Friday, August 31, 2012

Operation Uphold Democracy di Haiti


Menurut banyak kalangan, misi perdamaian yang digelar PBB dan negara-negara besar sepanjang tahun 1990-an banyak menuai kegagalan. Beberapa negara yang menjadi sasaran misi perdamaian malah menjadi negara gagal. Ribuan orang terbunuh, ribuan lainnya terpaksa mengungsi akibat konflik bersenjata yang terus berlangsung. Konflik di, Somalia, Burundi, Angola, Rwanda, Kongo, Liberia,  adalah contoh-contoh misi perdamaian yang dianggap gagal menghentikan pembantaian besar-besaran yang terjadi. Dari banyak misi perdamaian yang berlangsung sepanjang 1990-an hanya beberapa misi yang bisa dibilang sukses mempromosikan perdamaian, seperti misi di Timor-Timur, Kosovo, Sierra Leone, dan Haiti.
Menentukan indikator kesuksesan dan kegagalan suatu misi perdamaian masih menjadi pekerjaan yang ambigu. Ada banyak variable yang harus dipertimbangkan untuk mengukur tingkat kesuksesan suatu misi. Apa makna sukses? kesuksesan menurut siapa? Atas dasar apa dianggap sukses? adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab untuk menentukan sukses tidaknya suatu misi. Menurut Paul Diehl (2008) ada tiga perspektif utama dalam menentukan kesuksesan suatu misi. Tiga persepsi itu adalah berdasarkan siapa, berapa lama misi tersebut dilangsungkan, dan apakah misi itu sesuai dengan tujuan awal dan standart yang digunakan dalam proses operasi tersebut.
Dalam analisa tingkat kesuksesan sebuah misi perdamaian, penulis di sini akan menggunakan kasus operasi perdamaian di Haiti.


Operation Uphold Democracy di Haiti
Pada bulan September 1991, Jean Bertrand Aristride, Presiden Haiti digulingkan oleh tentara yang dipimpin oleh Jenderal Angkatan Darat, Raoul Cedras. Kudeta tersebut, dilakukan hanya 6 bulan setelah Aristride terpilih sebgai presiden dalam pemilu yang jujur dan adil. Aristride dipaksa keluar meninggalkan negaranya. Selama di pengasingannya di Venezuela dan kemudian di AS Aritride aktif menggalang dukungan bagi penegakan kembali demokrasi di negaranya.
Tahun 1994, Pemerintahan Bill Clinton meminta pemerintah militer Haiti untuk menyerahkan kekuasaan dan mengembalikan pemerintahan demokrasi seperti sebelum kudeta. Dewan Keamanan PBB mengutuk keras rejim militer yang berkuasa yang menolak bekerjasama dengan PBB dan Organisation of American States (OAS). DK PBB menyoroti pelanggaran kemanusiaan, kekerasan terhadap sipil serta pengusiran staf International Civilian Mission. DK PBB kemudian menyerukan pasukan multinasional dari negara anggota untuk bergabung menekan rejim militer Haiti karena melanggar Bab VII piagam PBB pasal 42[1], mengenai tindakan yang diperlukan sehubungan dengan ancaman dan pelanggaran atas perdamaian serta tindakan agresi. 
Di bawah payung resolusi yang dikeluarkan Dewan Keamanan PBB 940[2], operasi multinasional bersandi Operation Uphold Democracy ini dipimpin AS dengan mengerahkan Angkatan Laut dan udara AS, termasuk US SOCOM dan Divisi 82 Airborne US. Dengan jumlah pasukan yang mencapai 20 ribu personel pasukan multinasional bersiap untuk melakukan intervensi militer melengserkan rejim Cedras.
Selain mengirimkan tentaranya, negara Paman Sam juga mengutus delegasi diplomatic yang dipimpin oleh mantan presiden AS Jimmy Carter untuk mendorong Cedras agar turun dan meninggalkan negaranya. Hasil dari perundingan tersebut, akhirnya Cedras bersedia turun dan menyerahkan kembali jabatan presiden kepada Aristide. Cedras dan para letnannya meninggalkan Haiti pada Oktober tahun 1994. Beberapa hari kemudian, pasukan multinasional mengantar Aristide ke ibu kota sebagai bagian dari operasi menegakkan demokrasi. Pasukan multinasional yang sedianya dikirim untuk melakukan intervensi militer tetap disiagakan di Haiti untuk mengawal proses transisi ke pemerintahan demokrasi. Operasi penegakan Demokrasi di Haiti dianggap berhasil dan secara resmi diakhiri pada 31 Maret 1995.

Analisa Kasus
Dengan menggunakan perspektif pertama yang dikemukakan Paul Diehl diatas, yaitu menurut siapa misi tersebut dikatakan sukses atau gagal, dalam kasus Haiti di atas maka bisa dikatakan sukses. Memang akan ada banyak penilaian dari banyak pihak terkait sebuah misi perdamaian. Policy Makers, komunitas internasional, masyarakat lokal, masing-masing memiliki indikator berbeda dalam memandang kesuksesan. Dari banyak penilaian tersebut berbeda-beda tersebut, namun ada satu indikator yang disepakati bersama, yaitu meminimalisir konflik yang terjadi dan mampu meredakan ketegangan. Dengan menggunakan indikator tersebut, maka baik PBB sebagai policy maker, komunitas internasional dan masyarakat lokal sepakat menilai misi di Haiti tersebut sebagai suatu kesuksesan. Karena terbukti setelah adanya intervensi pasukan multinasional, ketegangan yang terjadi antara pendukung Aristride dan Cedras tidak sampai berubah menjadi ajang pertempuran terbuka. Kembalinya Aristride ke kursi keprisedenan juga membawa iklim demokrasi yang sempat direbut rejim militer tiga tahun terakhir.
Sedangkan menurut perspektif kedua dan ketiga; berapa lama misi terebut dilangsungkan serta tujuan awal yang telah dicapai, memerlukan pembahasan lebih lanjut. Tujuan awal misi perdamaian di Haiti adalah menggulingkan rejim militer yang menguasai pemerintahan paska kudeta tahun 1991. Sebulan setelah diturunkan di Haiti, pasukan multinasional berhasil memaksa rejim Cedras menyerahkan kekuasaannya dan meninggalkan Haiti. Dalam perspektif short term, misi perdamaian di Haiti bisa dikatakan sukses karena berhasil mencapai target awal operasi pasukan perdamaian.
Namun jika menggunakan long term perspective maka indikator kesuksesan tidak kelihatan disini. Hal itu dikarenakan, meskipun kehadiran pasukan multinasional dan PBB di Haiti berhasil meningkatkan stabilitas, meminimalisir kekerasan dan membantu proses demokratisasi, namun sejatinya situasi di Haiti masih sangat rapuh. Di tataran akar rumput masih tersisa problem instability, insecurity dan pembentukan pasukan bersenjata. Hal ini bisa menjadi bara dalam sekam yang bisa menghambat proses perdamaian di Haiti.  
Terbukti kemudian, beberapa tahun setelah itu, terjadi ketegangan yang meruncing antara pendukung dan oposan presiden Aristede. Pihak oposisi menuding bahwa pemilihan parlemen tahun 1997 dan pemilu presiden tahun 2000 penuh kecurangan, dimana pada pemilu yang terakhir berhasil membawa Aristide ke tampuk kekuasaan untuk kedua kalinya. Instabilitas politik dan ketidakamanan meningkat signifikan setelah kedua pemilu tersebut. Selain itu, Haitian National Police, yang dibentuk Aristide setelah pembubaran tentara nasional menjadi semakin kejam dan terlibat dalam banyak kegiatan criminal. Periode setelah tahun 2000 dicirikan sebagai periode kekerasan dan ketidakstabilan politik.

Kesimpulan
Pengiriman pasukan multinasional di Haiti, secara umum bisa dilihat sebagai keberhasilan. Banyak pihak mengakui kesuksesan misi yang dikirim tahun 1994 tersebut. Pencapaian target utama operasi yang bertujuan menggulingkan rejim militer dapat dijadikan indikator keberhasilan. Pemulihan situasi pasca perebutan kekuasaan yang berlangsung aman, menurunnya ekskalasi konflik dan pengembalian iklim demokrasi membuat operasi perdamaian tidak mengalami hambatan berarti untuk mensukseskan misi tersebut. Namun hasil berbeda akan ditemukan jika dianalisa menggunakan long term perspective, yaitu keadaan Haiti beberapa tahun setelah operasi perdamaian. Seja
Meningkatnya ekskalasi konflik, ketidakstabilan politik dan tingginya angka kriminalitas menunjukkan bahwa situasi di Haiti sangat rentan untuk dikatakan berhasil dalam proses perdamaian dan demokratisasi.


Referensi
Paul Diehl (2008), Peace Operation, Cambridge: Polity Press. Chapter 3-5


[1]Should the Security Council consider that measures provided for in Article 41 would be inadequate or have proved to be inadequate, it may take such action by air, sea, or land forces as may be necessary to maintain or restore international peace and security. Such action may include demonstrations, blockade, and other operations by air, sea, or land forces of Members of the United Nations
[2]On authorization to form a multinational force under unified command and control to restore the legitimately elected President and authorities of the Government of Haiti and extension of the mandate of the UN Mission in Haiti