Thursday, August 30, 2012

Implementasi Responsibility to Rebuild Oleh UNMIL Pada Proses Rekonstruksi Liberia Pasca Konflik



Liberia modern didirikan oleh mantan budak-budak Afrika yang dibebaskan dari Amerika Serikat. Mereka dikenali dengan sebutan Americo-Liberian. Pemerintahan Liberia sebelumnya, selalu didominasi oleh kalangan Americo-Liberian seraya meminggirkan 16 etnis group yang lain. Keadaan ini terus berlanjut sampai tahun 1980, ketika Samuel Doe, pemimpin dari etnis Khree melakukan kudeta dan berhasil menggulingkan pemerintahan. Rejim baru yang didirikan Samuel Doe melakukan banyak kejahatan kemanusiaan tidak hanya kepada lawan-lawan politiknya, tetapi juga kepada etnis-etnis lainnya. Tahun 1989, Charles Taylor, seorang Americo-Liberian berhasil merebut kekuasaan dan mengeksekusi Samuel Doe. Sama seperti pendahulunya, rejim baru ini juga melakukan banyak kejahatan kemanusiaan. Pemerintahan Taylor diwarnai dengan perang sipil yang berkobar antara pendukungnya dengan mayoritas oposisi. Perang tersebut semakin meluas dan berkepanjangan selama 2 dekade. Akibatnya, Liberia terancam menjadi negara gagal.
Humanitarian Intervention dilakukan di Liberia tahun 2003. Selama dalam misi tersebut, intervensi yang dilakukan pasukan multinasional berhasil menghentikan konflik dan membantu proses rekonstruksi di negara tersebut. Sekarang, Liberia menjadi salah satu contoh negara yang mengalami kemajuan drastis menjadi sebuah negara demokratis di Afrika. Bagaimana proses intervensi kemanusiaan yang dilakukan PBB ? Bagaimana upaya rekonstruksi yang dilakukan PBB (UNMIL) dalam membawa Liberia menjadi negara yang demokratis ?


Konflik Liberia
            Liberia dilanda konflik sejak 12 April 1980, ketika kudeta militer yang dipimpin oleh Sersan Samuel Doe dari kelompok etnis Krahn menggulingkan dan membunuh Presiden William R. Tolbert, Jr beserta sejumlah pejabat pemerintah dari golongan Americo-Liberian. Doe kemudian memerintah dengan tangan besi dengan cara melakukan pembersihan lawan-lawan politiknya. Pada Desember 1989, kekuasaan Doe tumbang oleh gerakan perlawanan Liberia The National Patriotic Front of Liberia (NPFL) pimpinan Charles Taylor. Gerakan tersebut diluncurkan dari negara-negara tetangga seperti Burkina Faso dan Pantai Gading.
Perebutan kekuasaan ini lantas memicu perang saudara berkepanjangan.  Konflik yang terjadi di sepanjang 1989-1996 merupakan salah satu  konflik sipil  paling berdarah di Afrika. Konflik tersebut menewaskan lebih dari 200,000 rakyat  Liberia dan 1 juta orang mengungsi di kamp-kamp pengungsian di negara-negara tetangga. Sebuah kesepakatan damai yang dihelat pada tahun 1995 mengantarkan Taylor sebagai Presiden Liberia melalui Pemilihan tahun 1997. Selama kepemimpinan Taylor, Liberia kembali terjerumus ke peperangan. Kali ini melibatkan negara tetangga seperti Sierra Leone. Hal ini lantaran keterlibatan Taylor dalam memberikan dukungan kepada  kelompok pemberontak pemerintah Sierra Leone, Revolutionary United Front. Taylor mendapatkan ‘berlian berdarah’ sebagai imbalan atas dukungannya. Pada tahun 1999, kelompok pemberontak Liberians United for Reconciliation and Democracy (LURD) melakukan perlawanan bersenjata terhadap pemerintah Taylor. Rejim Taylor semakin terdesak ketika pada Maret 2003, muncul kemudian Movement for Democracy in Liberia (MODEL) yang juga merupakan gerakan perlawanan anti pemerintah.
Kesepakatan perdamaian digelar di Accra, Ghana pada bulan Juni 2003, untuk membicarakan solusi keluar atas krisis. Sebagai hasil dari kesepakatan tersebut, Taylor bersedia mundur dan kemudian pergi ke pengasingan di Nigeria. Penandatanganan perdamaian diteken pada bulan Agustus 2003. Melalui Resolusi PBB 1509, Misi Perdamaian PBB (UNMIL) di Liberia kemudian diluncurkan pada bulan September untuk menjaga keamanan dan mengawal proses perdamaian yang berlangsung.

Peranan UNMIL dalam Mengimplementasikan Responsibility to Rebuild Pasca Konflik Liberia
            Sejak didirikan pada tahun 2003, UNMIL (United Nations Missions in Liberia) memainkan peranan penting dalam memberikan asistensi kepada pemerintahan transisional Liberia. UNMIL melakukan upaya-upaya pembangunan kembali Liberia pasca konflik, sebagai bagian dari Responsibility to Rebuild. Dalam statement resmi yang dikeluarkan ICISS tahun 2001 menyatakan bahwa tanggung jawab pembangunan kembali (The Responsibility to Rebuild) meliputi to provide, particularly after a military intervention, full assistance with recovery, reconstruction and reconciliation, addressing the causes of the harm the intervention was designed to halt or avert.
            Gareth Evans, salah seorang inisiator konsep R2P (Responsibility to Protect) mengatakan bahwa langkah-langkah responsibility to rebuild sekaligus sebagai indikator kesuksesan prosesi tersebut ditentukan oleh empat dimensi, yaitu; pengupayaan keamanan (achieving security), pemerintahan yang baik (good governance), keadilan dan rekonsiliasi (justice and reconciliation), serta perkembangan ekonomi dan sosial (economic and social development). Keempat dimensi tersebut merupakan entitas yang saling berkaitan meskipun terkonsentrasi  di wilayah berbeda. Kesemuanya harus dapat dipenuhi sebagai bagian dari indikator kesuksesan misi perdamaian PBB, dalam hal ini UNMIL. Dalam bagian selanjutnya, akan ditelusuri sejauh mana peran UNMIL dalam mengimplementasikan keempat dimensi tersebut.
(1)   Achieving Security
UNMIL diterjunkan di Liberia atas restu DK PBB dengan membawa kekuatan sebanyak 15.000 pasukan dari lebih dari 20 negara, termasuk 250 pengamat militer, 160 perwira staf, hingga 875 sipil polisi dan lima unit tambahan terbentuk bersenjata masing-masing terdiri 120 petugas, komponen sipil dan staf pendukung yang diperlukan. Kehadiran UNMIL menggantikan misi PBB lainnya, UNOL (United Nations Peace-building Support Office in Liberia ) yang bertugas mengawasi pemerintahan transisi sejak naiknya Taylor sebagai Presiden tahun 1997. UNOL dianggap gagal menghentikan kekerasan selama masa tugasnya selama 6 tahun. Akhirnya, misi UNOL diakhiri pada bulan Juli 2003.
Pasukan Perdamaian UNMIL yang dikepalai Letnan Jenderal Daniel Opande dari Kenya tersebut dibagi menjadi 4 formasi, dimana setiap formasi bertugas mengamankan sektor wilayah penjagaannya. Untuk menunjang efektifitas kegiatannya, masing-masing sektor dibekali dengan satuan  tempur, insinyur, dan tim medis.
Tugas utama UNMIL adalah untuk membantu Pemerintah Transisi Nasional dalam memperluas otoritas Negara di seluruh Liberia, untuk memberikan keamanan di instalasi-instalasi penting pemerintah, khususnya pelabuhan, bandara dan infrastruktur vital lainnya, untuk menjamin keamanan dan kebebasan bergerak personil PBB, untuk memfasilitasi pergerakan bebas orang, bantuan kemanusiaan dan barang, serta untuk melindungi warga sipil yang berada di bawah ancaman kekerasan fisik.
Pada awal mula kehadirannya, kondisi di Liberia masih belum stabil. Sejumlah kontak senjata terjadi di beberapa wilayah,  ketegangan antar faksi di Liberia masih mengancam keberlangsungan proses perdamaian. Namun pada akhir tahun 2004, atas upaya UNMIL dan sejumlah aktor lainnya, program perlucutan senjata berhasil melucuti lebih dari 100,000 pejuang Liberia. Mengikuti keberhasilan misi tersebut, diadakan kesepakatan antara mantan pejabat pemerintah, loyalis ex-Presiden Taylor, dan pasukan pemberontak untuk tidak mempersenjatai kembali diri mereka. Selain itu juga diadakan program mengintegrasikan kembali para pasukan yang berperang ke dalam struktur masyarakat.
Untuk membantu pemulihan kembali institusi keamanan Liberia, UNMIL, bekerjasama dengan ECOWAS (Economic Community of West African States) membantu mengembangkan program pelatihan polisi. UNMIL membantu Polisi Liberia dalam meningkatkan perekrutan dan pelatihan bagi 1.400 personil tambahan pada tahun 2007. Pada Maret 2006, pemerintahan terpilih Liberia berhasil meminta Nigeria untuk mengekstradisi mantan Presiden Taylor untuk diserahkan ke hadapan pengadilan internasional atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan.
(2)   Good Governance
Dalam konteks pasca-konflik Liberia, Pilar Recovery & Governance UNMIL telah difokuskan pada pemulihan otoritas negara, memperkuat sistem pemerintahan dan lembaga-lembaga kunci, mendukung pemulihan ekonomi, dan mengkonsolidasikan perdamaian. Tujuan utama Pilar tersebut adalah membantu Pemerintah dalam merestorasi struktur administrasi di 15 Provinsi, mendirikan institusi pemerintahan yang mendukung visi nasional, mendukung pengembangan kapasitas dari Komisi Pemerintahan, Komisi Anti Korupsi Liberia, Komisi Audit Umum, Komisi Pertanahan, dan Komisi Pemilihan Nasional.
UNMIL juga akan membantu Pemerintah Transisi Nasional dalam memperluas otoritas Negara di seluruh Liberia, membantu dalam pelaksanaan program perlucutan senjata, demobilisasi dan reintegrasi, persiapan pemilihan umum, memantau dan melaporkan situasi hak asasi manusia, dan bekerja sama dengan ECOWAS, Uni Afrika dan PBB dalam isu politik dan keamanan.
Tahun 2005, di bawah pengawasan UNMIL, dan sejumlah komunitas internasional, Liberia sukses menyelenggarakan pemilu. Keluar sebagai pemenang, Ellen Johnson Sirleaf setelah mengalahkan mantan pesepakbola internasional, George Weah dalam pemilu pertama yang dilaksanakan secara demokratis di Liberia. Terpilihnya Presiden Sirleaf juga menempatkan Liberia sebagai negara Afrika pertama yang memiliki presiden perempuan. Hal ini sangat menarik, mengingat di mayoritas Negara Afrika, posisi perempuan adalah subordinat laki-laki.
(3)   Achieving Justice and Reconciliation
Peranan UNMIL dalam konteks hukum, keadilan, dan rekonsiliasi, diantaranya adalah dengan bekerjasama dengan mitra lokal dan organisasi regional dan internasional dalam menegakkan kembali otoritas hukum nasional, memperkuat sistem penjara, memberikan saran, melatih dan membantu pihak berwenang Liberia, penegak hukum dan lembaga peradilan pidana, dan memberikan pelatihan dan pembangunan kapasitas di bidang hak asasi manusia dan perlindungan anak, menjamin keamanan dan kepulangan berkelanjutan para pengungsi dan IDP (Internal Displaced People), serta memberikan dukungan untuk persamaan gender di Liberia.
(4)   Achieving Economic and Social Development
Seperti dikemukakan diatas, bahwasanya salah satu pilar dari kebijakan recovery & governance difokuskan pada pemulihan ekonomi. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menekan angka kemiskinan dan pengangguran serta memberantas korupsi, UNMIL bersama dengan sejumlah pihak yang terlibat, melakukan beberapa langkah strategis, seperti;  menciptakan hampir 20.000 pekerjaan sementara untuk pekerja terampil maupun tidak terampil dalam proyek pekerjaan umum, seperti rehabilitasi jalan dan membangun drainase.
Pekerjaan sementara telah diciptakan untuk mantan kombatan dan pemuda pengangguran. Selain itu, UNMIL juga mendukung pengembangan kapasitas dari Komisi Pemerintahan, Komisi Anti Korupsi Liberia, Komisi Audit Umum, dan Komisi Pertanahan. Dalam hal anti-korupsi, Pemerintah mulai memberhentikan staf dan pegawai korup yang gemar meminta ‘uang administrasi’. Hal ini juga mengimplementasikan mekanisme anti-korupsi dalam pengelolaan fiskal dan mendorong pemerintah agar selalu mengkaji lebih dalam setiap perjanjian konsesi ilegal atau tidak menguntungkan pada sumber daya alam.
Sebagai hasil dari pertumbuhan ekonomi Liberia bisa dilihat dari GDP negara tersebut pada tahun 2005 hanya sekitar  US$ 0,7, naik menjadi US$ 2,1 pada 2012 dan diperkirakan terus merangkak dan mencapai US$ 2,7 pada tahun 2015. Indikator kenaikan ekonomi memang tidak dapat diklaim sebagai keberhasilan misi perdamaian PBB di Liberia, namun  harus diingat bahwa program asistensi peningkatan ekonomi, pemberantasan korupsi, penyediaan keamanan, dan seterusnya adalah atas andil masyarakat internasional, termasuk UNMIL. Jadi baik secara langsung maupun tidak, keberadaan UNMIL di Liberia memberikan dampak signifikan kepada pertumbuhan negara tersebut.
Keberhasilan Liberia tersebut, mendapatkan sambutan hangat dari delegasi DK PBB pada Konferensi Pers Bersama yang diikuti oleh delegasi Dewan Keamanan PBB dan Pemerintah Liberia. Susan Rice, delegasi tersebut mengatakan: “Ekonomi, ukuran anggaran, pendapatan pemerintah, keberhasilan membayar dan melunasi hutang, pertumbuhan ekonomi pada saat ini lebih besar daripada tahun 2006 dan lebih besar daripada ketika kami berada di sini tahun 2009. Telah ada keberhasilan signifikan dalam menarik investasi asing; Jadi saya pikir lintasan ekonomi adalah satu hal positif, dan terus terang Anda dapat melihatnya (pertumbuhan ekonomi)akan terus naik, dan berbeda dengan tahun 2009”. Hal tersebut juga diamini Presiden Sirleaf yang menyatakan bahwa kehadiran UNMIL sangat krusial bagi upaya revitalisasi ekonomi, pembangunan kembali basic infrastruktur, pemberantasan korupsi, dan pemeliharaan perdamaian dan keamanan pasca dilanda perang berkepanjangan.

Kesimpulan
Mengacu pada Gareth Evans, bahwa indikator keberhasilan suatu misi perdamaian dalam hal responsibility to rebuild adalah pengupayaan keamanan (achieving security), pemerintahan yang baik (good governance), keadilan dan rekonsiliasi (justice and reconciliation), serta perkembangan ekonomi dan sosial (economic and social development). Karena keempat variabel diatas saling terkait satu sama lain, maka kesemuanya harus hadir pada saat bersamaan. Jika salah satu dari variabel diatas tidak tercapai, maka keberhasilan suatu misi perdamaian masih bisa dipertanyakan.
Dari paparan diatas, dapat kita katakan  bahwa sepak terjang UNMIL di Liberia bisa dikatakan berhasil. Sebab, dari keempat variabel yang diberikan oleh Gareth Evans diatas, kesemuanya bisa dipenuhi oleh misi UNMIL. Keberhasilan UNMIL secara kasat mata dapat dilihat dengan membawa Liberia dari yang semula tadinya negara gagal menjadi salah satu negara yang paling demokratis di Afrika, dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat.

Referensi

Gareth Evans, The Responsibility to Protect, ( Washington, D.C: Brookings Institution Press, 2008)
J.D., Joanne Brockman, LIBERIA: THE CASE FOR CHANGING U.N. PROCESSES FOR HUMANITARIAN INTERVENTIONS, University of Wisconsin, May 2005.