Thursday, August 30, 2012

Nasionalisme Burma vis a vis Narsisme Identitas Rohingya; Upaya Merumuskan Jalan Keluar


Abstrak
Nasionalisme muncul bagai pisau bermata dua. Satu sisi memang nasionalisme dapat menjadi instrumen bagi sekelompok komunitas yang memiliki persamaan nasib dan arah tujuan yang sama, untuk menentukan nasib mereka sendiri tanpa campur tangan unsur asing. Namun di balik itu, nasionalisme rentan disalahgunakan penguasa untuk memasang sekat-sekat identitas demi keuntungan sepihak. Orang Rohingya terjangkit syndrom narsisme minoritas yang merasa bukan bagian dari masayarakat Burma lainnya. Mereka menggunakan identitas “Rohingya” untuk meraih simpati dunia Internasional terkait penderitaan mereka. Sebaliknya Pemerintah Burma dengan dalih identitas yang tak sama melakukan tindakan anarkis-diskriminatif terhadap orang Rohingya. Tulisan ini mendiskusikan bahwa pendekatan yang berpijak pada identitas nasionalisme tidak membawa kepada cita-cita adiluhung peradaban umat manusia, yaitu keadilan dan kesejahteraan. Oleh karena itu perlu dirumuskan pendekatan baru yang memandang manusia tidak dari kacamata identitas primordial mereka, namun dari sudut pandang humanitarian.

Keywords : Nasionalisme, Identitas, Narsisme Minoritas, Burma, Rohingya, Humanitarian


Konsep Nasionalisme
Semenjak kemunculannya di Eropa, Nasionalisme menjadi sebuah konsepsi yang diterima oleh mayoritas masyarakat di dunia. Nasionalisme dianggap sebagai konsep yang berperan sebagai wadah suatu komunitas yang merasa memiliki identitas yang sama, hak politik dan tujuan bersama. Bangsa dan identitas kebangsaan dapat diidentifikasi dalam hal kesamaan asal usul, suku, atau ikatan budaya. Semangat nasionalisme mencakup keyakinan bahwa suatu bangsa dapat menentukan nasib mereka sendiri tanpa campur tangan pihak luar. Mereka dapat menjalankan pemerintahan secara mandiri. Atas nama nasionalisme, keragaman identitas lokal, agama, etnik, harus dipinggirkan dan di tempatkan di bawah nasionalisme. Semangat dari nasionalisme dapat menyatukan orang-orang yang terhimpun di dalamnya. Demikian juga sebaliknya, pudarnya rasa nasionalisme dapat menyeret negara ke dalam pergolakan sosial dan kekacauan politik.
            Dengan demikian, nasionalisme merupakan wadah bagi masyarakat yang menempati satu teritori yang sama dan dipersatukan oleh kesamaan nasib dan cita-cita bersama. Meskipun nasionalisme memiliki banyak varian, namun secara umum nasionalisme berbicara tentang perasaan cinta tanah air. Bagaimana suatu bangsa merasa memiliki kecintaan yang sama terhadap tanah tumpah darah.
Bangsa (nations) dan negara (states) adalah dua entitas koheren dalam nasionalisme. Entitas keduanya tidak bersifat kontingen dalam artian tidak selalu keberadaan suatu bangsa  mengharuskan keberadaan suatu negara. Demikian pula sebaliknya, terkadang suatu negara muncul tanpa campur tangan suatu bangsa. Meskipun kedua hal tersebut berbeda, tapi menurut Gellner (1983) mereka disatukan oleh Nasionalisme. Dua orang adalah saudara sebangsa apabila mereka berbagi budaya yang sama, sedangkan budaya itu sendiri berarti sistem ide, tanda, asosiasi, dan cara berperilaku dan berkomunikasi. Dalam hal ini dua orang tersebut dikatakan saudara sebangsa jika mereka menyadari satu sama lain tentang rasa kepemilikan yang sama terhadap negara. Dengan kata lain, dua orang itu dipersatukan oleh negara. Negara merupakan artefak dari keyakinan, solidaritas, dan loyalitas seseorang. Negara yang memberi mereka identitas dari perasaan yang telah mereka miliki bersama sejak lama. Kategori nasionalisme yang seperti ini disebut nasionalisme kultural.
Kategori lain yang disebutkan oleh Gelnerr adalah nasionalisme sukarela (voluntaristic), yaitu sebuah bangsa mengakui sejumlah hak dan kewajiban bersama terhadap nilai-nilai keanggotaan bersama. Dalam hal ini, pengakuan terhadap kesamaan hak dan kewajiban bersama yang menjadi sumber ikatan mereka, tanpa memandang ikatan kultural. Dari kedua kategori yang disampaikan Gelnerr diatas, tidak ada batasan-batasan yang jelas dari apa yang disebut sebagai ‘bangsa’ dan mengapa suatu bangsa merupakan unit satu-satunya dari kekuasaan politik atau mengapa suatu bangsa harus terikat dalam satu wilayah teritorial tertentu.
Oleh banyak kritikusnya, nasionalisme dianggap sebagai fiksi (Micheal, 1998). Nasionalisme dibangun dari definisi ‘fiktif’ sebuah bangsa dengan batas-batas teritori yang juga tidak beralasan. Nasionalisme menyajikan kepada seseorang sebuah jurang perbedaan, antara apa yang mereka lihat sehari-hari dengan apa yang harus mereka percayai. Nasionalisme tidak sebatas hanya ikatan yang mempersatukan identitas pra-eksistensi sebuah bangsa. Sebaliknya, sebenarnya nasionalisme lah yang memberi bangsa identitas baru yang fiktif. Oleh karena itu nasionalisme adalah fiksi, yang meniscayakan ketegangan bagi mereka yang tidak mempercayainya. Untuk mempercayai fiksi dari nasionalisme di satu sisi, berarti melupakan realitas sehari-hari di sisi lain.
Sepanjang sejarahnya, nasionalisme kerap digunakan untuk para elit demi kepentingannya. Atas nama nasionalisme, mereka kemudian memobilisisasi massa  untuk bersitegang, berperang, dan berkorban atas nama bangsa dan negara. Dengan alasan nasionalisme rakyat suatu ‘bangsa’ terpaksa harus membunuh manusia lain yang dulunya bisa jadi tetangga, guru, majikan, mereka yang kebetulan berasal dari ‘bangsa’ yang berbeda.
Perang etnis di negara-negara bekas Yugoslavia bisa jadi contoh. Sebelum pecah, rakyat Yugoslavia tidak mengenal identitas utama selain Yugoslavia. Tidak peduli apakah ia orang Serbia, Bosnia atau Kroasia, identitas Yugoslavia-lah yang harus dimunculkan terlebih dahulu. Namun ketika Yugoslavia pecah, demi identitas etnik (Bosinia, Kroasia, Serbia) mereka harus rela membunuh saudara mereka lain etnis yang mungkin dulunya berinteraksi baik dengan mereka.
Hobsbawm (1990) berpendapat bahwa tidak menutup kemungkinan suatu saat nasionalisme akan hilang, karena ia didasarkan pada homogenisasi bangsa yang ada di bawahnya. Suatu negara tidak dapat bertahan apabila melupakan bahwa ia terbangun dari sejumlah entitas yang beragam. Negara harus menyadari bahwa keragaman entitas tersebut berpotensi menyimpan bara apabila tidak dikelola dengan baik. Tidak adanya pengakuan terhadap pluralitas dan kebebasan berarti tekanan bagi kelompok minor. Bagaimanapun, seringkali dalam satu negara, dikendalikan oleh entitas mayoritas saja, entah itu suku, kelas sosial, atau agama tertentu. Mengesampingkan entitas lain, merupakan faktor utama munculnya suara ketidakpuasan yang menuntut kesetaraan, otonomi, atau bahkan kemerdekaan bagi mereka yang terpinggirkan.
Dalam banyak kasus, nasionalisme kebangsaan rentan menimbulkan dominasi entitas mayoritas terhadap minoritas. Nasionalisme tidak menerima kemungkinan kepemilikan berganda (multiple belonging). Sebaliknya nasionalisme hanya mengakomodir identitas dari entitas mayoritas diatas semua identitas lain (Michael, 1998). Entitas mayoritas seringkali dianggap sebagai representasi unggul dari identitas sebuah negara. Secara otomatis, hal ini akan menimbulkan perasaan inferior pada mereka yang minoritas. Kaum minoritas merasa identitas mereka tidak terwakili oleh negara. Sebagai konsekuensinya mereka membentuk identitas lain yang mereka anggap mewakili eksistensi mereka. Mereka merasa bahwa identitas mereka berbeda dengan kelompok mayoritas. Semakin lama perasaan ini akan terpupuk ditambah dengan perlakuan tak adil oleh mayoritas. Diskriminasi, marjinalisasi, pelecehan, tekanan, bahkan kekerasan berperan  membentuk pola pikir untuk menyatakan adanya keterputusan identitas dengan kaum mayoritas.
Perasaan berbeda yang dimiliki kelompok minoritas, akan mendorongnya untuk membangun identitas mereka sendiri. Freud (dalam Michael, 1998) menyebut gejala demikian dengan “narsisisme”. Mereka akan mulai membuat definisi entitas mereka, yang meliputi sejarah, bahasa, etnis, rakyat, agama, peradaban dan budaya. Rancang-bangun identitas tersebut kemudian dituturkan untuk menumbuhkan kesadaran diri diantara mereka bahwa mereka adalah entitas yang berbeda, mereka memiliki bahasa sendiri, agama yang berbeda, dan budaya yang unik. Mereka juga merasa mempunyai kejayaan sejarah masa silam, yang menunjukkan bahwa akar peradaban mereka mengatakan bahwa mereka adalah suatu bangsa terpisah,  oleh karena itu mereka tidak ingin tergabung dengan negara induk. Mereka berhak menentukan nasib mereka sendiri. Bisa ditebak ujung dari pemikiran ini, separatisme, perjuangan meraih kemerderkaan dari negara induk.

Rohingya; Orang-Orang Tertindas
Orang Rohingya adalah  minoritas Muslim di Burma yang berpenduduk mayoritas Buddha. Jumlah populasi mereka kurang lebih 4 % dari sekitar 50 juta penduduk Burma. Mayoritas orang Rohingya tinggal di bagian utara negara bagian Rakhine (Arakan). Orang Rohingya memiliki adat, bahasa, sejarah yang berbeda dengan mayoritas orang Burma lainnya. Bahasa  Rohingya memiliki kekerabatan dengan dialek Chittagong di Bangladesh. Ada beberapa komunitas Muslim yang berada di Burma. Selain orang Rohingya, terdapat juga orang Rakhine. Mereka mengidentifikasi diri mereka sebagai “Muslim Arakan” atau “Muslim Burma”. Tidak seperti orang Rohingya, Muslim Arakan memiliki adat-istiadat yang tidak berbeda dengan orang Burma lainnya. Mereka juga berbicara bahasa yang sama.
Nenek moyang orang Rohingya berasal dari India dan Bangladesh. Kedatangan mereka ke Burma terbagi menjadi dua periode, mereka yang tinggal sejak ratusan tahun lalu, dan mereka yang baru tiba selama periode kolonial Inggris (1824-1948). Awalnya gelombang migrasi orang Bangladesh ke wilayah Burma didorong oleh kebutuhan tenaga kerja murah dari British India untuk dipekerjakan di pertanian. Di bawah perjanjian Yandabo, Inggris berhasil mencaplok wilayah bagian Burma di Arakan. Pada saat inilah gelombang kedatangan orang Bangladesh, khususnya dari Chittago mulai besar.
Pada tahun 1939,  Pemerintah Inggris, yang waspada terhadap permusuhan jangka panjang antara Rakhine Buddha dan Muslim Rohingya, membentuk Komisi Investigasi khusus yang dipimpin oleh James Ester dan U Tin Htut untuk mempelajari isu imigrasi Muslim ke negara bagian Rakhine. Komisi itu merekomendasikan mengamankan perbatasan, namun, dengan dimulainya Perang Dunia II, Inggris mundur dari Arakan.
Sejak pemerintah kolonial Inggris hengkang dari Arakan, terjadi kekosongan kekuasaan. Akibatnya, kekerasan etnis meletus. Kekerasan antara Muslim Rohingya dan Buddha Rakhine semakin meluas. Sekitar 5000 Muslim di Minbya dan kota-kota Mrohaung dibunuh oleh golongan Nasionalis Rakhine dan Karen. Di sisi lain, Muslim Rohingya melakukan pembalasan dengan membantai sekitar 20 ribu orang Arakan. Permusuhan tersebut juga karena loyalitas Muslim Rohingya kepada Pemerintahan Inggris, sementara Nasionalis Rakhine berpihak kepada Tentara Jepang yang menyerbu Burma kemudian. Di masa pendudukan Jepang, tercatat ribuan kekerasan terjadi kepada ribuan orang Rohingya. Tentara Jepang terlibat dalam penyiksaan, pemerkosaan, dan pembunuhan. Pada periode ini, sekitar 60 ribu orang Rohingya menyebrangi perbatasan dan melarikan diri ke Chittagong untuk menghindari kekejaman tentara Jepang dan Burma.
Setelah berlalu era kolonial dan garis demarkasi antara India dan Burma dibuat, Muslim Rohingya terjebak di Burma dan tidak diakui sebagai bagian dari India. Di bawah Konstitusi 1948, Orang Rohingya dianggap sebagai warga negara Burma. Setelah kudeta militer tahun 1962, status mereka kemudian diturunkan di bawah Konstitusi 1974 menjadi tidak diakui sebagai salah satu etnis pribumi. Undang-undang Kewarganegaraan tahun 1982 menyatakan bahwa ‘warga negara haruslah salah satu dari 135 etnis grup yang diakui konstitusi atau mereka yang nenek moyangnya telah berada di Burma sebelum 1823. Mengingat minimnya dokumentasi untuk melengkapi persyaratan terakhir, hasilnya pemerintah Burma menolak mengakui kewarganegaraan orang Rohingya. Akibatnya, mereka kemudian menghadapi kendala diskriminatif dalam berbagai akses kesehatan, pendidikan, pekerjaan, sampai pernikahan. Selain itu pemerintah militer Burma juga melakukan berbagai tindak kekerasan, kekejaman, pembunuhan dan perlakuan tidak manusiawi.
Mereka melarikan diri dari tekanan politik, segregasi sosial, kebijakan statelessness dan kekejaman pemerintah junta militer ke berbagai negara seperti Thailand, Malaysia, Indonesia, India dan Bangladesh. Namun dibandingkan negara-negara lain, Bangladesh adalah negara yang paling banyak menerima arus pengungsi Rohingya dari Myanmar. Letak geografis kedua negara yang berbatasan darat memudahkan  orang Rohingya untuk mengungsi ke Bangladesh. Tercatat, akibat tekanan politik dalam negeri tahun 1991-92, 250,000 orang Rohingya mengungsi ke Bangladesh. Mayoritas pengungsi Rohingya ditempatkan di kamp pengungsian resmi PBB di Nayapara dan Kutupalong, di distrik Cox’s Bazar, bagian tenggara Bangladesh. Sedangkan sebagian kecil dari mereka tinggal di kamp-kamp tidak resmi di sub distrik Teknaf dan Ukhia.
            Selain tekanan dan diskriminasi dari Pemerintah Burma, Orang Rohingya juga mendapat tantangan dari etnis lain di Burma, khususnya dari etnis Rakhin. Kedua etnis tersebut berbagi wilayah yang sama di Arakan. Perbedaan etnis dan agama ditambah sejarah panjang konflik diantara keduanya membuat gesekan sosial kerap terjadi. Etnis Rakhin takut dengan populasi Rohingya yang meningkat tajam nantinya pelan-pelan akan menggusur mereka dari tanah kelahiran. Selain itu, ada kekhawatiran munculnya gerakan-gerakan ekstrimis Islam di antara orang Rohingya seperti gerakan mujahid yang dulu sempat muncul di akhir 1940-an dan awal 1950-an. Yang terbaru, kerusuhan etnis antara Rohingya dengan Rakhin terjadi Juni 2012, yang memakan korban 29 tewas (16 Muslim dan 13 Buddha), 30 ribu orang mengungsi, dan sekitar 2,500 rumah dibakar.

Identitas Fiktif Rohingya
            Mengenai asal dari kata Rohingya sendiri masih banyak terjadi perbedaan persepsi. Kontroversi mengenai awal mula kata tersebut muncul, menurut sejarahwan Khalilurrahman, berasal dari bahasa Arab, raham yang berarti belas kasihan. Kata ini muncul ketika kapal pedagang Arab karam di dekat Ramree Island. Mereka kemudian ditangkap dan hendak dieksekusi oleh penguasa Arakan. Mereka kemudian berteriak “Raham, raham” dari sini mereka disebut “Raham”, yang kemudian berubah menjadi “Rohingya”. Peristiwa tersebut terjadi pada abad 8 M. Namun klaim ini dibantah oleh Jahiruddin Ahmed dan Nazir Ahmed, mantan presiden dan Sekretaris Konferensi Arakan Muslim. Mereka berpendapat bahwa kapal rusak Muslim saat ini disebut ‘Thambu Kya’. Menurut mereka, Rohingya adalah keturunan penduduk Ruha di Afghanistan.  Sejarahwan lain, MA Chowdhury berpendapat bahwa di antara populasi Muslim, istilah 'Mrohaung' (Kerajaan Arakan Kuno) terdengar seperti “Rohang” di telinga mereka. Lambat laun istilah ini kemudian menjadi “Rohingya” sebagai sebutan bagi penghuni kawasan ini.
Sejarawan Burma seperti Khin Maung Saw menegaskan bahwa istilah Rohingya tidak pernah muncul dalam sejarah sebelum tahun 1950. Menurut sejarawan lain, Dr Maung Maung, tidak ada kata seperti “Rohingya” pada tahun 1824 survei sensus yang dilakukan oleh Inggris. Kedua pendapat ini diamini juga oleh Dr. Aye Kyaw. Sejarahwan Aye Chan dari Canada University of International Studies mencatat bahwa istilah Rohingya diciptakan oleh keturunan Bengali di tahun 1950-an yang bermigrasi ke daerah Arakan selama kolonial. Dia lebih jauh berpendapat bahwa istilah tersebut tidak dapat ditemukan dalam sumber sejarah sebelum 1950-an. Namun, ia menyatakan bahwa itu tidak berarti masyarakat Muslim belum ada di Arakan sebelum 1824. Pemerintah Inggris ketika itu menyebut komunitas Muslim di Arakan dengan sebutan Chattagonian, merujuk pada daerah asal mereka di Chattago, Bangladesh.
            Bagi mereka yang menganut pendapat kedua ini, klaim bahwa kemunculan kata “Rohingya” dari sejak dulu adalah klaim bohong. Orang yang sekarang dikenal dengan etnis “Rohingya” tak lain adalah keturunan langsung dari orang Bangladesh yang meninggali daerah Arakan di masa pendudukan Inggris. Bahkan di kalangan orang Rohingya sendiri membuktikan bahwa pada saat sensus tahun 1826 tersebut dilakukan, mereka tidak menamakan diri mereka dengan sebutan “Rohingya”. Mereka mengidentifikasi diri dengan nama “Mujahid”.
            Orang Rohingya pertama kali memunculkan kata ini adalah sebagai alat kamuflase identitas pada pemerintah Burma agar diberi status otonom yang lebih luas. Di tahu-tahun menjelang kemerdekaan Burma, orang Rohingya sempat meminta Inggris memasukkan wilayah Arakan ke dalam teritori British India, namun permintaan tersebut ditolak. Pada masa kemerdekaan Burma, permintaan ini kembali diajukan kepada Presiden Pakistan (Ketika itu wilayah British-India telah terpisah menjadi India dan Pakistan), Ali Jinnah agar memasukkan Arakan ke dalam wilayah mereka, namun permohonan kali ini pun kembali ditolak. Akhirnya, mengikuti beberapa gerakan etnis minoritas lain di Burma yang mengajukan otonomi luas atau kemerdekaan, orang Rohingya melakukan hal yang sama. Mereka mengajukan klaim agar diberi wilayah dimana mereka berhak menjalankan pemerintahan sendiri di Arakan, namun oleh U Nu, Pemimpin Burma ketika itu klaim ini tidak diindahkan.
            Sebagai ganti dari keputusasaan mereka dalam mencari pengakuan, mereka membuat gerakan perlawanan terhadap pemerintahan Burma. Gerakan yang dikomandani oleh Mir Kasim ini kemudian menamakan diri mereka dengan ARNO (Arakan Rohingya National Organisation). Gerakan tersebut bertujuan untuk ‘membebaskan’ Arakan dari Burma dan mendirikan pemerintahan Islam yang terpisah. Mereka melancarkan serangan terhadap pemerintah Burma dengan jalan gerilya. Kuat dugaan bahwa mereka mendapatkan pelatihan pelatihan militer dan dipersenjatai oleh intelejen Bangladesh.Namun karena lemahnya gerakan ini dan minimnya persenjataan, mereka dengan mudah ditumpas oleh Pemerintah Burma. Kekalahan tersebut diikuti dengan pembantaian besar-besaran oleh Tentara Burma dan Nasionalis Rakhine yang dipersenjatai oleh tentara. Estimasi jumlah korban Muslim Rohingya saat itu sekitar 100,000 jiwa tewas dan sebanyak ratusan ribu orang Rohingya lainnya mengungsi ke Bangladesh dan negara-negara lain.
            Untuk menarik dukungan internasional, mereka memunculkan kata Rohingya sebagai kata ganti untuk menunjukkan identitas mereka. Dengan penggunaan kata “Rohingya” mereka seakan ingin menunjukkan kepada dunia bahwa mereka adalah penduduk pribumi Burma yang mendapat perlakuan diskriminatf dari pemerintahnya sendiri. Dengan demikian, dunia internasional akan menaruh simpati mendalam terhadap nasib mereka orang Rohingya yang tidak diakui oleh negaranya sendiri, serta ditolak masuk ke negara-negara tetangga.
            Akhirnya, kesimpulan yang didapat setelah menelusuri asal kata “Rohingya” bahwa ternyata tidak ada etnis pribumi Burma yang bernama Rohingya. Term tersebut muncul belakangan saja untuk meraih tujuan-tujuan politis. Kata “Rohingya” yang menunjuk pada satu etnis, sebenarnya adalah mereka keturunan dari orang Bangladesh yang migrasi ke wilayah Arakan.  Itulah salah satu alasan kenapa Pemerintah Burma enggan mengakui “Rohingya” sebagai salah satu dari 135 etnis yang diakui di Burma.

Kebijakan Burmanization Pemerintah
            Burmanization adalah kebijakan asimilasi yang dilaksanakan oleh pemerintah Burma sejak 1948. Kebijakan ini berupaya untuk menjadikan Burma, salah satu negara yang paling beragam komposisi etnisnya di dunia menjadi negara yang benar-benar homogen, dengan satu etnik utama, yaitu Burman. Kebijakan ini diberlakukan sejak 1948, yang kemudian dipercepat selama pemerintahan Ne Win dan rezim SPDC. Langkah-langkah yang ditempuh oleh Pemerintah Burma untuk mengasimilasi etnis non-Burman meliputi larangan penggunaan bahasa etnis lokal di dunia pendidikan, membatasi praktek budaya etnis non-Burman, membatasi semua kegiatan yang mempromosikan identitas etnis non-Burman seperti merayakan hari nasional etnis.
Tentara Burma (Tatimadaw) dipersenjatai dan diperkenankan untuk melakukan pemerkosaan kepada para wanita etnik non-Burman sebagai bagian dari kampanye Burmanization. Menurut laporan yang dirilis Women’s League of Chinland, tentara Burma dijanjikan uang sejumlah 100,000 Kyat (US$ 16,000) untuk menikahi wanita dari etnis Chin. Amnesty International, dalam laporannya September 2005 menyebutkan bahwa Tatimadaw secara rutin menghancurkan properti, makanan, ternak, dan menggusur tanah dan rumah penduduk desa etnis minoritas. Penggusuran tersebut, seperti yang terjadi di desa Kyauk Ta Lone, negara bagian Arakan, dilakukan di kantong-kantong perlawanan etnis minoritas. Hal itu bertujuan untuk memperkuat pengaruh rejim pemerintah di seluruh wilayah negara, memutus link koordinasi antara para pemberontak, dan untuk memecah belah area yang berpotensi sebagai tempat berkembangnya sentimen etnis. Selain itu, mereka secara teratur dikenakan tarikan pajak yang sewenang-wenang serta berbagai bentuk pemerasan lainnya.
Kebijakan tersbut semakin diperkuat dengan pengumuman pemerintah tahun 1961 yang mendeklarasikan Buddha sebagai agama resmi negara walaupun banyak etnis menganut agama lain, seperti Kachen yang menganut Kristen dan Rohingya yang memeluk agama Islam. Pemerintah kemudian membangun banyak sekali pagoda-pagoda Buddha di negara bagian Kachin. Dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah tersebut, mereka semakin leluasa untuk melakukan Buddhisitation sebagai bagian dari proyek Burmanization. Mereka kerap memaksa etnis lain, seperti Kristen Kachin dan Muslim Rohingya untuk pindah agama ke Buddha.
Seperti yang dipaparkan Hobsbawm (1990) bahwa ancaman nyata dari nasionalisme adalah pluralitas yang tidak terkelola dengan baik. Nasionalisme akan runtuh jika penguasa lupa bahwa negara terdiri dari berbagai identitas yang berbeda. Memaksakan diri dengan melakukan homogenisasi dapat berakibat fatal. Hal itu dapat memicu resistensi dari identitas yang terpinggirkan. Kebijakan Burmanization ini, bisa menjadi bumerang bagi Pemerintah Burma. Proyek mendudukkan etnis Burman dan agama Buddha sebagai identitas utama akan mendorong protes dari etnis minoritas. Protes tersebut, apabila menemukan momentum yang tepat akan berujung pada pemberontakan melawan pemerintah menuntut kemerdekaan.

Nasionalisme Fiktif vs Identitas Fiktif
Dari apa yang dipaparkan diatas, kasus Rohingya sesuai dengan tesis Michael (1998), bahwa nasionalisme adalah identitas fiktif yang dibangun dalam tapal batas teritorial buatan, dan komposisi etnis penyusun yang juga fiktif. Dengan kefiktifan nasionalisme tersebut rentan sekali disalahgunakan pihak tertentu untuk menekan pihak lain yang tidak satu identitas dengan mereka.
Junta militer Burma memanfaatkan identitas nasional Burman untuk menekan etnis minoritas lain termasuk Rohingya. Pun demikian sebaliknya orang Rohingya berusaha memunculkan identitas fiktif “Rohingya” untuk menarik simpati dunia internasional agar memperhatikan nasib mereka.
Identitas Rohingya yang selama ini mereka pergunakan untuk mengasosiakan eksistensi mereka sejak dahulu di Burma ternyata baru muncul di abad 20.  Fakta sejarah mengatakan bahwa pemilik asli wilayah Arakan adalah etnis Rakhine. Memang fakta sejarah juga berbicara bahwa di wilayah Arakan sejak dahulu bisa ditemui komunitas muslim “Rohingya” yang berprofesi sebagai pedagang. Namun jumlah  mereka sangatlah sedikit dibandingkan pribumi Rakhine sehingga tidak dapat merepresentasikan orang Rohingya sekarang. Sementara orang Rohingya saat ini merupakan keturunan langsung dari orang Bangladesh, khususnya dari kawasan Chittagong yang bermigrasi di era kolonial Inggris. Sehingga dengan demikian klaim orang “Rohingya” bahwa mereka adalah pemilik sah wilayah Arakan patut dipertanyakan ulang.
Meskipun identitas “Rohingya” masih dipertanyakan dalam sudut pandang historis,  namun dengan identitas inilah orang-orang “Rohingya”  membangun ikatan satu sama lain sebagai orang-orang tertindas yang termarjinalkan oleh Pemerintah. Dengan identitas ini mereka ingin menunjukkan ke luar, khususnya Pemerintah Burma bahwa mereka juga termasuk penduduk yang mendiami wilayah teritorial Burma. Mereka, orang Rohingya ingin diperlakukan sama dengan etnis pribumi Burma yang lain. Sebagai penduduk Burma, mereka ingin hak-hak asasi mereka diberikan selayaknya penduduk lain. Tanpa membangun identitas “Rohingya”, sangat sulit untuk mengidentifikasi eksistensi mereka dan otomatis semakin sulit juga upaya mereka lepas dari diskriminasi sosial.
Sebagaimana dikatakan Freud (dalam Michael, 1998) diatas, bahwa narsisisme minoritas muncul akibat adanya dorongan perasaan berbeda dengan mayoritas. Untuk mempertahankan diri,  mereka akan mulai membuat definisi entitas mereka, yang meliputi sejarah, bahasa, etnis, rakyat, agama, peradaban dan budaya. Rancang-bangun identitas tersebut kemudian dituturkan untuk menumbuhkan kesadaran diri diantara mereka bahwa mereka adalah entitas yang berbeda
Upaya membangun sebuah identitas “Rohingya” yang berbeda dengan etnis lain, kemudian juga diikuti dengan mengkonstruksi elemen-elemen identitas “Rohingya”meliputi sejarah, bahasa, adat istiadat, dan agama. Bagi orang Rohingya, mereka berbeda dari mayoritas etnis Burma karena mereka menganut agama Islam, secara etnis mereka lebih memiliki kedekatan emosional dengan etnis India-Bangladesh, demikian pula secara adat istiadat, bahasa, abjad, dan budaya mereka lebih kental dengan unsur Asia Selatan ketimbang unsur Indo-China.
            Fakta ini semakin memperlihatkan kebenaran tesis Micheal (1998), bahwa semakin seseorang itu nasionalis, semakin ia jauh dari realitas yang ia temui sehari-hari. Orang Rohingya merasa diri mereka bukan bagian dari Bangsa Burma. Mereka lebih merasa bagian dari etnis India-Bangladesh, karenanya mereka pernah mencoba bergabung dengan Bangladesh, mereka juga pernah angkat senjata melawan pemerintah Burma untuk mendirikan pemerintahan terpisah, namun upaya-upaya tersebut gagal. Sebaliknya, dari kacamata Pemerintah Burma, orang Rohingya yang sering mereka manfaatkan sebagai tenaga murah, menjadi sapi perahan, dan objek kekerasan, adalah orang yang tinggal di salah satu wilayah mereka sendiri. Hanya karena perbedaan latar belakang mereka dianggap “tidak nasionalis” sehingga harus ditindas. Dari sudut pandang etnis Rakhine, orang Rohingya adalah orang dengan identitas ‘berbeda’. Meskipun tinggal dalam satu wilayah yang sama dan mereka tahu bahwa mayoritas orang Rohingya tak berpendidikan dan tak mempunyai kekuatan untuk melawan, namun karena di benak etnis Rakhine telah tertanam bahwa orang Rohingya berbeda dengan mereka, maka mereka pun memperlakukan orang Rohingya sebagai ‘ancaman’ bagi keberadaan mereka.

Nasionalisme vs Humanitarianisme, Sebuah Kesimpulan
Sejarah telah berbicara kepada kita, bahwa sejak dahulu manusia sudah sering berperang dengan saudara mereka yang lain hanya karena ‘perbedaan identitas’. Manusia sendiri seringkali membedakan saudara mereka yang lain dengan sekat-sekat identitas. Sekat tersebut semakin rapat ketika peradaban manusia memasuki era modern. Peradaban manusia modern berhasil menorehkan prestasi istimewa, yaitu untuk pertama kalinya seluruh bangsa di dunia terjun ke medan perang dalam waktu bersamaan. Bahkan, tragedi tersebut terulang kembali hanya dalam waktu 3 dekade dan menghasilkan korban perang yang melebihi akuulasi jumlah korban peperangan nenek moyang mereka sepanjang sejarah. Suatu prestasi yang istimewa.
Ironisnya, tragedi paling berdarah sepanjang sejarah tersebut dibangun atas nama sebuah konsep yang dipandang sebagai puncak kemajuan pemikiran manusia, nasionalisme. Di satu sisi nasionalisme menyediakan ruang kebebasan bagi suatu bangsa untuk menentukan nasib mereka sendiri (self-determination) tanpa ada campur tangan pihak lain. Akan tetapi, nasionalisme pula yang bertanggung jawab mengkotak-kotakkan manusia menurut kategori -kategori. Dengan adanya kategorisasi tersebut, maka implikasinya menempatkan para elit berkuasa bebas membuat kategori identitas fiktif untuk kepentingan mereka. Orang India dan Pakistan berasal dari rumpun etnis yang sama, namun menjadi terpisah lantaran agama yang berbeda. Orang Melayu di Sumatra tak jauh berbeda dengan di Semenanjung Malaysia, namun karena diperintah penguasa yang berbeda, mereka mendapatkan identitas berbeda pula.
Dengan kata lain, Penguasa-lah yang paling diuntungkan dengan konsep Nasionalisme. Mereka memobilisasi massa untuk melawan suatu entitas tertentu (penjajah, agresor, atau bangsa lain) dengan bersenjatakan persamaan identitas. Demikian juga mereka dapat menentukan identitas mana saja yang berhak mendapatkan privelege.
Dari sini maka pendekatan yang berbeda harusnya mulai dimunculkan. Seorang manusia seharusnya diperlakukan sebagai entitas otonom yang mandiri. Status sebagai manusia sudah selayaknya ditempatkan di atas kategori identitas lainnya (suku, etnis, bangsa, agama). Prinsip-prinsip humanitarian harus berada di prioritas utama dalam memandang manusia. Kemanusiaan adalah identitas asasi umat manusia.
Dari kasus Rohingya diatas dapat dikatakan bahwa permasalahan utama bukanlah terletak pada aspek geneologis orang Rohingya. Sebenarnya tidak menjadi soal apakah identitas “Rohingya” tersebut asli atau fiktif, atau apakah orang Rohingya benar-benar penduduk pribumi Burma atau imigran, atau apakah benar mereka memiliki kultur budaya yang tersendiri. Permasalahan utama pada kasus “Rohingya” adalah soal kemanusiaan. Bagaimana suatu komunitas “Rohingya” mendapat perlakuan tak adil dan diskriminatif dari Pemerintah Burma. Penindasan, tekanan, pemerkosaan, penangguhan status kewarganegaraan, pengusiran, pembunuhan adalah kejahatan sesungguhnya yang mencederai nilai-nilai kemanusiaan. Dan ini yang seharusnya mendapat perhatian serius dari seluruh pihak yang terkait serta dunia internasional pada umumnya.






Referensi

Hobsbawm, Eric J. 1990. “Nationalism in the Late Twentieth Century”, dalam Nations and Nationalism since 1780: Programme, Myth, Reality, Cambridge: Cambridge University Press, pp. 163-192
Ignatieff, Michael. 1998. “The Narcissism of Minor Difference”, dalam The Warrior’s Honor, London: Chatto and Windus, pp. 34-71
Gellner, Ernest. 1983. Nations and Nationalism. Ithaca: Cornell University Press,  pp. 6-7.

http://www.moruug.blogspot.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Rohingya_people
http://arakantimes.net/index.php/feature/97