Thursday, August 30, 2012

Non Military Humanitarian Intervention In Syrian Crisis


 PENDAHULUAN
Suriah adalah negara di Timur Tengah yang saat ini dirundung konflik bersenjata. Di masa kolonialisme, bersama Lebanon, Suriah berada di bawah protektorat Perancis. Negara ini mendapatkan kemerdekaannya dari Pemerintah kolonial Perancis pada April 1946. Suriah sempat bergabung dengan Mesir kemudian mendirikan United Arab Republic. Pemerintahan Suriah sering dilanda krisis politik yang mengakibatkan pecahnya kudeta atas pemerintahan. Isu sektarian adalah salah satu sebab utama konflik yang terjadi. Sejak tahun 1963 sampai tahun 2011 negara yang berbatasan dengan Lebanon, Turki, Iraq, Jordan dan Israel tersebut memberlakukan undang-undang darurat untuk mengantisipasi timbulnya gejolak politik. Sejak tahun 1971 sampai tahun 2000 pemerintahan Suriah dipegang oleh mendiang Hafez al-Asad, Ayah presiden Suriah saat ini, Bashar Al-Asad.

            Partai Sosialis Baath merupakan satu-satunya partai yang ada di Suriah. Eksistensi Partai Baath yang sekuler dan represinya kepada pihak oposisi mengundang kritik dari banyak kalangan. Menjadi barang tabu bagi rakyat Suriah untuk mendirikan partai politik lain dan menyuarakan pendapat bersebrangan dengan elite partai Baath yang didominasi minoritas Alawite. Pasca kematian Hafez tahun 2000, pemerintahan Suriah beralih ke anaknya, Bashar al-Assad. Pemerintahan Bashar tidak beda dengan ayahnya yang otoritarian. Bashar melarang semua bentuk oposisi dan melakukan pembatasan kebebasan bersuara terhadap mereka yang menentangnya. Pihak oposisi menuntut dibukanya kran kebebasan berpendapat dan ditegakkannya demokrasi di pemerintahan. Beberapa kelompok yang diklaim Barat sebagai organisasi teroris, seperti Hamas, Islamic Jihad, dan Hezbollah menjalin hubungan yang kuat dengan rejim Assad. Dampaknya, pemerintah AS menjatuhkan sangsi kepada pemerintah Suriah.
            Tahun 2011, sebagai efek domino dari Arab Spring, rakyat Suriah melakukan protes besar-besaran terhadap pemerinta. Mereka menuntut mundur Bashar al-Assad dan meminta diakhirinya era partai Baath yang telah memerintah selama lima dekade. Demonstrasi yang awalnya berlangsung damai berubah menjadi konflik berdarah ketika Bashar al-Assad memerintah tentara Suriah melawan demonstrasi yang meluas ke seluruh negara dengan tembakan peluru. Menurut beberapa sumber, lebih dari 11 ribu nyawa melayang, mayoritas penduduk sipil dan 3 ribu diantaranya adalah tentara militer Suriah selama 13 bulan.[1] Untuk menghindari kekerasan, ribuan penduduk Suriah menyebrang ke perbatasan negara-negara tetangga seperti Lebanon, Turki, dan Jordan.[2]

Rumusan Masalah
Atas kekejaman yang dilakukannya, masyarakat internasional banyak meneriakkan adanya humanitarian intervention untuk melengserkan rejim Assad di Suriah. Dengan konsepnya yang meniscayakan pelanggaran kedaulatan suatu negara, ide humanitarian intervention sendiri masih menjadi perdebatan.  Penerapan ide ini pun, –mengacu pada beberapa kasus di Rwanda, Somalia, Libya dan sebagainya- masih terkesan tebang pilih. Begitu pula efektifitasnya  masih diragukan dalam menangani krisis politik yang berlangsung di Suriah.  Lantas apa yang sebaiknya dilakukan humanitarian intervention terkait krisis Suriah? Pendekatan apa yang sebaiknya digunakan? Dan apa yang seharusnya dilakukan masyarakat internasional dan bangsa Suriah dalam menanggulangi kekacauan di negara tersebut?
Kerangka Teoritis
1.      Humanitarian Intervention
Sejak berakhirnya perang dingin, dunia berubah dengan cepat. Dengan kolapsnya Uni Soviet yang memainkan perang vital sepanjang 4 dekade perang dingin berimplikasi luas terhadap tatanan politik dunia setelah itu. Ide dasar bahwa kedaulatan negara dijunjung tinggi sebagai hak prerogatif negara bersangkutan untuk memperlakukan rakyatnya mulai dipertanyakan kembali. Ide kedaulatan absolut dianggap tidak lagi relevan apabila peran negara sangat minim dalam melindungi rakyatnya. Terlebih apabila keberadaan negara mengancam kelangsungan hidup warganya. Campur tangan negara asing terhadap negara yang melakukan pelanggaran kemanusiaan terhadap warganya sendiri mengundang perdebatan antara mereka yang memegang prinsip non-intervensi, sovereignty, dan mereka pendukung humanitarian intervention.
Mengacu pada J.L.Holzgrefe, humanitarian intervention adalah the threat or use of force across state borders by a state (or group of states) aimed at preventing or ending widespread and grave violations of the fundamental human rights of individual other than its own citizens, without permission of the state within whose territory force is aplied.[3]
Definisi diatas menunjukkan bahwa tindakan intervensi dilakukan hanya apabila negara tidak lagi sanggup melindungi hak asasi manusia warganya. Penggunaan kekerasan, apalagi yang mengancam nyawa manusia di suatu tempat harus diperlakukan sebagai ancaman bagi kemanusiaan pada umumnya. Prinsip-prinsip kaku seperti non-intervensi, kedaulatan, tidak boleh dipandang absolut dan  harus diletakkan dibawah nilai-nilai kemanusiaan. Dari pemikiran seperti ini kemudian lahirlah konsep Responsibility to Protect (R2P).
2.      Kedaulatan dan Prinsip non-Intervensi
            Asumsi tradisional kedaulatan adalah memberikan kebebasan sepenuhnya kepada negara untuk membangun dan mengatur urusan rumah tangganya sendiri tanpa adanya campur tangan oleh pihak-pihak eksternal. Negara berdaulat berarti pemerintahannya memperoleh kemerdekaan politik dan memiliki kekuasaan tertinggi untuk memberikan dan melaksanakan hukum di dalam wilayahnya. Tidak ada negara yang memiliki hak mengintervensi urusan negara lain, baik urusan internal maupun eksternal.
            Kondisi politik internasional selepas perang dingin, membuat prinsip ini kemudian mendapat tantangan. Pengembangan norma yang berkenaan dengan perlindungan hak asasi manusia internasional dan hukum kemanusiaan internasional memberikan catatan terhadap kemampuan negara untuk melaksanakan norma-norma kemanusiaan tersebut. Jika kedaulatan berarti bahwa pemerintah secara riil berkuasa atas wilayahnya, maka ada kemungkinan jika pemerintah gagal melaksanakan kewajibannya menciptakan ketertiban dan melindungi rakyatnya, maka masyarakat internasional akan mengambil alih tugas negara tersebut dalam menciptakan perdamaian dan menegakkan hak-hak asasi manusia. Dengan sendirinya prinsip non-intervensi akan kehilangan relevansinya apabila dihadapkan dengan kegagalan negara mengelola institusi pemerintahannya. Beberapa contoh negara gagal seperti Rwanda dan Somalia, dapat memberikan kita gambaran betapa kerusuhan dan kekerasan disebabkan oleh lemahnya kapasitas institusional negara bersangkutan. Akibatnya, nilai-nilai universal kemanusiaan seringkali tercederai dan terabaikan. Untuk mencegah hal tersebut maka intervensi kemanusiaan menjadi dibutuhkan.
3.      Responsibility to Protect
            Konsep ini diperkenalkan tahun 2001 oleh International Comission on Intervention and State Sovereignty (ICISS). Prinsip utama dari ICISS adalah “State sovereignty implies responsibility, and the primary responsibility for the protection of its people lies with the state itself’, but, ‘where a population is suffering serious harm, as a result of internal war, insurgency, repression or state failure, and the state in question is unwilling or unable to halt or avert it, the principle of non-intervention yields to the international responsibility to protect’.[4]
            Kedaulatan negara sejalan dengan tanggung jawab negara terhadap rakyatnya. Negara bukan saja memiliki legalitas atas teritorialnya, namun di sisi lain ia juga memiliki tanggung jawab moral untuk melindungi hak-hak fundamental rakyatnya. Jika negara sampai gagal menyediakan hal tersebut, maka kedaulatan negara bersangkutan tidak lagi menjadi hak eksklusif dan pertanggungjawaban keselamatan rakyat ada di tangan komunitas internasional.

Pendekatan yang digunakan
Perspektif Liberalisme
Untuk menganalisa krisis kemanusiaan yang terjadi di Suriah dan menentukan langkah-langkah strategis yang dapat diambil, maka dalam makalah ini penulis menggunakan perspektif liberalisme.
Pandangan kaum liberal terkenal dengan optimismenya terhadap perkembangan perdamaian dan interaksi kooperatif dalam hubungan internasional. Menurut kaum liberal, manusia mempunyai sifat dasar kebaikan dan lebih mendahulukan kerjasama daripada berkonflik. Manusia juga memiliki kapasitas intelektual yang memungkinkannya mengambil keputusan yang membawa perdamaian dalam hubungannya dengan pihak lain.  Kaum liberal juga dikenal dengan fokus perhatiannya yang tidak melulu terpusat pada negara. Keberadaan negara adalah untuk menjamin tercapainya kebahagiaan individu. Negara bertugas sebagai instrumen pelindung rakyat, bukan sebaliknya.
Berbeda dengan kaum realis yang memandang dunia sebagai pentas anarki internasional yang penuh dengan konflik dan perebutan kekuasaan. Secara umum, kalangan liberal percaya bahwa kemajuan perdamaian dapat terwujudkan apabila rasionalitas yang dijadikan acuan utama para aktor hubungan internasional. Dengan kesadaran bahwa sebuah negara tidak akan mampu berdiri sendiri tanpa melalui hubungan perdagangan, komunikasi, persahabatan, dengan negara lain memunculkan konsekuensi logis bagi para aktor liberalis untuk mencapai kerjasama kooperatif yang saling menguntungkan. Apabila kerjasama ini terajut dengan erat dan semakin meluas ke banyak wilayah maka kemajuan serta perdamaian dunia cepat atau lambat akan terwujudkan. Mereka akan menghindari konflik karena tahu dapat merugikan kedua belah pihak, dan menghambat kemajuan.[5]

PEMBAHASAN
1.      Kondisi Internal Suriah
Suriah adalah negara multi sekte dan aliran. Demografi penduduk Suriah didominasi oleh sekte Sunni yang mencapai74 % dari total populasi. Kaum Alawite yang memegang tampuk kekuasaan hanya berjumlah 12 % dari jumlah penduduk. Selain itu ada sejumlah kecil pengikut Kristen (10%) dan aliran Druze (3 %) yang tinggal di Suriah.
Hafez al-Assad, mantan presiden Suriah (1973-2000) sekaligus ayah dari Bashar al-Assad berasal dari golongan minoritas Alawite. Eksistensi minoritas Alawite dalam elit pemerintahan memberikan mereka peluang menekan kelompok-kelompok oposisi yang mayoritas berasal dari kaum Sunni. Untuk melanggengkan kekuasaan, elit pemerintah terus berusaha membungkam suara bersebrangan. Pada tahun 1982 terjadi gelombang ketidakpuasan kepada pemerintah yang dimotori Ikhwanul Muslimun atas kebijakan sekularisasi yang diterapkan partai Baath dan penguasa Alawite. Pemerintah menanggapi protes tersebut dengan melakukan pembantaian Hama yang menelan korban tewas dan terluka antara 10 ribu sampai 25 ribu jiwa, kebanyakan adalah rakyat sipil. Sejak itu, ekskalasi gerakan anti pemerintah semakin meluas dan ancaman isu sektarian menjadi nyata.
Dari gambaran diatas, terlihat bahwa isu sektarian merupakan isu dominan -selain masalah meningkatnya harga barang kebutuhan, pencabutan subsidi, pengangguran[6], demokrasi, pelanggaran kemanusiaan dan kebebasan[7] - dalam kondisi internal Suriah. Sepanjang krisis politik di Suriah, pendukung pemerintah yang juga dari etnis Alawite membentuk milisi bersenjata Shabiha yang dituduh mendapat suplai persenjataan dari rejim al-Assad. Kelompok ini beroperasi dengan meneror, membakar, dan menembaki golongan oposisi.[8]
Sebagai bentuk perlawanan kepada tentara pemerintah dan keganasan milisi Shabiha pihak oposisi membentuk Free Syrian Army (FSA) yang dikomandoi oleh Riad al-Assad. Meskipun mereka menolak untuk dikatakan sebagai kelompok Sunni, namun mereka mengakui 90 persen dari sekitar 40 ribu pasukan mereka adalah Sunni.[9] Sebagian anggota FSA juga datang dari luar Suriah. Umumnya mereka datang dari negara-negara Sunni seperti Libya, Arab Saudi, dan Yordania.[10]
Ancaman konflik sektarian yang terus berlangsung rentan menyebabkan Suriah jatuh menjadi negara gagal. Dominasi elite Alawite yang didukung dengan militer bersenjatakan lengkap menjadi ancaman mengerikan bagi masyarakat Sunni dan Kristen. Demikian pula jika dukungan dari kelompok-kelompok luar Suriah yang berafiliasi dengan sekte Sunni terus berdatangan. Bisa dipastikan konflik bersenjata akan semakin memanas. Untuk menghindari situasi yang semakin memburuk dan mewujudkan perdamaian tersebut kedatangan tim pemantau dan pasukan perdamaian PBB sangat diharapkan. Suriah memiliki potensi benturan antar sekte yang sangat besar yang apabila tidak dikelola dengan baik bisa memperburuk situasi. Kehadiran pasukan PBB dapat menjadi mediator netral yang mempromosikan perundingan antara pihak-pihak yang bertikai. Netralitas PBB paling tidak bisa menumbuhkan antusiasme pemerintah Suriah dan oposisi untuk duduk bersama dalam satu meja perundingan.
2.      Kondisi Regional
Dalam politik kawasan Timur Tengah, Suriah memiliki posisi yang strategis. Letak geografisnya yang berada di dekat pusat konflik utama dunia, Iran dan Israel  menjadikan negara ini sangat penting bagi perkembangan situasi kawasan Timur Tengah. Sekte keagamaan memang tidak secara otomatis menghasilkan dukungan dari negara-negara penganut aliran yang sama di kawasan Timur Tengah. Namun kenyataan di lapangan sedikit banyak membenarkan premis tersbut, selain juga disebabkan faktor-faktor lain. Politik aliran masih menjadi salah satu isu penting yang tidak dapat dilepaskan dari konstelasi politik Timur Tengah.
Sebagai negara yang dipimpin pemerintah Syiah, otoritas Suriah mendapat dukungan penuh hanya dari Iran, dan kelompok Hezbollah di Lebanon[11]. Iran bahkan dikabarkan mengirimkan bantuan senjata dan teknologi militer kepada otoritas Suriah. Ali Akbar Velayati, Penasehat Pemimpin Tertinggi Urusan Internasional Iran mengatakan, “Republik Islam (Iran) akan berdiri melawan semua orang yang melakukan upaya terhadap Suriah dan akan mendukung pemerintah Suriah.
Dukungan untuk para pemberontak Suriah dimaksudkan untuk menggagalkan gerakan kebangkitan Islam di kawasan itu".
[12]
Sementara negara-negara Arab lain yang mayoritas Sunni menolak mengakui legitimasi rejim Assad. Liga Arab sendirii membekukan keanggotaan Suriah, namun bukan atas dasar sekte, tapi kekerasan yang dilakukan rejim Assad. Proposal perdamaian yang ditawarkan Liga Arab dan pengutusan tim pemantau tidak membuahkan hasil yang memuaskan. Kekerasan masih terus berlangsung meskipun proposal perdamaian telah diteken pemerintah Suriah.
Salah satu pemain utama kawasan Timur Tengah ialah Arab Saudi. Sebagai negara lawan politik Iran, pemerintah negeri Petro Dollar tersebut mendukung penuh oposisi. Antusiasme Saudi untuk menjatuhkan rejim Assad dapat dikatakan sebagai rivalitas untuk memperebutkan pengaruh di Timur Tengah. Dukungan Saudi terhadap revolusi di Syria dan penolakannya terhadap ketegangan yang terjadi di Bahrain dan Yaman menunjukkan bahwa pemerintah Riyadh ingin menegaskan hegemoni Sunni atas Syiah. Rejim penguasa kedua negara tersebut adalah sesama penganut Sunni yang harus dijauhkan dari pengaruh Syiah Iran yang sudah menyebar sampai ke Irak dan Lebanon.[13]
Peta persaingan politik yang demikian runcing di kawasan Timur Tengah mengharuskan para pembuat kebijakan di PBB untuk mempertimbangkan langkah-langkah yang disusun dengan cermat. Kawasan Timur Tengah adalah kawasan yang sangat rentan menciptakan konflik. Ada begitu banyak kepentingan di sana. Untuk menciptakan stabilitas kawasan, intervensi PBB adalah salah satu cara.
Apabila Suriah terus dibiarkan sendiri tanpa intervensi PBB, bisa dipastikan konflik yang berkepanjangan akan terus berlangsung. Kepentingan negara-negara kuat di kawasan, seperti Iran dan Arab Saudi akan turut bermain di Suriah. Iran bisa dipastikan mensuplai senjata kepada otoritas Suriah, sementara Arab Saudi memberikan dukungan kepada sekutunya pihak oposisi. Jika hal ini terus berlangsung, perang saudara yang terjadi di Suriah akan melebar melibatkan negara-negara tetangganya yang berkepentingan.
Namun campur tangan yang dimaksudkan di sini ialah sebatas menjadi mediator di meja perundingan serta pengutusan pasukan perdamaian PBB untuk menciptakan dan menjaga perdamaian di kawasan tersebut. Sebaliknya apabila intervensi militer yang dilakukan justru akan menjadi bumerang.  Sebagian masyarakat Suriah sendiri akan menganggap bahwa kedatangan pasukan militer adalah sebentuk penjajahan di negara mereka. Mereka memandang intervensi militer akan membawa dampak serius bagi stabilitas dalam negeri dan kawasan, karena dipandang sebagai kepanjangan tangan negara-negara Barat yang memang memiliki banyak kepentingan di Suriah. Keberadaan pasukan Barat di negeri yang berdekatan dengan Iran, musuh utama AS akan menimbulkan kegoncangan stabilitas di kawasan Timur Tengah. Akibatnya stabilitas Timur Tengah akan terguncang.
3.      Kondisi Internasional
Liga Arab, US, negara-negara EU, dan masyarakat internasional ramai mengecam kekerasan yang digunakan pemerintah Suriah terhadap demonstran. Pada Agustus 2011, Liga Arab dan beberapa negara teluk yang dimotori oleh Arab Saudi mengecam respon pemerintah Suriah terhadap demonstran. Kecaman liga Arab ini kemudian ditanggapi dengan semakin massifnya represi militer Suriah terhadap oposisi. DK PBB pada Oktober  2011 berusaha mengeluarkan resolusi yang mendukung intervensi militer terhadap Suriah. Namun rancangan draft resolusi tersebut diveto oleh China dan Rusia, dengan dalih upaya pengeluaran resolusi tersebut akan membuka peluang pelanggaran kedaulatan Suriah oleh kekuatan asing.[14] William Hague, sekertaris luar negeri Inggris menuduh bahwa langkah China dan Rusia berada di pihak rejim Assad dengan memveto draft resolusi PBB adalah untuk mengamankan kepentingan nasional mereka sendiri.[15]
Pada Desember 2011, pemerintah Assad sedikit melunak dengan menerima proposal rencana perdamaian yang disodorkan Liga Arab dan mengijinkan tim pengamat untuk melihat langsung proses perdamaian yang dicanangkan. Namun langkah maju yang diharapkan dari pemerintah Suriah ini kemudian tak terbukti di lapangan, ketika aksi kekerasan kepada oposisi tak juga reda. Februari 2012, untuk kedua kalinya China dan Rusia memveto resolusi DK PBB yang dimotori negara-negara Barat dan Arab.[16] Rusia sendiri, memilih untuk menggelar pertemuan informal di Moskow yang memepertemukan pihak berwenang Suriah dengan wakil dari oposisi untuk membicarakan prospek perdamaian.[17]
Selain banyak sekali pihak berkepentingan di dalam negeri Suriah dan kawasan Timur Tengah, di tingkat Internasional,  keberadaan China dan Rusia dianggap untuk mengamankan kepentingan mereka sendiri di Suriah. Aksi veto draf resolusi DK PBB yang dilakukan keduanya adalah bukti upaya mengamankan kepentingan mereka di sana. Suriah adalah satu-satunya sekutu Rusia di kawasan Timur Tengah. Rusia tentu saja tidak menghendaki intervensi militer yang disponsori negara-negara Barat ke Suriah. Intervensi tersebut sama saja dengan membuka peluang Barat meluaskan pengaruh mereka di wilayah. Rusia tidak mau negara-negara Barat, terutama AS membuat pangkalan militer di Timur Tengah seperti yang mereka lakukan di Afghanistan dan Arab Saudi. Rusia juga tidak mau kehilangan pembeli utama teknologi militer mereka karena jatuhnya rejim Assad. Kapal perang Rusia merapat di pangkalan angkatan laut Rusia di Tartus, yang terhubung langsung dengan Laut Mediterania.[18]
Sedangkan China adalah negara importir utama produksi minyak Suriah. Kedekatan Beijing-Damaskus diwujudkan dengan saling memberi dukungan antara kedua negara dalam menghadapi perlawanan oposisi di kedua negara. Seperti Suriah, China sendiri juga mengalami masalah dengan perlawanan oposisi di beberapa wialayahnya; Tibet, Xinjiang dan Taiwan. Sementara itu, kedetakatan Iran dan Suriah didasari motif sektarian. Pemerintah kedua negara, sama-sama penganut Syiah. Hubungan sektarian ini kemudian meningkat ke berbagai sektor seperti ekonomi, perdagangan, dan militer. Runtuhnya rejim Assad yang penganut Syiah Alawite diprediksi akan melunturkan pengaruh Syiah di negara yang mayoritas penduduknya adalah penganut Sunni itu. Tentu saja Iran tidak menghendaki hal itu terjadi.

 Langkah-Langkah Lanjutan
Tidak kehilangan harapan, untuk mensiasati kemungkinan veto dari China dan Rusia, negara-negara Barat dan sekutunya mempunyai inisiatif untuk membuat forum multinasional yang membahas penyelesaian konflik Suriah. Forum tersebut digelar pertama kali di Tunisia pada tanggal 24 Februari dan dikenal dengan sebutan Friends of Syria[19]. Negara-negara anggota forum hanya mengakui SNC (Syrian National Council) sebagai representasi tunggal rakyat Suriah dan mengajak masyarakat internasional untuk lebih bersuara dan mengambil langkah-langkah tegas untuk menghentikan pertumpahan darah.[20]
Upaya lain yang dilakukan untuk mengakhiri krisis kemanusiaan di Suriah adalah mengirimkan Kofi Annan, sebagai utusan khusus PBB dan Liga Arab dengan proposal rencana perdamaian yang telah disiapkan. Pada tanggal 24 Maret 2012, Kofi Annan terbang ke Moskow dalam upayanya meminta dukungan Rusia untuk mewujudkan gencatan senjata dan dialog politik terbuka. Kofi Annan juga menyodorkan proposal perdamaian yang ditujukan pada otoritas Suriah. Proposal tersebut meliputi 6 poin penting[21][22] yang intinya adalah untuk :
1.      Menggelar sebuah proses politik untuk menyerap apresiasi warga Suriah
2.      PBB mengawasi penghentian kekerasan dalam semua bentuk oleh semua pihak
3.      Semua pihak menjamin bantuan kemanusiaan ke semua kawasan yang terkena dampak kekerasan dan menerapkan jeda kemanusiaan selama dua jam setiap harinya.
4.      Pihak berwenang akan meningkatkan skala pembebasan dari penahanan yang sewenang-wenang.
5.      Pihak berwenang menjamin kebebasan bergerak di seluruh negara untuk para wartawan
6.      Pihak berwenang menghormati kebebasan berserikat dan hak untuk melakukan unjuk rasa secara damai
Hasil dan Perkembangan Lanjutan
Sejauh ini, proposal perdamaian Kofi Annan tersebut menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Sampai tulisan ini ditulis, Iran, Rusia, China sebagai sekutu utama rejim al-Assad menyambut baik tawaran ini dan menuntut kelompok oposisi untuk menaatinya.[23] Menteri Luar Negeri Iran, Ali Akbar Salehi mengatakan “sepanjang rencana damai berlanjut, Iran akan mendukung”.[24]
Otoritas berwenang Suriah juga melunak dengan bersedia mematuhi butir-butir proposal tersebut dan menghentikan aksi militer, meskipun mereka meminta ‘jaminan tertulis’ dari kelompok oposisi untuk tidak merusak gencatan senjata.[25] Suriah sendiri sudah mengumumkan bahwa tentaranya akan menghentikan semua operasi pada Kamis 12 April 2012 jam 06.00 waktu setempat. Pemimpin negara-negara maju, meskipun terkesan tidak percaya dengan kemajuan yang dicapai pemerintah al-Assad, masih menaruh harapan besar akan tercapainya kesepakatan gencatan senjata. Menteri Luar Negeri Inggris William Hague mengatakan, jika gencatan senjata berjalan lancar, Inggris akan bekerja sama dengan PBB untuk mengirim pemantau ke Suriah, agar "tidak ada konflik baru".[26]
Untuk menindaklanjuti gencatan senjata yang telah diteken otoritas berwenang Suriah, DK PBB telah menyusun sebuah draf resolusi untuk mengirim tim pemantau internasional ke Suriah. Tugas para observer tersebut adalah menjembatani perbedaan antara pemerintah dan oposisi serta memantau perkembangan proses gencatan senjata di Suriah. "Suriah baru saja menandatangani kesepahaman awal mengenai pemantau PBB di Suriah. Ini kembali menegaskan komitmen Suriah terhadap keberhasilan Rencana Annan," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Suriah, Jihad Makdissi.[27] Laporan terakhir menyebutkan bahwa secara umum kekerasan di Suriah telah menurun, meskipun para aktivis dan jurnalis melaporkan masih adanya penembakan dan kekerasan .[28]
Masa Depan Suriah dan Kawasan
Kondisi geopolitik Suriah yang demikian strategis menjadi ajang perebutan kepentingan oleh banyak kalangan. Rusia mempertaruhkan kepentingan politik dan militernya. China berkepentingan dengan perdagangan dan aliansi politiknya. AS, bersama dengan Israel dan negara-negara Eropa bersikukuh mempertahankan dominasi politiknya. Pemerintah AS sendiri, kurang begitu tertarik dengan isu demokratisasi yang biasa ia usung di negara yang menjadi sasaran intervensi militernya. Proses demokrasi yang benar-benar mencerminkan pendapat rakyat Suriah, apabila memang terjadi dapat mengancam kepentingan sekutu AS, Israel. Karena terlepas apakah Syiah atau Sunni, masyarakat Suriah masih menaruh kebencian mendalam atas Israel, terkait kekalahan mereka dalam perang Arab-Israel dan direbutnya dataran tinggi Golan oleh Israel. Sedangkan Iran dan Arab Saudi berlomba meluaskan pengaruh mereka  di kawasan.
Pertarungan ini, apabila dibiarkan terus berlanjut akan menambah korban rakyat Suriah. Konflik bersenjata dan kekerasan yang selama ini terjadi sudah cukup membuat rakyat menderita. Untuk itu langkah yang ditempuh PBB dengan mengirimkan utusan khususnya, Kofi Annan layak diapresiasi. Upaya ini jauh lebih strategis daripada mengirimkan pasukan bersenjata ke Suriah. Sebab rakyat Suriah sendiri tentunya tidak ingin pihak asing ikut campur terlalu dalam urusan dalam negeri mereka. Intervensi non militer seperti yang diperankan Kofi Annan tersebut bisa menjadi win win solution untuk mengatasi konflik yang terus berlarut. Posisi strategis Kofi Annan, yang bisa diterima semua pihak yang berseteru menjadi tanda bahwa proses perdamaian akan segera terwujud.
Perkembangan lanjutan di Suriah menunjukkan hal tersebut. Bahwasanya proposal rencana perdamaian yang diajukan Kofi Annan mendapat tanggapan positif dari pihak-pihak yang selama ini dianggap sebagai rintangan proses perdamaian di Suriah. Melunaknya pemerintahan Bashar al-Assad, penerimaan positif yang ditunjukkan Iran, Rusia dan China membuat rencana perdamaian semakin menujukkan kemajuan. Langkah ini, apabila kemudian diikuti dengan kesediaan pihak Bashar dan oposisi untuk duduk bersama di meja perundingan dapat menjadi langkah kongkrit perwujudan perdamaian di Suriah.

KESIMPULAN
Krisis di Suriah yang telah memakan korban ribuan nyawa menuntut adanya humanitarian intervention. Ketegangan yang terjadi antara otoritas berwenang dan oposisi Suriah semakin meruncing  karena juga melibatkan banyak pihak lain. Tarik ulur kepentingan antara Iran, Rusia dan China di pihak pemerintah Assad dan Arab Saudi dan negara-negara Barat di pihak oposisi  tidak dapat terurai tanpa adanya bantuan pihak ketiga yang menjembatani perbedaan antara keduanya. Netralitas PBB dapat menjadi jaminan bahwa pihak ketiga yang bermaksud mendamaikan perseteruan tidak akan memihak salah satu kelompok.
Selain itu, intervensi yang dilakukan oleh PBB sebaiknya tidak berbentuk pengiriman pasukan bersenjata. Karena itu akan melukai salah satu pihak (pemerintah Suriah dan sekutunya) dan dianggap mendukung pihak lain (kelompok oposisi dan negara-negara pendukungnya). Langkah strategis yang bisa ditempuh adalah Intervensi PBB yang berbentuk non militer, seperti pengiriman tim pemantau, penugasan utusan khusus untuk menjadi mediator dalam meja perundingan, dan pengiriman bantuan pangan dan obat-obatan. Kemajuan yang diperoleh di Suriah, sampai tulisan ini dibuat menunjukkan bahwa upaya humanitarian Intervention berbentuk non militer yang dilakukan PBB sudah sangat strategis. Pihak-pihak yang berseteru tidak merasa dirugikan dengan upaya PBB tersebut.
Selanjutnya, apabila kesepakatan dalam meja perundingan telah tercapai maka PBB dapat menjadi fasilitator rakyat Suriah untuk memutuskan nasib mereka sendiri. Entah, apakah itu Pemilihan Umum atau reformasi politik yang akan dipilih rakyat Suriah nantinya tetap harus dihormati. Peran PBB hanya sebatas melakukan penjagaan perdamaian dan pengawalan hasil putusan di meja perundingan tanpa bertindak lebih jauh dari itu. Sedangkan masyarakat internasional harus menaruh respek penuh atas pilihan rakyat Suriah. Kepentingan yang mereka bawa tidak lantas menjadi alat legitimasi untuk memaksakan kehendak kepada arah kebijakan rakyat Suriah. Karena Suriah adalah milik rakyat Suriah, bukan pihak asing yang berkepentingan.


Daftar Pustaka

J. L. Holzgrefe, ‘The Humanitarian Intervention Debate,’ in J. L. Holzgrefe and Robert O. Keohane eds., Humanitarian Intervention: Ethical, Legal, and Political Dilemmas (Cambridge University Press, New York, 2003)

Rudi Guraizu, Is humanitarian military intervention in the affairs of another state ever justified? (Middlesex University School of Health and Social Sciences, 2008)

Robert Jackson dan Georg Sorensen, Pengantar Studi Hubungan Internasional, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009)




[3] J. L. Holzgrefe, ‘The Humanitarian Intervention Debate,’ in J. L. Holzgrefe and Robert O. Keohane eds., Humanitarian Intervention: Ethical, Legal, and Political Dilemmas (Cambridge University Press, New York, 2003), p.18
[4] Rudi Guraizu, Is humanitarian military intervention in the affairs of another state ever justified? (Middlesex University School of Health and Social Sciences, 2008), p.7
[5] Robert Jackson dan Georg Sorensen, Pengantar Studi Hubungan Internasional, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009) p. 143