Thursday, August 30, 2012

Legalitas dan Legitimasi Intervensi Militer AS ke Panama



            Tahun 1980-an, dunia dikejutkan dengan intervensi militer yang dilakukan AS ke Panama. Tak hanya melakukan intervensi, pasukan AS juga menangkap dan memenjarakan pemimpin Panama, Jenderal Manuel Noriega. Intervensi tersebut memantik reaksi dunia internasional. Sejumlah negara menyatakan dukungannya sementara sebagian lainnya menolak memberi dukungan. Peru bahkan menarik duta besarnya di AS sebagai bentuk protes atas tindakan AS.  Beberapa negara anggota PBB berusaha mengusulkan resolusi yang melarang intervensi AS, namun terhambat oleh veto yang dilakukan 3 anggota tetap DK PBB, AS, Inggris, dan Perancis. Intervensi tersebut juga memancing perdebatan terkait legalitas operasi militer dan legitimasinya. Bagaimanakah sebenarnya aspek legal intervensi militer AS ke Panama? Apakah hal tersebut mendapatkan legitimasi dari dunia internasional?      


Intervensi Militer AS di Panama
Panama memiliki posisi yang strategis. Keberadaan Terusan Panama yang menghubungkan Samudera Atlantik dengan Pasifik membuat negara tersebut memainkan peran signifikan dalam perdagangan di benua Amerika. Banyaknya arus masuk barang dari dan ke AS menjadikan Panama sebagai negara yang amat penting bagi kepentingan luar negeri AS. Tak heran AS menggunakan pengaruhnya untuk menjamin hak penggunaan dan kedaulatan di atas Terusan untuk waktu tidak terbatas beserta 10 mil di sepanjang kiri dan kanan zone Terusan. AS juga menempatkan pangkalan militernya di Panama. Setelah perjanjian Torrijos-Carter pada 7 September 1977, disepakati bahwa dilakukan proses penyerahan hak kedaulatan atas Terusan ke Panama sampai tahun 2000. Perjanjian tersebut antara lain mensyaratkan Panama mampu memberikan jaminan kenetralan Terusan. Selain itu, AS juga menuntut diberikan hak untuk melakukan tindakan pembelaan diri (self defense) jika kepentingannya terancam, melalui pangkalan militer AS yang ditempatkan di sekitar Terusan.
            Pertengahan tahun 1980-an, AS terancam oleh manuver politik yang dilakukan penguasa de facto Panama, Jenderal Manuel Noriega. Dengan didukung oleh pasukan militer yang loyal, Noriega mampu meraih kekuasaan dan menyingkirkan lawan-lawan politiknya, termasuk membatalkan hasil pemilihan Presiden Mei 1989 yang dimenangkan Guillermo Endara. Noriega juga terbukti sebagai pemimpin jaringan narkotika yang diselundupkan ke AS, pencucian uang, korupsi, dan pemerasan. Selain itu, ia juga dituding sebagai dalang penyebab kematian Omar Torrijos pada sebuah kecelakaan pesawat dan kematian Hugo Spadavora, seorang pemimpin oposisi yang tubuhnya ditemukan terpenggal dekat perbatasan Costarica. Untuk menggalang dukungan internasional, Noriega meminta bantuan kepada sejumlah negara blok sosialis seperti Kuba, Nikaragua, dan Libya. Maraknya aksi demonstrasi menentang pemerintahannya dibalas Noriega dengan penyiksaan, kebrutalan, dan pembunuhan.
            Hubungan AS-Panama yang selama ini terjalin baik mulai memburuk. Pemerintah AS yang saat itu dikepalai Presiden George Bush Sr. menegaskan dukungannya terhadap oposisi dan mengutuk tindakan represif yang diperagakan Noriega. Pemerintah AS juga dibuat marah karena Noriega melindungi penyelundup obat bius yang masuk ke wilayah AS. Sanksi ekonomi sempat dijatukan kepada rejim Noriega dengan membekukan semua transaksi keuangan yang melibatkan Panama. Pada tanggal 15 Desember 1989 sidang umum Panama mengeluarkan resolusi yang mendeklarasikan dimulainya perang antara Panama dan Amerika Serikat. Situasi semakin tegang setelah insiden tewasnya satu prajurit AS  yang tidak bersenjata dan sedang dalam perjalanan menuju pangkalan militer oleh pasukan keamanan Panama.
            Pada tanggal 20 Desember 1989, Presiden Bush mengeluarkan perintah penyerbuan ke Panama. Bush mengemukakan sejumlah alasan pembenaran intervensi militer ke Panama, diantaranya adalah menjaga kehidupan warga AS di Panama. Dalam pernyataannya, Bush menyatakan bahwa Noriega telah menyatakan bahwa situasi perang antara AS dan Panama akan mengancam kehidupan sekitar 35.000 warga AS yang tinggal di sana. Telah terjadi bentrokan antara banyak pasukan AS dan Panama, satu Marinir AS tewas beberapa hari sebelumnya, dan beberapa insiden pelecehan warga AS telah terjadi. Kedua, membela demokrasi dan hak asasi manusia di Panama. Ketiga, memerangi perdagangan narkoba dan pencucian uang. Keempat, melindungi integritas Perjanjian Torrijos-Carter. Anggota Kongres AS mengklaim bahwa Noriega mengancam netralitas Terusan Panama dan bahwa AS memiliki hak di bawah perjanjian untuk melakukan intervensi militer untuk melindungi kanal.
            Dalam operasi yang diberi kode sandi Just Cause Operation tersebut pemerintah AS menerjunkan 27.684 tentara dan lebih dari 300 pesawat. Operasi dilakukan dengan menyasar sejumlah instalasi strategis, seperti Bandara Paitilla Punta di Panama City dan garnisun PDF (Panama Defense Force) dan lapangan udara di Rio Hato, di mana Noriega tinggal. Setelah 2 minggu melakukan intervensi militer, pasukan AS akhirnya berhasil menangkap Noriega pada tanggal 3 Januari 1990. Ia langsung ditempatkan di sebuah pesawat tempur MC-130E dan diterbangkan ke AS.
            Jumlah korban akibat pertempuran tersebut tercatat bahwa bahwa AS kehilangan 23 tentara, dan 325 terluka, dan dari pihak militer Panama mencapai 205 personil tewas. Sementara jumlah korban sipil yang kehilangan nyawa diperkirakan sekitar 516  orang.

Aspek Legal dan Azas Legitimasi
            Kemarahan sejumlah negara terhadap intervensi militer AS ke Panama karena menganggap bahwa AS melanggar kedaulatan sebuah negara dengan turut campur permasalahan internal Panama. AS sebagai major power dipandang telah semena-mena melakukan pelanggaran kedaulatan ke negara less power seperti Panama. Pada tanggal 29 Desember, Majelis Umum PBB memberikan suara 75-20, dengan 40 abstain, untuk mengutuk intervensi sebagai pelanggaran mencolok hukum internasional. Di Dewan Keamanan PBB, setelah mendiskusikan masalah ini selama beberapa hari, rancangan resolusi yang menuntut penarikan segera pasukan AS dari Panama, diveto pada 23 Desember oleh tiga anggota tetap Dewan Keamanan, Perancis, Inggris, dan Amerika Serikat.
Dalam Piagam PBB Chapter 1 Article 2 yang berbunyi “ All members shall refrain in their international relations from the threat or use of forceagainst the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purpose of the United Nations”.  Maka terlihat bahwa negara-negara dilarang menggunakan ancaman atau kekerasan terhadap negara lain. Intervensi AS ke Panama, jika mengacu pada ayat diatas dapat dikategorikan sebagai pelanggaran serius.
Namun di sisi lain, pada Article 39 Pasal VII Piagam PBB disebutkan bahwa “The Security Council shall determine the existence of any threat to the peace, breach of the peace, or act of aggression and shall make recommendations, or decide what measures shall be taken in accordance with Articles 41 and 42, to maintain or restore international peace and security."      
Mengacu pada ayat diatas dapat dikatakan bahwa sejumlah tindakan provokasi yang dilakukan Noriega dapat dikategorikan ancaman terhadap keberlangsungan perdamaian di wilayah. AS bersikukuh bahwa tindakannya tersebut sebagai upaya self-defense atas nyawa 35.000 orang Amerika yang terancam di Panama. Jika hal tersebut dibiarkan lebih lanjut, krisis yang terjadi di  Panama sebagai jalur perdagangan internasional dapat mengganggu stabilitas ekonomi kawasan dan dunia. Intervensi yang dilakukan AS ke Panama ini juga bertujuan untuk menggulingkan rejim otoriter dan menegakkan kembali iklim demokratis di negeri tersebut, sekaligus menyelamatkan nyawa sejumlah rakyat AS di sana.
Dari kasus di atas, intervensi militer AS bisa dikatakan ilegal karena dilakukan tanpa adanya mandat dari otoritas DK PBB. Hanya intervensi yang direstui Dewan Keamananlah yang dapat dibenarkan. Sementara  intervensi yang dilakukan secara unilateral atau kolektif oleh sejumlah negara tanpa otorisasi Dewan Keamanan dianggap tidak sah dan bertentangan dengan hukum internasional dan ketentuan-ketentuan PBB.
Meskipun demikian, alasan-alasan yang dikemukakan AS secara tidak langsung dapat dipandang sebagai asas legitimasi untuk dilakukannya intervensi militer di Panama. Menurut James Pattison (2010), setidaknya ada dua alasan yang memungkinkan intervensi kemanusiaan mendapatkan legitimasi. Pertama adalah kualitatif: artinya terjadi pelanggaran dan kekerasan terhadap ‘basic right’ (hak-hak asasi) seperti hak untuk tidak mendapatkan kekerasan fisik, pembunuhan, pemerkosaan, penculikan, dan lain-lain. Sedangkan alasan kedua adalah kuantitatif, dimana harus ada angka kekerasan terhadap individu yang cukup signifikan. Dengan kata lain, kekerasan yang terjadi kepada satu individu atau beberapa individu dalam jumlah kecil tidak dapat dijadikan justifikasi pihak ketiga untuk melakukan intervensi. Sejumlah insiden dengan jumlah korban sedikit bisa juga dijadikan argumen melakukan intervensi apabila kemudian peristiwa tersebut memiliki potensi memicu kekerasan lanjutan dalam skala yang lebih besar.
Dan inilah yang dilakukan AS sebagai respon atas tindakan provokatif Noriega yang membunuh serdadu AS tak bersenjata dan mengancam keselamatan 35,000 warga AS lainnya.  Selain itu, ancaman terhadap perdamaian kawasan dan anjloknya perdagangan dunia akibat krisis di Terusan Panama dapat menjadi argumen penguat  AS untuk mendapatkan legitimasi atas intervensi militer di Panama (Stromseth, 2003).
Kesimpulan
            Secara singkat dapat disimpulkan bahwa operasi Just Cause yang dilakukan AS terhadap Panama ilegal menurut Hukum Internasional. Hal itu lantaran intervensi AS tersebut muncul atas inisiatif pribadi tanpa melalui persetujuan DK PBB. Protes yang dilakukan dunia internasional didasarkan pada asumsi bahwa AS telah melakukan pelanggaran kedaulatan secara semena-mena. Protes tersebut hanya memandang dari satu sisi, tanpa mempertimbangkan kepentingan AS yang terancam di Panama.
            Terbunuhnya seorang serdadu AS yang tidak bersenjata, terancamnya nyawa 35 ribu warga AS, terancamnya stabilitas ekonomi-politik dunia dan kawasan,  track record Noriega sebagai gembong mafia, koruptor, penguasa desposit-otoriter, serta provokasinya dengan mengumumkan deklarasi perang melawan AS dapat dijadikan azas legitimasi intervensi militer yang dilakukan AS di Panama.


Referensi
James Pattison, Humanitarian Intervention and the Responsibility to Protect, New York: Oxford University Press, 2010, p. 34
Jane Stromseth. "Rethinking Humanitarian Intervention: The Case for Incremental Change." Humanitarian Intervention: Ethical, Legal, and Political Dilemnas”. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.