Thursday, August 30, 2012

ICT (International Campaign for Tibet) dan Peranannya dalam Penegakan Hak Asasi Manusia di Tibet



Memahami Global Civil Society (GCS) tidak cukup berkutat pada perdebatan-perdebatan teoritis mengenai makna term tersebut. Hal ini disebabkan term GCS sendiri tidak ditemukan definisi tunggal di kalangan para penstudi. Pun juga term ini terus mengalami perkembangan, tergantung konteks historis yang melatari kemunculanya. Barangkali langkah paling strategis untuk memahami GCS adalah dengan memperhatikan karakteristik dan mengamati peranan strategisnya dalam penegakan HAM. Sebagai ruang publik yang bebas, transnasional, non-profit dan non-pemerintah, serta mempunyai komitmen tegas terhadap pengembangan sumber daya manusia dan penegakan HAM, GCS berpotensi sebagai instrumen strategis  penyalur ide, nilai, dan aspirasi masyarakat tertindas. Dalam tulisan ini, penulis mengetengahkan ICT (International Campaign for Tibet) sebagai satu sampel GCS yang berkomitmen penuh pada isu-isu humanitarian dan intervensi kemanusiaan di Tibet. Apakah Ide besar yang dibawa oleh ICT? Apa sajakah langkah-langkah strategis yang ditempuh ICT dalam menyuarakan aspirasinya? Dan sejauh mana ide-ide yang dibawa ICT memberikan pengaruh kepada masyarakat internasional?


Intervensi Kemanusiaan di Tibet
Dewasa ini, dunia dikejutkan dengan maraknya aksi bakar diri yang dilakukan oleh para biksu di Tibet. Tercatat sejak Februari 2009 sekitar 27 orang Tibet, termasuk para biksu tewas dalam kejadian tersebut. Aksi ini cerminan dari rasa frustasi dan dilakukan sebagai bentuk protes atas pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan Tiongkok terhadap rakyat Tibet. Aksi ini memantik banyak simpati dari dunia internasional. Meskipun pemerintah Tiongkok berusaha menutup-nutupi kejadian tersebut namun sorotan tajam dunia internasional terus mempertanyakan keseriusan Beijing menyelesaikan isu Tibet ini dengan damai. Pemimpin spiritual Tibet, Dalai Lama dari pengasingannya di Dharmasala India terus menuntut pemberian status otonomi Tibet yang lebih luas dan perbaikan penanganan HAM kepada pemerintah Tiongkok. Tuntutan Dalai Lama ini terbilang melunak, jika dibandingkan sikap sebelumnya dimana ia menuntut kemerdekaan Tibet dari Tiongkok. Peraih nobel perdamaian tahun 1989 ini hanya ingin melihat rakyatnya dapat bebas menjalankan kepercayaan dan budaya warisan nenek moyang lepas dari intervensi Tiongkok.

Namun pendekatan damai ini dipandang sebelah mata oleh pemerintah Tiongkok. Tuntutan dan aksi protes dunia internasional dianggap sebagai angin lalu. Pelanggaran HAM terus berlangsung. Pembredelan kebebasan berbicara dan mengekspresikan diri kian dibredel. Wartawan dan pegiat organisasi HAM tidak diperkenankan masuk Tibet. Pejabat pemerintah Tiongkok, mengutip konstitusi utama RRT, pada artikel 3 berbunyi “China is a single multi-national state, while the national autonomous areas are inalienable parts”[1]. Dengan demikian mereka mengklaim Tibet sebagai bagian sah dari Tiongkok, oleh karena itu pihak luar tidak berhak mencampuri urusan domestik Tiongkok.  Nampaknya rezim Beijing masih memegang prinsip kebijakan non-intervensi; Tidak ada negara atau kelompok negara yang memiliki hak mengintervensi, langsung atau tidak langsung, untuk alasan apapun, dalam masalah internal atau eksternal negara lain manapun (Sorensen & Jackson, 2009).

Mary Kaldor menyebutkan bahwa peranan GCS adalah menyuarakan aspirasi, terutama  terkait isu HAM di negara-negara yang menjadikan ‘state-centered’ sebagai basis ideologinya. Dia menambahkan bahwa kedaulatan dan keamanan suatu negara dapat dikesampingkan apabila terjadi pelanggaran kemanusiaan dan pengekangan kebebasan bersuara (Anheir, Glasius, Kaldor, 2001).

Namun sejumlah besar penstudi menganggap prinsip non-intervensi ini tidak lagi diletakkan sebagai suatu norma internasional yang absolut. Setidaknya, prinsip tersebut menjadi kurang relevan apabila dihadapkan dengan isu humanitarian dan HAM. Pada 1992, sekjen PBB ketika itu, Boutros Boutros Ghali menyatakan bahwa “masa kedaulatan yang absolut dan eksklusif telah lewat. Teorinya tidak pernah sesuai dengan kenyataan” (Sorensen & Jackson, 2009).

Peranan ICT dalam penegakan HAM di Tibet
Perhatian dunia internasional terhadap isu Tibet membuat beberapa organisasi non pemerintah (NGO) berusaha menyuarakan aspirasi rakyat Tibet, diantaranya adalah: Tibetan Centre for Human Right and Democracy (TCHD), International Campaign for Tibet (ICT), Free Tibet dan lain sebagainya. Diantara beberapa organisasi tersebut barangkali yang paling besar pengaruhnya adalah ICT.

The International Campaign for Tibet (ICT), adalah organisasi nir-laba yang bekerja untuk mengkampanyekan kebebasan berdemokrasi untuk penduduk Tibet, mendapatkan hak-hak asasinya, dan melindungi kebudayaan Tibet dan lingkunganya. Didirikan pada tahun 1988, organisasi ini adalah organisasi nir-laba terbesar yang terkait dengan penduduk Tibet, dengan jumlah anggota yang sudah menyentuh lebih dari 400,000 orang pada tahun 2007. Beberapa nama pesohor dunia seperti Richard Geere, Paris Hilton, Sharon Stone, tercatat sebagai anggota dan simpatisan ICT. Mempunyai kantor utama di Washington D.C., Amsterdam, Bruxelles dan Berlin,  ICT  banyak melakukan program-program kemanusiaan, seperti ;
·         Memberikan laporan terakhir kondisi sosio ekonomi, lingkungan dan penegakan HAM di Tibet
·         Memberikan advokasi bagi rakyat Tibet yang dipenjarakan terkait pandangan politik dan kepercayaan mereka
·         Bekerja sama dengan masyarakat internasional untuk mengembangkan program yang menolong rakyat Tibet
·         Memberikan keamanan dan pendidikan bagi komunitas Tibet
·         Mengembangkan kesepahaman bersama kepada individu atau organisasi Cina dan Tibet
·         Menyuarakan isu Tibet ke komunitas internasional, via media elektronik, cetak, penyelenggaraan konferensi berkala, pemberian penghargaan dan lain lain

Pada 10 Maret kemarin beberapa aktivis ICT menyambangi Kedutaan Besar Tiongkok di Berlin seraya mengirimkan pesan melalui proyektor raksasa yang menyerukan pemerintah Tiongkok agar menyelenggarakan dialog dan saling menghormati HAM dengan warga Tibet. Salah satu pesan tersebut berbunyi “dialogue, not force”, dan dibawah gambar Dalai Lama terpampang tulisan “Talk to Him, Mr. President”.[2]  
Pada tanggal yang sama, 10 Maret 2012, dalam peringatan 53 tahun pendudukan China atas Tibet, 10 Maret 1959, pemimpin Tibet, Dr. Lobsang Sangay Kalon Tripa mengharapkan agar Beijing bersedia menyelesaikan konflik Tibet dengan jalan dialog. Disamping itu, rakyat Tibet menawarkan ‘Jalan Tengah’ bagi penyelesaian isu Tibet,  yaitu dengan pemberian status otonomi khusus di bawah konstitusi RRT dan pelindungan pemerintah China terhadap keunikan warisan budaya Tibet.[3]

ICT sendiri memiliki banyak cara untuk menginformasikan kepada publik tentang situasi terkini di Tibet. Salah satu cara yang kerap mereka lakukan adalah mempublikasikan tulisan dan literatur Tibet dalam bahasa Inggris. Salah satu buku yang baru-baru ini diluncurkan adalah Eastern Snow Mountains, sebuah koleksi kumpulan tulisan mengenai protes di Tibet dari Maret 2008. ICT menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris dan menyebarkannya ke seluruh dunia.[4]

Konklusi
Sepak terjang yang dilakukan ICT dalam membela hak-hak rakyat Tibet patut diacungi jempol. Peranan yang dimainkan oleh ICT banyak memberikan pengaruh positif bagi nasib warga Tibet. Dari berita, laporan, dan konferensi yang diselenggarakan semakin membuka mata dunia internasional terhadap isu Tibet. Sebagai GCS, agaknya ICT berhasil memanfaatkan apa yang digambarkan John Naughton bahwa GCS dapat mengambil manfaat dari perkembangan teknologi beberapa dekade terakhir. Melalui internet, radio, TV dan beberapa media lain mereka dapat menyuarakan aspirasinya dan mengabarkan kepada masyarakat internasional terkait kondisi yang ada di negaranya. (Anheir, Glasius, Kaldor, 2001).