Thursday, August 30, 2012

Institusi Politik Islam; Khilafah Imamah dan Imarah




Pendahuluan
Diskursus kepemimpinan (imamah, khilafah) merupakan salah satu elan vital pemerintahan Islam yang merepresentasikan kekuatan Islam sehingga mampu mengayomi dan melindungi umat Islam di bawah naungannya serta mampu meningkatkan wibawanya di mata dunia. Konsep kepemimpinan dalam Islam, dipandang sebagai sesuatu yang sangat urgen. Urgensitas konsep tersebut dikarenakan perlunya penegakan hukum atau undang-undang terhadap rakyat (umat Islam) yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan hadirnya konsep tersebut, diharapkan terciptanya kondisi sosial masyarakat tetap dalam batasan koridor syara’. Dalam hal ini, seluruh sekte dan mazhab dalam Islam senada akan pentingnya mengangkat imam (pemimpin).


Sepeninggal Rasulullah umat Islam dilanda kepanikan. Belum terselesaikannya permasalahan mengenai siapa yang layak menjadi pengganti Rasul nyaris merobek kesatuan umat. Kaum Muhajirin sebagai orang-orang yang mendampingi Rasul sejak semula berdakwah di Makkah merasa berhak mendudukkan pengganti Rasul dari kalangan mereka. Sedangkan golongan Anshar merasa bahwa mereka lah penolong Rasul dan pembuka jalan bagi keberhasilan dakwah Islam ke seluruh jazirah Arab. Masing-masing pihak tidak mau kalah. Perselisihan diantara kedua golongan ini berlangsung di Saqifah Bani Saadah yang nyaris membuat keduanya menghunus pedang. Sementara itu Ali dan beberapa Ahlu Bait  tidak tahu menahu masalah ini. Mereka masih sibuk mengurusi jenazah Rasulullah yang belum disemayamkan.[1]
            Masalah kepemimpinan memang masalah krusial dalam tradisi Islam. Karena tidak adanya rumusan baku dalam teks-teks keagamaan mengenai prosedur pengangkatan pemimpin, menjadikannya lapangan pertarungan pemikiran diantara umat Islam sendiri. Kenyataan ini membuat sekte-sekte dalam Islam saling bersaing memperebutkan monopoli tafsir terhadap diskursus ini, masing-masing dengan persepsinya sendiri mengenai landasan-landasan kewenangan seorang pemimpin dan batas-batas ketaatan individu terhadap pemimpin.[2]
Terpilihnya Abu Bakar sedikit meredakan tensi yang sempat memuncak diantara kaum Muslimin. Pribadi Abu Bakar yang memukau dan salah satu orang terdekat Rasulullah membuat umat Islam legowo untuk menerimanya sebagai pemimpin mereka. Keadaan ini berlangsung hingga akhir pemerintahan Utsman. Pasca kejadian terbunuhnya Utsman, benih-benih perselisihan kuno yang tadinya sempat teredam, muncul kembali dan mencapai titik kulminasi pada masa Ali, tepatnya setelah peristiwa tahkim. Di sinilah  akumulusi berbagai kepentingan individu, golongan, dan dibungkus dengan interpretasi sepihak doktrin-doktrin keagamaan terkumpul dan digunakan untuk meraih kekuasaan.  

Khilafah
Terma khilafah  merujuk pada sistem pemerintahan Islam pertama yang didirikan pasca mangkatnya Rasulullah. Pemimpin dalam sistem ini disebut khalifah, berasal dari akar kata kh-l-f, y-kh-l-f yang bermakna pengganti (suksesor). Pada awal mula penggunaannya, kata ini disambung dengan khalifah al-Rasul (pengganti Rasulullah), untuk merujuk kepada seseorang yang memimpin kaum Muslimin menggantikan Rasul, namun pada perkembangannya kemudian disebut dengan khalifah saja. Terma khilafah sendiri sebenarnya sinonim dengan imamah. Namun dalam penggunaannya, kedua terma tersebut merupakan dua konsep yang berbeda yang digunakan oleh sekte yang berlainan pula. Terma khilafah seringkali digunakan oleh mayoritas ahlus sunnah sedangkan kalangan syiah lebih akrab menggunakan kata imamah untuk menunjukkan konsep mereka dalam hal kepemimpinan.[3]
            Ayat-ayat Al-Quran yang lazim digunakan sebagai basis konsep khilafah, diantaranya adalah:

“ Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa (khulifa) dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. Mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku. Dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik”. (QS. An-Nur 55)
Kata khulifa dalam ayat diatas dimaknai sebagai suksesor dan seseorang yang memimpin menggantikan Nabi. Dan juga ayat;

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.  Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (QS An-Nisaa 58-59)
Kedua ayat diatas, oleh Ibnu Taimiyah dipakai sebagai landasan pokok dalam bukunya As-Siasah al-Syariah yang mengelaborasi ayat 57 sebagai kewajiban pemimpin terhadap rakyatnya agar melayani rakyat dengan memegang teguh ‘amanah’ yang telah diberikan oleh mereka dan menegakkan ‘keadilan’ dalam segala bentuk hukumnya. Sedangkan pada ayat berikutnya, menurut Ibnu Taimiyah ditujukan kepada rakyat supaya menaati Allah dan Rasul-Nya dan pemimpin yang sudah mereka tetapkan sendiri, dengan catatan tidak menyimpang dari hukum Tuhan.
            Kedua ayat diatas menyimpulkan dasar-dasar umum yang harus dipegang dalam tradisi politik Islam. Mayoritas ulama Islam sepakat, bahwa menegakkan khilafah, dalam artian kepemimpinan Islam hukumnya wajib, karena hal tersebut diandaikan dapat mempersatukan dan mengurusi perkara kaum Muslimin serta menegakkan hukum-hukum Tuhan di dalamnya. Itulah mengapa banyak sekali sarjana Islam yang menekankan pentingnya memiliki pemimpin dan hanya membolehkan diangkatnya satu pemimpin dalam pemerintahan Islam. Al-Mawardi, Ibnu Hazm, Qadhi Abdul Jabbar adalah beberapa sarjana yang menentang keras adanya dua atau lebih pemimpin dalam masyarakat Islam.[4]
            Menurut Hamid Enayat, setidaknya ada 3 hal pokok yang menjadi kepedulian para sarjana Islam dalam memotret masalah kepemimpinan dalam Islam yaitu; hak untuk memilih penguasa, prosedur pelaksanaan pemilihan, dan hak untuk melakukan pemberontakan terhadap keadilan yang diperankan penguasa.[5]

Hak untuk Memilih Penguasa
            Salah satu permasalahan utama dalam pemilihan pemimpin dalam Islam ialah kepemimpinan berasal dari suku Quraisy yang berdasar dari hadist Nabi; ‘Imam itu dari Quraisy’, dan ‘manusia itu mengikuti Quraisy baik dalam kebaikan maupun keburukan’. Hadist tersebut menimbulkan kontroversi dikarenakan muatan tekstualnya yang cenderung menonjolkan superioritas satu suku (Quraisy). Para cendekia Muslim berbeda pandangan dalam hal ini. Bagi mereka yang menolak pemaknaan tekstual, mengajukan landasan argumen  bahwa hadits tersebut tidak menunjukkan bahwa kepemimpinan selain suku Quraisy adalah tidak sah.  Salah satu sarjana yang berpendapat demikian ialah Al-Mawardi yang menulis bahwa khalifah harus Quraisy .
Tetapi apabila seorang pemimpin non-Quraisy dapat melaksanakan pemerintahan dengan baik, maka tidaklah diperlukan imam dari Quraisy. Karena berdasarkan ayat ‘ inna akramakum indallahi atqaakum’ dan hadits ’tidak ada keutamaan arab atas ajam kecuali dalam hal takwa’, menunjukkan bahwa ketakwaan dan kecakapan dalam memimpinlah yang dijadikan pertimbangan dalam memilih seorang pemimpin, dan bukannya berdasarkan keturunan darah saja.
 Sedangkan kaum reformis kontemporer mantap meniadakan syarat tersebut (imam dari Quraisy) dengan beralasan bahwa hadits-hadits tersebut menunjukkan pemberitahuan (ikhbar) bukan hukum atau perintah. Hadist itu seperti halnya hadist 'kekhilafaan setelahku 30 tahun......' yang tidak memuat adanya perintah, namun sebagai kabar kejadian di masa mendatang. Beberapa pemikir yang mengamini gagasan ini diantaranya, Muhammad Abu Zahra, Mahmud Abbas Aqqad dan Dr. Ali Husni . Sementara mayoritas fuqaha klasik memandang bahwa perlu disyaratkannya nasab Quraisy dalam konsep imamah, dengan pertimbangan dhohir teks hadits tersebut menunjukan akan hal itu dan tidak ada tafsir lain yang menunjukkan akan makna selainnya. Namun meski demikian mereka (fuqaha klasik) juga membolehkan kepemimpinan non-Quraisy dengan dua syarat. Pertama, tidak ada suku Quraisy yang mampu memegang tampuk imam. Kedua, jika imam non-Quraisy tersebut memerintah dengan adil dan tidak keluar dari koridor syar’i.

Prosedur Pelaksanaan Pemilihan
Dalam bukunya, Islamic Early Conquest, Fred Donner berpendapat bahwa praktek standar Arab dalam masa awal kekhalifahan masih mengikuti tradisi kuno pra Islam. Dalam tradisi tersebut dikatakan bahwa pengangkatan pemimpin dipilih dari hasil musyawarah orang terkemuka dari kelompok suku untuk menentukan pemimpin dari kalangan mereka sendiri. Lazimnya pemilihan dalam tradisi Arab tidak berdasarkan garis keturunan saja, meskipun hal tersebut masuk dalam kategori pertimbangan. Namun pertimbangan utama adalah kecakapan dalam memimpin yang mampu memberikan perlindungan dan menegakkan keadilan diantara mereka.[6]
Argumen ini dikemukakan oleh kalangan Sunni yang percaya bahwa pemilihan Abu Bakar adalah sah dan melalui standar prosedural yang benar. Mereka lebih lanjut berpendapat bahwa khalifah idealnya dipilih dalam pemilu atau berdasarkan konsensus masyarakat. Dari golongan sarjana klasik, Abu Bakar Al-Baqillani dan Imam Abu Hanifah yang dapat digolongkan mewakili pendapat ini. Keduanya mengatakan bahwa pemimpin kaum Muslimin tidak harus dari golongan tertentu seperti Quraisy, tetapi hanya harus dari suara mayoritas.
            Bagi mayoritas Sunni, pemilihan pemimpin selayaknya dilakukan melalui prosedur syura (konsensus) yang dilakukan oleh para wakil rakyat dalam satu Majlis Syura (lembaga legislatif). Pentingnya hal ini didasarkan pada teks Al-Quran “Dan mereka mendiskusikan urusan mereka melalui musyawarah diantara mereka” (QS. 42;38) dan ayat “Berkonsultasilah dengan mereka (rakyat) mengenai masalah mereka. Kemudian ketika kalian telah mengambil keputusan, serahkanlah (urusan itu) kepada Allah”. (QS. 3:159)
            Majlis Syura ini merupakan sarana untuk memilih khalifah baru. Al-Mawardi menulis bahwa untuk menjadi pemimpin harus memenuhi beberapa kriterria seperti; adil, memiliki kemampuan untuk membedakan mana calon yang baik dan mana yang bukan, serta mempunyai kebijaksanaan dalam memutuskan siapa yang paling baik dan layak menjadi khalifah.

Hak Melakukan Pemberontakan Terhadap Ketidakadilan Penguasa
Menurut mayoritas Ahlus Sunnah, rakyat tidak  diberikan toleransi apapun bentuk pemberontakan terhadap pemerintah yang sah dan berdaulat, sepanjang pemerintah tersebut masih Islam dan tidak menghalangi rakyatnya (umat Islam) untuk menjalankan syariat. Mereka menyandarkan pendapat mereka pada hadits Nabi Saw : “ janganlah memberontak kepada imam (penguasa) sepanjang mereka masih Islam dan tidak melarang kalian untuk sholat, jika kalian melihat sesuatu yang kalian benci dari imam kalian, maka bencilah akan tetapi jangan menolak untuk taat, selamanya” dan “ Barang siapa melihat sesuatu hal yang buruk pada amirnya, maka bersabarlah dan jangan memberontak, maka barang siapa yang memisahkan diri dari jamaah (memberontak) maka tidaklah ia mati melainkan dalam keadaan jahiliyah” .
Menurut mereka, tujuan dari hadits ini tidak lain untuk memelihara kesatuan umat serta mencegah kekacauan yang lebih besar akibat fitnah dan pemberontakan, yang akibat paling besar dan menyedihkan tentu akan ditanggung oleh rakyat kecil yang tak tahu apa-apa.
Sedangkan pandangan Khawarij menyatakan bahwa pemberontakan terhadap pemerintah yang berdaulat adalah sah dan malahan wajib hukumnya jika pemerintahan tersebut dipandang sebagai tiran dan dholim terhadap rakyat, walaupun pemerintah tersebut belum keluar dari Islam. Penggunaan senjata dan kekerasan fisik dapat ditoleransi demi melepaskan diri dari kesewenangan penguasa. Jatuhnya korban dari pihak sipil dan rakyat tak berdosa dipandang hanyalah sebagai sebuah ekses dari perjuangan ‘suci’ melawan pemerintahan diktator.[7]

Imamah; Hak Memilih, Prosedur Pemilihan, dan Hak Melakukan Pemberontakan
Muslim Syiah (dari berbagai sektenya) percaya bahwa pemimpin (imam) dipilih langsung oleh Allah melalui lisan Nabi atau Imam sebelumnya. Para imam terpilih haruslah seorang dari keturunan Nabi melalui Ali dan Fathimah (Ahl al-Bait), mumpuni dalam pengetahuan dunia dan agama, serta terjaga dari dosa dan kesalahan (‘ishmah). Pandangan ini didasarkan atas kepercayaan kaum Syiah bahwa sebelum wafat, Nabi memberikan beberapa pertanda yang menyiratkan bahwa kepemimpinan umat sepeninggalnya akan diberikan kepada Ali bin Thalib. Dalam peristiwa Ghadir Khum yang terkenal itu, disebutkan bahwa Nabi menganggap Ali, sepupu sekaligus menantunya tersebut yang bakal menggantikan kedudukannya. Banyak sekali teks-teks keagamaan yang diklaim kaum Syiah sebagai tanda-tanda pengangkatan Imam-Imam mereka melalui pilihan Allah secara langsung.
Lebih lanjut kaum Syiah mengatakan bahwa satu-satunya Imam yang sah adalah mereka yang diangkat dan kehendak Illahiah, bahkan sebelum kelahiran mereka. Sehingga seluruh pemimpin umat Islam, baik yang dipililh melalui konsensus publik atau dengan cara lain adalah tidak sah.
Tidak seperti kalangan Sunni yang menganggap otoritas Khalifah hanya seputar urusan dunia, Muslim Syiah percaya bahwa kedudukan Imam sama seperti kedudukan Nabi itu sendiri, dimana selain sebagai pemimpin dunia, mereka juga mempunyai otoritas untuk melakukan penafsiran Al-Quran dan Hadist. Bahkan, periwayatan hadist dan penafsiran teks-teks keagamaan tanpa melalui mata rantai seorang imam dianggap tidak sah menurut mereka. Dengan demikian kedudukan imam dalam pandangan Syiah adalah absolut. Mereka adalah pemimpin yang memiliki otoritas mutlak dalam memimpin umat Islam, baik urusan duniawi dan keagamaan.
Demikian pentingnya urusan imamah, sehingga kaum Syiah menganggap itu bagian dari pokok-pokok agama (ashl min ushul al-din), dimana iman seseorang dianggap tidak sempurna tanpa meyakininya. Perbedaan utama di kalangan Syiah adalah jumlah imam dan person yang menjadi imam. Sekte Itsna Asyariah percaya bahwa jumlah Imam yang diturunkan di muka bumi berjumlah dua belas orang, dimulai dari Imam Ali bin Abi Thalib, Hasan bin Ali, Husein bin Ali, Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Baqir, Ja’far Shadiq, Musa Al-Kazim, Ali Ridha, Muhammad Al-Jawad, Ali Al-Hadi, Hasan Al-Askari, dan Muhammad Al-Mahdi.
Sedangkan pengikut Syiah Ismailiyah percaya bahwa yang menggantikan Imam Ja’far Shadiq sepeninggalnya adalah Ismail bin Ja’far, saudara tua Musa al-Kazim. Sedangkan kalangan Zaidiah menyatakan bahwa Imamah berhenti hanya sampai Imam Zaid bin Ali Zainal Abidin.
Dari sekian perbedaan tersebut namun mereka semua sepakat bahwa pemilihan imam merupakan hak prerogatif Tuhan yang tidak dapat diganggu gugat. Jika ada pemimpin selain imam mereka, maka dianggap melanggar hak imam dan wajib diperangi. Itulah mengapa kalangan Syiah menyimpan kebencian mendalam kepada Abu Bakar, Umar dan Ustman karena menganggap mereka merampas hak Ali sebagai Pemimpin yang sah. Hanya golongan Zaidiah saja yang membolehkan kepemimpinan orang yang mulia (mafdhul), meskipun ada orang lain yang lebih mulia (fadhil). Menurut mereka, kepemimpinan ketiga sahabat yang mendahului Ali adalah sah, meskipun Ali sendiri ketika itu hadir di tengah-tengah mereka, karena menganggap bahwa ketiganya adalah mafdhul walaupun Imam Ali (fadhil) ada.[8]
Dalam tradisi Syiah, imam mereka yang terakhir  (Al-Mahdi) dipercaya ghaib dari dunia dan akan kembali nanti untuk menghukum para penjahat dan memenuhi dunia dengan keadilan seperti sebelumnya dunia dipenuhi oleh kejahatan. Masa dimana mereka ditinggalkan oleh imam terakhir ini dinamakan masa kevakuman besar (al-ghaybat al-kubra). Dalam masa ini, kaum Syiah kehilangan pemimpin spiritual dan dunia yang menangani semua urusan mereka.
Selama masa kegaiban ini, muncullah ide wilayatul faqih. Gagasan ini didasarkan pada preposisi bahwa selama masa penungguan ini, harus ada pengganti para imam (nuwab al-imam) yang menggantikan mereka mengurusi masalah umat. Orang-orang yang dianggap layak menduduki posisi ini adalah para faqih. Adapun wilayah otoritas seorang faqih yang ditunjuk masih terdapat perdebatan. Sebagian berpendapat bahwa otoritas mereka selayaknya ahli fikih dalam paradigma sunni, hanya berrfungsi sebagai hakim, penerapan hudud, wakaf, dan shalat jumat. Namun sebagian lain bersikeras untuk memberikan ruang yang lebih luas kepada fuqaha agar ikut terlibat dalam urusan sosial masyarakat dan kenegaraan.  
Ayatullah Ruhullah Khomeini merupakan pembawa gagasan wilayatul faqih di era kontemporer. Pada tahun 1970 memberikan serangkaian kuliah yang kemudian dibukukan dengan judul, Islamic Government: Governance of the Jurist. Menurutnya, untuk membangun masyarakat yang kuat dan mendapat ridho Tuhan, mereka harus dipandu oleh orang-orang yang paling tahu mengenai urusan agama. Dan para faqih-lah yang dipandang Khomeini sebagai orang paling pantas melaksanakan ide-ide tersebut. Sistem monarki, yang dianut Iran ketika itu dipandang tidak Islami. Suatu negara Islam yang sejati haruslah dipimpin oleh mereka yang mempunyai pengetahuan luas mengenai hukum Islam (faqih) yang melampui semua orang dalam hal pengetahuan Islam dan kecerdasan administratif serta memiliki kecakapan dalam memimpin. Dalam tradisi Iran, orang seperti ini dikenal sebagai marja’.[9]

Imarah
Pergantian kekuasaan dari Bani Umayyah ke tangan dinasti Abbasiyah memunculkan satu fenomena baru yang belum pernah dikenal dalam tradisi Islam sebelumnya. Fenomena tersebut terkait pergeseran konsepsi mengenai makna Khalifah. Pada masa Umayyah para penguasa hanya menganggap jabatan khalifah adalah jabatan politis semata, tanpa pretensi bahwa mereka memiliki otoritas keagamaan sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Hal ini dinyatakan dengan pemberian gelar kepada penguasa sebagai Khalifah Rasulullah atau Amirul Mukminin. Ketika kekuasaan ada pada tangan Bani Abbasiyah konsepsi seputar khalifah bergeser menjadi wakil Tuhan di muka bumi yang mengurusi masalah-masalah umat Islam secara keseluruhan. Kekuasaan Khalifah dengan konsepsi yang baru ini menjadi tak terbatas, karena mereka merasa mendapatkan mandat dari Tuhan untuk berkuasa penuh atas kaum Muslim.
Tumbangnya dinasti Umayyah ke tangan anak cucu Abbas karena mendapatkan uluran tangan dari orang-orang Persia. Para mawali yang selama ini merasa dipinggirkan penguasa Bani Umayyah dengan kebijakan arabismenya merasa tidak puas dan kemudian berkolaborasi dengan Abdullah Al-Saffah, pendiri dinasti Abbasiyah. Karena kedekatannya dengan orang-orang Persia tersebut, sehingga tanpa disadari alam pikiran Persia pra-Islam banyak terserap dalam konsep berpikir penguasa. Besar kemungkinan pergeseran konsep khalifah ini kental dipengaruhi alam pikiran Persia pra-Islam yang menganggap raja atau pemimpin mereka sebagai titisan Tuhan. Klaim sebagai mandataris Tuhan di muka bumi ini dapat kita lihat dengan gelar yang dipakai para penguasa Abbasiyah, yaitu Khalifatullah. Kekuasaan Khalifah yang muqaddas ini seperti yang dikatakan Khalifah Abu Ja’far Mansur, “Sesungguhnya aku adalah kuasa Tuhan di Bumi”. Selain itu ia juga menggambarkan dirinya dalam mata uang kerajaan yang melambangkan supremasi kedudukannya sebagai khalifatullah.
Dinasti Abbasiyah memerintah selama kurun waktu 4 abad, sampai Baghda, ibukota kekhalifahan diluluhlantakkan Mongol tahun 1258. Namun demikian, pemerintahan efektif dinasti Abbasiyah hanya berlangsung sekitar 2 abad saja. Abad ke sembilan dan sepuluh menjadi saksi kemunduran perlahan dinasti Abbasiah. Secara de facto, khalifah Bani Abbasiyah pada masa itu sudah tidak memiliki pengaruh cukup kuat untuk mengontrol wilayah kekuasaan yang jauh dari pusat. Kekuatan Khalifah yang lemah di pusat pemerintahan dimanfaatkan gubernur-gubernur daerah untuk memberontak, melepaskan diri dari Khalifah. Pada periode ini muncul banyak gerakan anti Khalifah Abbasiyah, seperti gerakan Sunni Umayyah di semenanjung Iberia (756-1031) atau gerakan Shiah yang dipelopori dinasti Fathimiyah di Kairo. Kedua gerakan tersebut mempunyai arti penting dalam proses perubahan tatanan politik dalam tradisi Islam.
Sejak itu muncullah pemimpin-pemimpin di daerah sebagai tandingan Khalifah di Baghdad. Penguasa-penguasa baru ini menjadikan kekuasaan Khalifah di daerah mereka menjadi tidak berlaku lagi. Khalifah dianggap sebagai hal kecil yang tidak diperhitungkan lagi eksistensi pemerintahannya. Untuk meneguhkan pemerintahan yang baru di daerah, para penguasa ini menggunakan istilah baru dalam tradisi politik Islam, seperti istilah amir.
Secara linguistik, terma amir ini berasal dari bahasa Semit yang dapat berarti: bicara, perintah. Selain itu amir juga bisa bermakna penguasa, raja atau komandan militer, gubernur provinsi, dimana posisi kekuasaan diperoleh berdasarkan pemaksaan. Kata amir pertama kali digunakan untuk merujuk pada pemimpin yang memiliki kapasites militer yang tangguh, seperti yang ditunjukkan oleh Umar bin Khattab dengan gelarnya yang terkenal, Amirul Mukminin. Pada periode terkemudian, sebutan amir ini kemudian bergeser menjadi gelar bagi pemimpin negara Islam. Gelar ini acap digunakan oleh pemimpin-pemimpin daerah yang berusaha melepaskan diri dari pemerintahan pusat yang tidak efektif, seperti yang dilakukan oleh pemimpin dinasti Aghlabiah dan Tahiriah. Pada masa kekuasaan Bani Buwaihid di Persia penggunaan gelar amir al-umara untuk mengukuhkan kekuasaannya atas amir-amir provinsi yang lain.
Dengan hadirnya perubahan-perubahan ini menyebabkan perubahan penting dalam teori dalam tradisi Islam mengenai aturan kekuasaan. Munculnya penguasa militer yang berpengaruh melebihi Khalifah, membuat para pemikir Muslim berupaya mendamaikan realitas baru yang muncul di hadapan mereka. Mereka kemudian berpikir untuk mendamaikan realitas baru kekuasaan militer dengan teori supremasi mutlak seorang Khalifah. Hal seperti ini dilakukan oleh Perdana Menteri Seljuk, Nizham al-Mulk (1092) bersama dengan pemikir sezamannya yang terkenal, Al-Ghazali (1111). [10]
Teori tersebut dibentuk dengan mengelaborasi perilaku para komandan militer yang tidak mengklaim otoritas keagamaan dengan kedudukan khalifah sebagai otoritas tertinggi keagamaan. Karya-karya Al-Ghazali tentang kekuasaan banyak terinspirasi dengan konsepsi ide Persia Pra-Islam. Menurutnya, kekuasaan merupakan relasi interdependensi antara  agama dengan kerajaan, dimana keduanya tidak dapat berdiri sendiri tanpa kehadiran yang lain. Agama menyediakan basis utama dari kerajaan, yaitu kepercayaan terhadap sesuatu yang metafisik. Sedangkan kerajaan sendiri berdiri untuk melindungi eksistensi agama penyokongnya tersebut.
 Konsep ini kemudian dikombinasikan dengan gagasan lain yaitu siklus keseimbangan masyarakat. Gagasan ini menekankan pentingnya keseimbangan antara empat unsur pembentuk kerajaan, yaitu; raja, tentara, rakyat, dan keadilan. Menurut teori ini, tidak mungkin ada seorang raja tanpa memiliki tentara, tidak ada tentara tanpa didukung oleh rakyatnya, sementara dukungan rakyat sendiri bisa didapatkan apabila keadilan dapat dijamin keberadaan dan kelangsungannya oleh raja. Fungsi militer yang ada pada diri amir sendiri dapat dengan mudah terintegrasikan dengan gagasan interdependensi dan siklus keseimbangan masyarakat.[11]
Model pemikiran politik seperti ini juga memungkinkan para sarjana dan negarawan berfungsi sebagai penafsir norma-norma Islam. Dengan cara ini urusan politik dan militer diserahkan pada para penguasa sedangkan otoritas keagamaan dipercayakan kepada ulama kerajaan, sedangkan khalifah sendiri, hanya berfungsi sebagai simbol negara yang tidak memiliki peran apapun. Dengan demikian, lama-kelamaan konsep Khalifah sebagai bayang-bayang Tuhan di muka bumi mulai beralih kepada para amir dan sultan, meskipun konsep terakhir datang belakangan, yaitu ketika penguasa Turki Seljuq mulai menancapkan dominasinya atas Khalifah.



Daftar Pustaka
Abed Al-Jabiri, Takwin Aql Arabi, Markaz Dirasat al-wihdat al-arabiyah, Beirut: 2009
Hamid Enayat, Reaksi Politik Sunni Syiah, Penerbit Pustaka, Bandung: 1988
Abu Zahra, Muhammad, Tarikh Al-Madzahib Al-Islamiah, Kairo: Dar al-fikr al-araby, 1996
Ahmad, Zainal Abidin, Konsepsi Politik Dan Ideologi Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1977
Chalik, Abdul, Islam dan Kekuasaan, Yogyakarta: Inter Pena, 2012
Munawir Syadzali, Islam Dan Tata Negara, Jakarta: UI Press, 1990
Musthafa Labbad, Hadaiq Al-Ahzan, Dar As-Syuruq Wa Al-Tauzi’, Kairo 2004
Al-Ghazali, Kitab Nasihat al-Muluk, Dar al-Maarif, Kairo
Bernard Lewis, The Middle East : a Brief History of the last 2000 Years, Touchstone, 1995
Fred Donner, The Early Islamic Conquests (Princeton University Press, 1981)

0 comments:

Post a Comment