Thursday, August 30, 2012

Humanitarian Intervention in Libya and Syria; a Comparative-Analysis Study



Abstraks
Secara normatif intervensi kemanusiaan merupakan penggunaan kekuatan yang dilakukan untuk mencegah tragedi kemanusiaan yang terjadi di dalam teritori negara lain tanpa seizin pemerintah negara bersangkutan. Namun pada tataran aplikatif,  intervensi kemanusiaan tak luput dari berbagai motif yang mendasarinya, termasuk motif pragmatis seperti kepentingan ekonomi. Perbedaan proses intervensi yang terjadi di Libya dan di Suriah menunjukkan bahwa setiap negara yang akan melakukan intervensi memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu sebelum memutuskan untuk melakukan aksi tersebut. Banyaknya variabel yang berperan dalam suatu konflik di negara tertentu dijadikan pertimbangan dalam proses pelaksanaan intervensi. Karena itulah mengapa kebijakan intervensi yang diambil pada masing-masing negara berbeda satu sama lain. Semua itu tak lepas dari kritik. Dari semakin banyaknya pengalaman intervensi yang dilakukan, semakin banyak pula pelajaran yang bisa diambil guna merumuskan suatu rumusan baku intervensi kemanusiaan. Dengan demikian, kontroversi yang biasanya mengiringi intervensi kemanusiaan dapat diminimalisir.

Keywords : Intervensi Kemanusiaan, Perbedaan Variabel, Libya, Suriah, Kritik, Rumusan Baku

Proses Konflik Libya
            Setelah berkuasa lebih dari 40 tahun, Pebruari 2011 Moamar Gadafi mendapatkan perlawanan dari rakyat Libia. Protes menentang rejim Gadafi dimulai dari Benghazi. Massa yang menginginkan perubahan rejim penguasa berunjuk rasa. Aksi unjuk rasa itu kemudian meluas ke berbagai wilayah lain di Libya. Rejim penguasa menanggapi aksi demonstrasi tersebut dengan melakukan represi. Penguasa menurunkan personel militer untuk memadamkan aksi pemberontakan. Oposisi yang terus mendapat tekanan dari penguasa mulai mempersenjatai diri dan melakukan perlawanan. Konflik berdarah yang terjadi di Libya  semakin masif. Ribuan orang tewas dalam rentetan peristiwa tersebut.
Pemerintahan Uni Eropa memberikan sangsi kepada Gadafi, serta orang-orang terdekatnya. Sanksi Uni Eropa tersebut diperkuat  oleh DK PBB yang membekukan aset Gadafi termasuk perusahaan minyak Libya dan Bank Sentral Libya. Selain itu, PBB mengeluarkan resolusi DK PBB untuk melindungi warga sipil dari kekejaman rejim Gadafi. Resolusi yang dikeluarkan pada Maret 2011 tersebut memuat kebijakan “no fly-zone” yang melarang pemerintah Gadafi menggunakan kekuatan udara untuk menekan oposisi. Kebijakan tersebut tak diindahkan Gadafi. Korban terus berjatuhan.
Akhirnya komunitas internasional mengambil inisiatif melakukan intervensi militer. Melalui NATO, pasukan koalisi internasional melakukan serangan yang menarget infrastruktur strategis milik Gadafi. Dengan melakukan serangan tersebut, mereka berharap Gadafi bakal melunak dan bersedia duduk di meja perundingan guna merumuskan jalan terbaik menyelesaikan konflik di Libya. Tetapi Gadafi lebih memilih mengerahkan pasukan untuk melawan gabungan oposisi dan pasukan NATO. Posisi Gaddafi  semakin terdesak di bulan-bulan berikutnya. ICC (International Criminal Court) mengeluarkan dakwaan kepada Gadafi, puteranya Saef al-Islami, dan Kepala Intelejen Libya Abdullah Sanusi atas tuduhan melakukan kejahatan kemanusiaan.
Bulan September 2011, NTC (National Transition Council) resmi diakui sebagai perwakilan sah pemerintahan Libya oleh Majelis Umum PBB. Pasukan oposisi memenangi banyak pertempuran dan berhasil memasuki Ibukota Tripoli.  Presiden AS, Barack Obama menyerukan kepada pasukan loyalis Gadafi untuk menyerah. Praktis, setelah itu kantong perlawanan loyalis Gadafi tinggal di daerah Bani Walid dan Sirte, kota kelahiran Gadafi. Pada 20 Oktober 2011, Gadafi tertangkap dan tewas di tangan pasukan NTC. Tiga hari berikutnya, NTC mendeklarasikan ‘kemerdekaan’ Libya dan bersiap untuk membentuk pemerintahan baru.
           
Proses Konflik Suriah
            Protes di Suriah dimulai 15 Maret 2011, ketika rakyat melakukan demonstrasi terhadap pemerintahan Bashar al-Assad. Demonstrasi berubah menjadi kerusuhan ketika pasukan kemanan menembaki demonstran. Kekerasan kemudian menyebar secara nasional pada hari-hari selanjutnya. Pada bulan Mei 2011, tank dan tentara pemerintah memasuki kota Homs, Deraa, Banyas dan pinggiran Damaskus untuk meredakan protes anti-rezim. Kekerasan semakin meningkat dan tercatat korban tewas pada konflik Suriah lebih dari 11 ribu nyawa, mayoritas penduduk sipil dan 3 ribu diantaranya adalah tentara militer Suriah selama 13 bulan. Ribuan rakyat Suriah mengungsi ke negara-negara tetangga untuk menghindari konflik. Selain dengan kekerasan, Presiden Assad mengumumkan amnesti bagi tahanan politik, dan mengangkat undang-undang darurat di negeri itu yang telah berumur 48 tahun.
            Konflik tersebut semakin memanas dengan kehadiran milisi bersenjata Shabiha yang didukung pemerintah. Kelompok ini beroperasi dengan meneror, membakar, dan menembaki golongan oposisi. Sebagai bentuk perlawanan, pihak oposisi membentuk Free Syrian Army (FSA).
            Pada bulan Mei 2012 tentara Suriah melakukan pembunuhan terhadap warga sipil di Houla. Lebih dari seratus orang, kebanyakan perempuan dan anak-anak menjadi korban dalam pembantaian massal tersebut. Presiden Assad mengatakan pada kabinet pemerintahan yang baru ia bentuk bahwa mereka menghadapi ‘perang nyata’ dengan oposisi dan meminta mereka meletakkan peperangan tersebut dalam daftar prioritas utama program kerja.

(1)   Akar dan Tipologi Konflik
Dari deskripsi singkat diatas bisa kita kategorikan konflik yang terjadi di Libya adalah konflik vertikal. Massa yang tidak puas terhadap pemerintahan Gadafi dilawan dengan senjata. Sementara konflik Suriah dapat dilihat sebagai konflik vertikal, yang terjadi antara oposisi dengan Pemerintahan Bashar Assad. Kedua konflik tersebut, secara tidak langsung digerakkan oleh momentum yang sama, yaitu Arab Spring, revolusi rakyat yang terjadi di negara-negara Arab. Mengenai sebab khusus yang melatarbelakangi konflik, dapat dijelaskan sebagai berikut:
a).  Libya
Libya terletak di Afrika Utara berbatasan dengan Mesir di sebelah Timur, Tunisia di bagian Barat, Chad dan Niger di sebelah Selatan serta Aljazair di Barat Daya. Sebagian besar wilayah Libya merupakan gurun pasir. Ini yang menjadikan alasan populasi penduduk lebih banyak terkonsentrasikan di wilayah-wilayah sepanjang laut Mediterania. 90 % penduduk Libya mendiami kurang dari 10 % negara bekas jajahan Italia itu. Komposisi etnis Libya terdiri dari mayoritas etnis Arab, atau campuran etnis Arab-Berber. Selain itu terdapat pula etnis lain seperti Berber, Toareg, Toubou.
Sebenarnya sangat mencengangkan melihat konflik di Libya. Revolusi Libya ini mengikuti revolusi yang terjadi di dua negara tetangga mereka, Tunisia dan Mesir. Tidak seperti kedua tetangganya yang dilanda revolusi akibat kemiskinan, pengangguran, dan masalah ekonomi lainnya disamping kekerasan rejim penguasa, rakyat Libya tidak mengalami permasalahan yang sama. Libya bahkan menahbiskan diri sebagai negara paling makmur di Afrika. Untuk tingkat Human Development Index, Libya menduduki peringkat pertama di Afrika, serta peringkat ke-4 Afrika GDP. Sektor ekonomi, pendidikan, dan sosial Libya relatif lebih stabil. Tingkat perekonomian tinggi, pendidikan gratis, kebebasan wanita cukup baik, Gadafi bahkan membangun sistem irigasi buatan terbesar di dunia untuk mengairi wilayah-wilayah di negaranya yang tandus.
Secara tradisional, Libya terbagi menjadi tiga wilayah utama; Cyrenaica, Tripolitania, dan Fezzan. Diantara ketiga wilayah tersebut terjadi rivalitas sengit antara Cyrenaica dan Tripolitania menyangkut kepemimpinan negara. Libya sendiri merupakan negara yang terdiri lebih dari 100 klan, 20 diantaranya memiliki pengaruh signifikan terhadap politik Libya. Status Libya di bawah rejim Gadafi adalah Republik Massa (al-Jamahiriyah) yang secara teoritis mengusung demokrasi langsung melalui kongres rakyat. Oleh karena Gadafi sepanjang pemerintahannya melarang berdirinya civil society, organisasi, dan partai politik, maka peranan suku menjadi sangat penting.
Setelah menggulingkan kekuasaan Raja Idris tahun 1969, Gadafi memberikan perhatian penuh kepada suku-suku loyalisnya. Oleh Gadafi mereka diberikan privilege dengan menduduki pos-pos penting pemerintahan. Meskipun Pemerintahan Gadafi memberi kemakmuran dan kedudukan politik kepada rakyatnya, namun hal tersebut tidak diberikan kepada suku-suku di wilayah Cyrenaica, tempat asal Raja Idris. Pembangunan, pemerataan kemakmuran, pembagian kekuasaan tidak pernah dinikmati massa di Cyrenaica. Dan inilah yang menjadi akar konflik revolusi Libya, dimana protes pertama muncul di Benghazi, basis pendukung Raja Idris.
b). Suriah
Demonstrasi massa yang menentang rezim Assad di Suriah dilatarbelakangi oleh sejumlah faktor, seperti masalah meningkatnya harga barang kebutuhan, pencabutan subsidi, pengangguran , demokrasi, pelanggaran kemanusiaan dan kebebasan, selain juga isu sektarian yang memainkan peranan penting.  Komposisi penduduk Suriah terdiri dari penganut sekte Sunni yang merupakan mayoritas (74 %). Sekte Syiah Alawite berjumlah 12 %, Kristen 10 % dan aliran Druze 3 %. Meskipun Sunni merupakan mayoritas, namun pemerintahan didominasi oleh kalangan Syiah. Konflik antar sekte kerap terjadi di Suriah. Dinasti al-Assad, yang memegang tampuk pemerintahan merupakan penganut sekte Syiah yang kerap melakukan represi kepada sekte lainnya. Akumulasi dari kompleksitas faktor diatas menyebabkan terjadinya gelombang protes yang  menuntut mundur Bashar al-Assad dan meminta diakhirinya era partai Baath yang telah memerintah selama lima dekade.

(2). Solusi Intervensi yang Dilakukan Masyarakat Internasional
(a).  Libya
Sebelum munculnya peristiwa Arab Spring, Gadafi telah lama dikenal oleh dunia Barat. Karena sosoknya yang eksentrik dan kontroversial Gadafi menjadi musuh bersama negara-negara Barat. Gadafi adalah sosok yang terlibat pada berbagai peristiwa kontroversial, seperti mendukung perjuangan kemerdekaan Sahara Barat, pengeboman pesawat Lockerbie, berkawan dengan diktator Uganda, Idi Amin dan Penjahat perang Liberia, Charles taylor. Dengan track record- Gadafi yang buruk demikian, tak heran jika negara-negara Barat telah lama menjatuhkan sangsi kepada Libya, seperti pemutusan hubungan diplomatik, pembekuan aset, dan menempatkan Libya sebagai rogue state yang harus diwaspadai.
Menyaksikan kebrutalan Gadafi dalam menanggapi demonstrasi rakyatnya, dunia internasional mengecam keras tindakan tersebut. Karena tidak diindahkannya kecaman tersebut ditambah memang nama Gadafi yang buruk di mata internasional menjadi salah satu bahan pertimbangan cepatnya DK PBB mengeluarkan resolusi. Akhirnya DK PBB berdasarkan Piagam PBB bab VII pasal 42, mengeluarkan resolusi yang memuat kebijakan ‘no fly-zone’. Resolusi ini mendapat dukungan AS, Uni Eropa, GCC (Gulf Cooperation Council), sedangkan China dan Rusia memilih abstain dalam pengambilan keputusan.
Kebijakan yang dituangkan pada resolusi DK PBB 1973 ini ditujukan sebagai alat menekan agar Gadafi tidak membunuh lebih banyak korban. Ini kemudian diikuti juga oleh Paris Summit yang mendukung resolusi tersebut den mengambil langkah-langkah  yang diperlukan, termasuk operasi militer. Opsi serangan militer ini dapat dilaksanakan oleh institusi dengan kekuatan militer besar, dalam hal ini yang memiliki kapasitas tersebut hanyalah AS dan NATO.
Serangan militer massif akhirnya dipimpin AS lewat operasi Odyssey Dawn (19 Maret-31 Maret) dan kemudian diteruskan oleh pasukan koalisi NATO dengan Operation Unified Protection. Dengan operasi ini, komunitas internasional dapat segera melucuti kekuatan Gadafi dan melihat kejatuhan Gadafi dalam tempo yang relatif singkat.
 (b)  Suriah
Dunia internasional mengecam kebrutalan rezim Assad. Presiden Obama dan negara-negara sekutu meminta Assad untuk mundur. Mereka juga membekukan aset Assad di luar negeri dan memutus hubungan diplomatik dengan Suriah untuk menekan rezim Assad. Liga Arab menangguhkan keanggotaan Suriah. Keprihatinan komunitas internasional terkait perkembangan di Suriah mendorong mereka menggelar forum Friends of Syria di Tunisia pada 24 Februari. Negara-negara anggota forum hanya mengakui SNC (Syrian National Council) sebagai representasi tunggal rakyat Suriah dan mengajak masyarakat internasional untuk lebih bersuara dan mengambil langkah-langkah tegas untuk menghentikan pertumpahan darah.
PBB sebagai representasi masyarakat internasional berusaha mengeluarkan resolusi yang mengecam dan menjatuhkan sanksi kepada Suriah, namun rancangan tersebut diveto oleh Rusia dan Cina.  Kedua negara tersebut mengecam pemerintahan Assad namun menentang dijatuhkannya sanksi lantaran dianggap dapat memperburuk situasi. Sebagai solusi dari krisis yang semakin parah, PBB mengirimkan utusan khusus melalui Kofi Annan. Langkah Kofi Annan sebagai utusan khusus PBB adalah menyiapkan proposal rencana perdamaian. Poin-poin di proposal tersebut terdiri dari 6 poin penting   yang intinya adalah untuk menghentkan kekerasan dan menggelar sebuah proses politik untuk menyerap apresiasi warga Suriah.
Namun langkah-langkah dunia internasional tersebut tidak berdampak positif dan Assad malah melakukan pembantaian Houla yang menewaskan sekitar 100 orang. Perancis, Inggris, Jerman, Italia, Spanyol, Kanada dan Australia mengusir diplomat senior Suriah sebagai bentuk protes keras.

Perbedaan Dan Persamaan Intervensi Yang Dilakukan Masyarakat Internasional Di Libya Dan Suriah
            Apabila dibandingkan dengan Suriah, Intervensi yang dilakukan di Libya terjadi lebih cepat. Semenjak demonstrasi pertama yang terjadi pada  15 Februari 2011, intervensi dilakukan hanya satu bulan kemudian, tepatnya pada 19 Maret 2011. Hal pokok yang mendasari cepatnya intervensi yang dilakukan di Libya adalah tidak adanya hambatan yang merintangi pengambilan keputusan di DK PBB. Pada kasus Libya, China dan Rusia memilih untuk abstain. Hal inilah yang mendorong koalisi multinasional dapat segera mengambil keputusan untuk melakukan intervensi.
Tidak seperti kasus di Libya, pada kasus Suriah pengambilan keputusan di DK PBB selalu terhalang oleh veto dari China dan Rusia. Ini yang menjadikan persoalan Suriah berlarut-larut sampai sekarang. Faktanya, apabila tidak ada veto dari kedua negara tersebut, masyarakat internasional dapat melakukan intervensi dengan segera. Untuk mensiasati mentoknya rencana intervensi maka PBB memutuskan untuk mengirim utusan khusus yang diberikan kepada Kofi Annan. Langkah Kofi Annan, yang membawa proposal perdamaian untuk menyelesaikan krisis Suriah nampaknya sampai sekarang belum membuahkan hasil.
Persamaan diantara intervensi di kedua negara tersebut bisa dikatakan bahwa sebelum opsi intervensi dipikirkan, masyarakat internasional lebih dahulu memberikan kecaman terkait pelanggaran kemanusian yang dilakukan rezim kedua negara. Kecaman tersebut dikeluarkan oleh masyarakat internasional, termasuk Rusia dan China yang mengecam kekejaman rezim Assad, meskipun menolak dilakukannya intervensi karena menurut mereka akan menambah buruk situasi. Ketika kecaman tersebut tak diindahkan, maka kemudian dijatuhkanlah sanksi berupa embargo, pemutusan hubungan diplomatik, dan pembekuan aset di luar negeri. Gadafi menerima embargo larangan mengekspor komoditi seperti minyak,  dan membekukan aset Bank Sentral Libya dan orang-orang terdekat Gadafi.
Selain itu kedua negara tersebut menerima pemutusan hubungan diplomatik dari masyarakat internasional serta tidak diakuinya pemerintahan rezim status quo. Di Libya, dunia internasional hanya mengakui NTC (National Transition Council) sebagai representasi sah Bangsa Libya. Rezim Assad di Suriah kehilangan legitimasinya, karena dunia internasional lebih mengakui Syrian National Council (SNC) sebagai wakil sah rakyat Suriah.

Sikap Terhadap Intervensi Yang Dilakukan Masyarakat Internasional
a)            Libya
Banyak sekali bermunculan kritik terkait dengan serangan militer Sekutu ke Libya. Resolusi 1973 yang pada mulanya ditujukan sebagai instrumen ‘penjaga’ agar Gadafi tidak semakin kejam, diterjemahkan menjadi serangan militer masif di wilayah teritorial Libya. Selain itu jatuhnya korban di kalangan penduduk sipil dan awak media juga menjadi target kecaman banyak kalangan.
Kritik yang mempertanyakan tentang pelanggaran kedaulatan Libya dengan melakukan serangan dapat ditepis melalui pernyataan Koffi Annan (2000 dalam Guraidu, 2008) “… if humanitarian intervention is, indeed, an unacceptable assault on sovereignty, how should we respond to a Rwanda, to a Srebrenica – to gross and systematic violations of human rights that offend every precept of our common humanity?
Pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa kemanusiaan merupakan prioritas utama yang seharusnya melandasi setiap operasi intervensi. Jika tragedi kemanusiaan terjadi di suatu negara, maka sudah merupakan tanggung jawab dunia internasional untuk bergerak menghentikan kejadian tersebut. Ini sejalan dengan prinsip Responsibility to Protect  yang menyatakan bahwa “State sovereignty implies responsibility, and the primary responsibility for the protection of its people lies with the state itself’, but, ‘where a population is suffering serious harm, as a result of internal war, insurgency, repression or state failure, and the state in question is unwilling or unable to halt or avert it, the principle of non-intervention yields to the international responsibility to protect’.
Kedaulatan suatu negara berarti tanggung jawab untuk melindungi warganya dari kekerasan terhadap kemanusiaan. Apabila negara gagal memerankan tanggung jawab tersebut maka komunitas internasional lah yang mengambil alih tanggung jawab tersebut. Pada saat tersebut, masalah kedaulatan negara bersangkutan dapat ditangguhkan sementara.
Terkait legalitas intervensi, menurut Walzer (1977), justifikasi terhadap aksi intervensi dapat digolongkan menjadi 3 bagian. Pertama institusi internasional. Suatu intervensi dapat dikatakan legal apabila mendapatkan mandat dari lembaga internasional. Kedua, atas permintaan representasi sah dari negara yang akan diintervensi untuk mempertahankan kedudukan mereka menghadapi ancaman dan serangan baik internal maupun eksternal. Ketiga adalah alasan humanitarian. Intervensi dilakukan dengan tujuan menyelamatkan nyawa manusia dari kekerasan yang dilakukan pemerintah ataupun gerakan pemberontak atau sebagai akibat dari anarki di internal negara tersebut.
Apabila kita lihat tiga alasan intervensi mendapatkan justifikasinya, maka untuk alasan pertama dan kedua intervensi di Libya bisa dibilang tidak sah. Di Libya, intervensi dilakukan atas inisiatif pasukan koalisi dan bukan atas mandat PBB atau institusi internasional yang berwenang. Sedangkan pihak Libya sendiri jelas tidak meminta negaranya diintervensi. Berbeda jika dilihat bahwa pada saat itu representasi yang mewakili rakyat Libya adalah NTC (National Transition Council) maka intervensi yang dilakukan bisa dikatakan sah. Untuk alasan humanitarian, karena saat itu telah jatuh cukup banyak korban, maka intervensi di Libya dapat dibenarkan untuk mencegah korban semakin bertambah.
Jadi secara moral, intervensi di Libya dilakukan untuk menyelamatkan warga sipil Libya dari kekejaman Gadafi. Apabila tidak dilakukan intervensi, dikhawatirkan korban yang  berjatuhan bakal semakin bertambah, mengingat track record Gadafi yang tak segan melakukan kekerasan terhadap HAM kepada siapa saja yang menentangnya. Apalagi pasukan oposisi tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk melakukan perlawanan terhadap Rezim. Hal ini sesuai dengan Bab VII Piagam PBB yang menjelaskan tentang tanggung jawab memelihara perdamaian internasional dari ancaman dan kekerasan terhadap hak asasi manusia. Kemudian pada Article 39 dijelaskan bahwa “The Security Council shall determine the existence of any threat to the peace, breach of the peace, or act of aggression and shall make recommendations, or decide what measures shall be taken in accordance with Articles 41 and 42, to maintain or restore international peace and security."           
Apabila mengacu pada ayat diatas dalam melihat situasi di Libya, dapat dikatakan bahwa tindakan Gadafi yang menekan oposisi dengan mengerahkan senjata dapat digolongkan sebagai threat to the peace, sehingga kemudian DK PBB berhak untuk menentukan apabila telah terjadi ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran terhadap perdamaian, ataupun aksi agresi, maka DK PBB dapat membuat rekomendasi atau memutuskan langkah-langkah apa yang akan diambil untuk menciptakan dan menjaga perdamaian dan keamanan internasional
b)                  Suriah
Pada kasus Suriah, sebenarnya langkah-langkah yang telah ditempuh masyarakat internasional sudah maksimal. Pemutusan hubungan diplomatik sudah dilakukan, sangsi dan embargo telah lama diberlakukan, pengucilan internasional serta pembekuan aset rezim berkuasa Assad semuanya sudah ditempuh. Pengiriman utusan khusus PBB, Kofi Annan yang menawarkan proposal perdamaian sempat melambungkan harapan berakhirnya konflik di Suriah. Namun sampai saat ini semua upaya tersebut nihil.
Intervensi yang dilakukan belum sampai tahap operasi militer. Keberadaan Rusia dan China yang selalu memveto upaya melakukan humanitarian intervention menjadi rintangan tersendiri bagi komunitas internasional. Meskipun korban terus bertamban dan kecaman datang bertubi-tubi, kedua negara tersebut nampak bergeming dan enggan menyetujui dilakukannya intervensi.

Langkah Yang Seharusnya Dilakukan Masyarakat Internasional
            Salah satu kritik yang mengemuka terkait dengan aksi intervensi yang dilakukan negara-negara Barat adalah ambiguitas, standar ganda, serta sarat kepentingan. Kritik tersebut tidak salah sepenuhnya. Jika melihat sejumlah aksi intervensi yang dilakukan, negara-negara Barat nampak tebang pilih dalam pelaksanaannya.
Tidak ada alasan memuaskan untuk menjelaskan mengapa intervensi militer di Libya dapat dilakukan demikian cepat dan kenapa hal sama tidak diterapkan di tempat lain, seperti di Rwanda, Liberia, atau Kongo. Padahal, apabila faktor utama adalah alasan kemanusiaan, dari segi jumlah korban, konflik di semua tempat tersebut juga memakan korban yang tak kalah banyak. Jika dilihat dari sisi lain pun, semisal alasan intervensi di Libya terlihat terburu-buru dilakukan meskipun tanpa mandat PBB, sedangkan di Rwanda mandat sudah turun namun intervensi dilakukan dengan setengah hati. Pertanyaan-pertanyaan yang mengemukaseakan membenarkan kecurigaan yang berkembang, bahwa intervensi hanya dilakukan apabila hal tersebut menguntungkan negara-negara pelakunya.
            Dari sini nampaknya pendekatan yang ditawarkan Mask (1995 dalam Brockman, 2005) dapat dijadikan masukan berharga. Ia mengatakan bahwa “similar cases call for similar response. No room for selective or inadequate intervention”. Dengan menggunakan pendekatan ini maka tuduhan tebang pilih, sarat kepentingan, absurd dan lain-lainnya terhadap proses intervensi kemanusiaan bisa diminimalisir. Dengan demikian, proses intervensi dapat dilakukan dengan lebih konsisten, adil, efisien, dan objektif.
            Meneropong kasus Libia dan Suriah menggunakan kacamata pendekatan diatas, maka bisa dikatakan kedua kasus tersebut relatif sama. Perlakuan kedua rezim penguasa terhadap oposisi sama-sama keras dan menimbulkan banyak korban. Di Suriah lebih dari 11 ribu nyawa melayang dan 30 ribu lebih nyawa terbunuh dalam perang di Libya. Langkah-langkah politis, mulai dari kecaman, pemutusan hubungan diplomatik, pembekuan aset, tawaran duduk di meja perundingan, pengiriman utusan khusus PBB,  semuanya telah ditempuh. Namun, karena  pemerintah Assad tetap bersikeras mempertahankan kekuasaan dan semakin masif melakukan kekerasan, langkah-langkah tersebut tidak menghasilkan kemajuan signifikan. Jika memang demikian, maka satu-satunya cara menuntaskan krisis Suiah adalah dengan jalan melakukan intervensi kemanusiaan.
Kesamaan kasus mengharuskan dilakukannya tindakan yang sama. Jika di Libya intervensi kemanusiaan dapat dilakukan lantas apa yang menghalangi hal yang sama diterapkan di Suriah, kecuali jika memang asumsi umum intervensi kemanusiaan sarat kepentingan negara-negara besar terbukti benar.

Kesimpulan
            Proses intervensi kemanusiaan terjadi karena berbagai alasan yang mendorongnya. Perbedaan karakter konflik, tipologi konflik, langkah-langkah penanganan konflik serta alasan pragmatis seperti kepentingan negara-negara pelaku merupakan variabel-variabel yang menentukan urgensi dilakukannya intervensi serta arah proses intervensi yang dilakukan.
Intervensi di Libya yang demikian cepat, dituding sarat muatan kepentingan Barat. Sebaliknya, intervensi militer yang tak kunjung dilakukan di Suriah meskipun telah jatuh banyak korban, ditengarai karena ambisi politik China dan Rusia terhadap Suriah.  Proses intervensi yang dilakukan di masing-masing negara tak pernah lepas dari kritik. Hal tersebut kembali pada sudut pandang yang digunakan masing-masing kritikus. Bagaiamanapun juga humanitarian intervention akan terus memancing perdebatan. Untuk itu menarik disimak precedence approach yang diusung Zaghari Mask bahwa “similar cases call for similar responses”. Dengan menggunakan pendekatan yang memperlakukan semua kasus yang sama dengan respons yang sama juga diharapkan bisa meminimalisir kontroversi intervensi kemanusiaan, meskipun itu bukan hal yang mudah dipraktekkan.


Referensi
Brockman, Joanne. 2005. Liberia: The Case For Changing U.N. Processes For Humanitarian Interventions, J.D., University of Wisconsin, May 2005. Pp. 712-740
Guraizu, Rudi, Is Humanitarian Military Intervention In The Affairs Of Another State Ever Justified? (Middlesex University School of Health and Social Sciences, 2008), p.7
Evans, Gareth,  (2008), The Responsibility to protect: Ending Mass Atrocities Crimes Once and for All, Washington, D.C: Brooking Institution Press, esp. p.105-175
Walzer, Michael. (1977), “Intervention”, Just and Unjust War. New York; Basic Books, pp. 86-108. ‘Armed Intervention for Humanity
  J. L. Holzgrefe, ‘The Humanitarian Intervention Debate,’ in J. L. Holzgrefe and Robert O. Keohane eds., Humanitarian Intervention: Ethical, Legal, and Political Dilemmas (Cambridge University Press, New York, 2003), p.18