Bangladesh: Problem dan Alternatif



Pendahuluan
Masalah pegungsi merupakan salah satu isu sentral dalam perkembangan hubungan internasional dewasa ini. Hingga tahun 2010, jumlah pengungsi dan orang-orang terusir dari negaranya mencapai 10,549,686 orang yang tersebar di berbagai wilayah di dunia. Perang sipil, gerilya, konflik etnik, terorisme, tekanan rejim penguasa merupakan beberapa sebab terusirnya orang-orang dari negara asalnya. Mayoritas dari mereka mencari perlindungan dan suaka ke negara-negara tetangga. Tidak semua negara tetangga yang menjadi destinasi tujuan para pengungsi adalah negara maju, yang memiliki kapasitas untuk menangani masalah pengungsi. Seringkali, negara-negara tersebut sama bermasalahnya dengan negara asal para pengungsi. Hal ini dapat kita lihat ke negara-negara seperti Bangladesh, Ethiopia, Pakistan yang menampung para pengungsi korban konflik dari Myanmar, Sudan, dan Afghanistan bukanlah negara yang bebas masalah internal. Perhatian mereka tersedot mengurusi masalah dalam negerinya masing-masing, sehingga perhatian terhadap nasib para pengungsi bisa dibilang sangat minim. Tak jarang kehadiran mereka menimbulkan masalah baru di negara tujuan.
Etnis Rohingya di Myanmar merupakan salah satu pengungsi yang terpaksa meninggalkan negaranya akibat tekanan junta militer. Salah satu negara tujuan yang menampung pengungsi Rohingya dalam jumlah cukup besar adalah Bangladesh. Namun kedatangan orang Rohingya tak lantas membuat permasalahan usai, karena ternyata banyak sekali permasalahan baru yang muncul. Lantas yang menjadi pertanyaan adalah; bagaimana aksi kemanusiaan dalam menangani masalah pengungsi Rohingya? Apa kesulitan terbesar dalam menangani masalah pengungsi Rohingya?


Etnis Rohingya; Orang yang terusir
Orang-orang Rohingya adalah etnis minoritas muslim di Myanmar yang berpenduduk mayoritas Buddha. Mereka melarikan diri dari tekanan politik, segregasi sosial, kebijakan statelessness dan kekejaman pemerintah junta militer ke berbagai negara seperti Thailand, Malaysia, Indonesia, India dan Bangladesh. Namun dibandingkan negara-negara lain, Bangladesh adalah negara yang paling banyak menerima arus pengungsi Rohingya dari Myanmar. Letak geografis kedua negara yang berbatasan darat memudahkan  orang Rohingya untuk mengungsi ke Bangladesh. Tercatat, akibat tekanan politik dalam negeri tahun 1991-92, 250,000 orang Rohingya mengungsi ke Bangladesh. Mayoritas pengungsi Rohingya ditempatkan di kamp pengungsian resmi PBB di Nayapara dan Kutupalong, di distrik Cox’s Bazar, bagian tenggara Bangladesh. Sedangkan sebagian kecil dari mereka tinggal di kamp-kamp tidak resmi di sub distrik Teknaf dan Ukhia.

Problem Penanganan Pengungsi Rohingya di Bangladesh
Program repatriasi pengungsi Rohingya ke Myanmar pada tahun-tahun awal setelah kedatangan mereka  dilakukan pemerintah Bangladesh bekerjasama dengan UNHCR. Namun 20 tahun setelah operasi tersebut masih tersisa sekitar 28,000 orang Rohingya di Bangladesh. Mereka bersikeras tetap tinggal karena merasa situasi di Myanmar tidak menjamin keselamatan mereka. Diantara orang Rohingya yang sekarang tinggal di Bangladesh adalah mereka yang megikuti program repatriasi ke Myanmar, namun memutuskan kembali karena tidak mau dijadikan sasaran kekejaman oleh pemerintah.
Sebagai host country, pemerintah Bangladesh sendiri menghadapi berbagai persoalan dalam negeri yang rumit. Bencana alam, kemiskinan, ketiadaan sumber daya alam, over populated, dan masalah buruh migran adalah sebagian dari pekerjaan rumah yang harus dituntaskan pemerintah Bangladesh. Dengan kondisi seperti ini, tak heran jika persoalan pengungsi bukan merupakan prioritas utama pemerintah.
Bangladesh sendiri tidak termasuk negara penandatangan Refugee Convention maupun protocol 1967. Ia juga tak ambil bagian pada Statelessness Convention tahun 1954 dan 1961. Dalam hukum domestic sendiri pun tidak ada regulasi yang mengatur masalah pengungsi. Status legal UNHCR di Bangladesh sendiri hanya berdasarkan MoU (Memorandum of Understanding) yang ditandatangani tahun 1993. MoU tersebut memfokuskan diri pada short term program, yaitu  pendataan, bantuan penanganan dan repatriasi bagi pengungsi Rohingya yang berlaku setahun, dengan opsi perpanjangan pada tahun kedua apabila situasi belum terpulihkan. Perjanjian tersebut juga menekankan bahwa orang Rohingya diminta untuk tetap tinggal di kamp pengungsian dan tidak terlibat dalam kegiatan ekonomi. Program UNHCR di Bangladesh bekerjasama dengan organisasi lokal yang menangani masalah pengungsi, Refugee, Relief, and Repatriation Commission (RRRC). Organisasi tersebut mendapatkan alokasi kucuran dana 20 % dari budget operasional UNHCR tahun 2011.
Masyarakat Bangladesh secara umum tidak menilai pengungsi Rohingya dengan pandangan positif.  Keberadaan pengungsi Rohingya di distrik Cox’s Bazar meningkatkan tensi dengan penduduk lokal. Mereka dinilai mengancam kehidupan penduduk lokal, utamanya di daerah sekitar kamp-kamp darurat dimana akses kebutuhan pokok sangat terbatas. Keterbatasan akses air, kayu bakar, adalah sumber utama konflik. Seringkali dilaporkan pengungsi Rohingya diserang penduduk lokal lantaran memperebutkan kebutuhan pokok. Pegungsi Rohingya juga dinilai memiliki harga diri yang rendah, kapasitas terbatas untuk pembangunan, dan kecenderungan suka bertengkar dengan orang lain.
Melihat fenomena tersebut, pemerintah Bangladesh berusaha melindungi warga negaranya. Mereka enggan menangani masalah pengungsi Rohingya karena merasa UNHCR sebagai badan PBB yang bertanggung jawab dalam masalah ini tidak memikirkan dampak keberadaan pengungsi Rohingya kepada penduduk lokal yang miskin.

Solusi Keluar dari Krisis
Dalam kondisi demikian, posisi pengungsi Rohingya sangat dilematis. Di negara asalnya, mereka tidak diakui sebagai warga negara (statelessness) dan menerima perlakuan diskrimantif sedangkan di Bangladesh, keberadaan mereka tidak disukai baik oleh masyarakat maupun pemerintah Bangladesh yang menginginkan mereka dipulangkan kembali ke Myanmar. Kehidupan mereka juga terancam karena larangan terlibat dalam kegiatan perekonomian.
Untuk mengatasi kondisi demikian, UNHCR dan beberapa LSM lokal dan internasional menyodorkan beberapa solusi. Pertama, repatriasi. Untuk memastikan bahwa orang Rohingya tidak kembali ke Bangladesh seperti sebelumnya, UNHCR akan terus memantau perkembangan situasi dalam negeri Myanmar dan terus menginformasikan kepada para pengungsi, sehingga apabila kondisi memungkinkan, mereka bisa segera dipulangkan. Namun kelemahan program ini adalah sampai saat ini tidak ada jaminan keamanan yang diberikan pemerintah Myanmar dalam menerima kembali warga negara mereka.  Kedua, program kemandirian. Program ini dikembangkan oleh UNHCR bekerjasama dengan ILO (International Labour Organizations) yang membekali para pengungsi berbagai keterampilan dan skil yang berguna untuk memperbaiki kehidupan mereka dan tidak tergantung pada bantuan asing saja. Program ini awalnya berjalan lancar, dimana banyak dari pengungsi Rohingya memulai usaha kecil mereka. Sayangnya, pemerintah Bangladesh malah menghentikan program ini karena melihatnya sebagai ancaman terhadap mata pencaharian penduduk lokal dan bisa memantik gelombang baru kedatangan orang Rohingya yang lain.
Meskipun dalam beberapa program diatas tidak menuai hasil signifikan, UNHCR berusaha mencarikan alternatif lain untuk memperbaiki nasib pengungsi Rohingya. Salah satu pendekatan yang coba digunakan UNHCR adalah membuka pintu dialog untuk menegosiasikan kemungkinan pengalihan status orang Rohingya dari pengungsi menjadi pekerja migrant. Dengan adanya perubahan status tersebut, akan mengurangi resiko perlakuan diskriminatif kepada mereka karena statusnya sebagai pengungsi dengan berbagai keterbatasan. Pemerintah Bangladesh juga diuntungkan dengan hal ini, karena disamping memudahkan mereka melakukan pencatatan seluruh populasi Rohingya, mereka juga dapat menggunakan orang Rohingya menggerakkan roda perekonomian negara. 
            Selain itu, salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah menggunakan hasil konferensi Bali Process 2002, yang bertujuan mempromosikan kerja sama regional menangani masalah human trafficking,  smuggling dan statelessness people. Forum yang digagas oleh Indonesia dan Australia tersebut menyediakan bantuan kepada negara untuk mengadopsi mekanisme pemberdayaan pengungsi dan asylum seeker berdasarkan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Refugees Convention. Melalui forum ini, diharapkan bisa menarik perhatian pemerintah Myanmar, Bangladesh serta komunitas internasional untuk lebih memperhatikan nasib para pengungsi Rohingya.

Kesimpulan
            Nasib pengungsi Rohingya seperti di ujung tanduk. Kenyataan bahwa mereka adalah etnis minoritas muslim di negara mayoritas Buddha membuat eksistensi mereka tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat. Sebaliknya tekanan politik dan kekerasan sering mereka terima. Akibatnya orang-orang Rohingya enggan kembali ke negaranya dan memilih bertahan di Bangladesh, meskipun keberadaan mereka sendiri tidak disukai di sana. 
            Sudah banyak upaya yang dilakukan untuk memperbaiki kehidupan pengungsi Rohingya. Namun kenyataannya sampai 2 dekade tidak ada hasil positif yang bisa dipetik.        Alternatif lain dalam menangani masalah ini adalah mendesak pemerintah Bangladesh agar memperlakukan mereka sebagai pekerja migrant yang memiliki hak kewajiban yang sama dengan warga negara asing lain yang tinggal di Bangladesh. Dengan demikian, mereka mendapatkan kesempatan untuk mandiri dan bebas menentukan nasib mereka sendiri. Disamping itu perhatian dunia internasional sangat dibutuhkan. Karena dengan adanya tekanan dari dunia internasional, pihak-pihak bersangkutan bisa lebih peduli terhadap keberadaan pengungsi Rohingya.



Referensi:
Esther Kiragu, et. al, States of denial A review of UNHCR’s response to the protracted situation of stateless Rohingya refugees in Bangladesh, Geneva, Switzerland, 13 December 2011
UNHCR, Bangladesh: Analysis of Gaps in the Protection of Rohingya Refugees, The UN Refugee Agency, Mei 2007