Thursday, August 30, 2012

Humanitarian Intervention di Bosnia



Runtuhnya Uni Soviet memberikan efek domino pada tatanan politik dunia, khususnya negara-negara penganut komunisme. Yugoslavia adalah salah satu negara yang kolaps seiring dengan keruntuhan Uni Soviet. Satu per satu negara anggota Yugoslavia melepaskan diri menjadi negara merdeka. Kemerdekaan negara-negara tersebut tidak terjadi secara damai, tetapi didahului oleh konflik bersenjata yang merenggut ribuan nyawa. Pecahnya Yugoslavia diawali dengan Slovenia yang mendapatkan kemerdekaan, kemudian diikuti oleh Kroasia. Meniru jejak tetangganya, Bosnia menyelenggarakan referendum kemerdekaan pada 29 Februari 1992. Referendum tersebut ditolak oleh etnis Serbia-Bosnia. Dibantu oleh pemerintah Serbia dan tentara nasional Yugoslavia (JNA) mereka menurunkan pasukan untuk mengamankan wilayah Serbia.
Ketegangan semakin meningkat dan tak lama pecah perang antara yang melibatkan etnis Serbia menghadapi Bosnia dan Kroasia. Perang tersebut berlangsung 3 tahun (Februari 1992-Desember 1995) dan menewaskan lebih dari 100 ribu orang, mayoritas etnis Bosnia serta 2,2 juta orang lainnya mengungsi. Dunia Internasional turut andil dalam menghentikan tragedi paling berdarah sejak akhir Perang Dunia II tersebut. Pasukan koalisi multinasional melakukan intervensi kemanusiaan untuk mencegah bertambahnya korban. Bagaimana proses humanitarian intervention yang terjadi di Bosnia? Sejauh mana tingkat keberhasilan humanitarian intervention di Bosnia?


Intervensi Kemanusiaan di Bosnia
Tidak seperti Kroasia dan Slovenia yang memiliki komposisi penduduk homogen, Bosnia merupakan negara multi etnis, terdiri dari Muslim Bosnia (44 %), Serbia Orthodoks (31 %), dan Kroasia Katholik (17 %). Dengan komposisi demikian, penduduk Muslim Bosnia bukan mayoritas di negara mereka sendiri. Etnis Serbia di Bosnia yang didukung oleh tentara JNA leluasa melakukan penyerangan dan ethnic cleansing kepada rakyat Bosnia yang minim persenjataan.
Referendum kemerdekaan Bosnia mendapatkan pengakuan US dan negara-negara Eropa pada April 1994. Warga etnis Serbia tidak terima dan mulai melakukan kekerasan. Atas perilaku agresif etnis Serbia yang melakukan kekerasan terhadap rakyat Bosnia, DK PBB menjatuhkan sanksi ekonomi kepada pemerintah Yugoslavia pada Mei 1992. Meningkatnya krisis kemanusiaan sepanjang bulan-bulan berikutnya, membuat PBB menerapkan kebijakan “no-fly zone” di Bosnia. Sejak Maret 1993, para militer Serbia membunuh sejumlah besar penduduk, menghalangi bantuan kemanusiaan yang dibawa UNHCR, serta memaksa ribuan orang Bosnia mengungsi ke Srebrenica. Pada Mei 1993 PBB mengumumkan Sarajevo dan lima kota lainnya sebagai safe area di bawah resolusi PBB nomor 819. Selain itu PBB juga mengeluarkan resolusi 863 yang member mandate UNPROFOR untuk melakukan tindakan self-defense, mengambil langkah-langkah yang diperlukan termasuk penggunaan kekuatan bersenjata untuk mencegah penyerangan tentara Serbia terhadap safe area. Untuk mensukseskan program tersebut, 7600 personel diterjunkan.
Pada bulan Februari 1994, sebagai respon atas serangan pasukan Serbia di Sarajevo yang menewaskan 68 orang, NATO mengeluarkan ultimatum kepada Serbia agar menarik mundur pasukannya dari Sarajevo. Jika ultimatum ini tidak diindahkan, pasukan Serbia akan menjadi target serangan udara NATO. Sepanjang 1994, terjadi sejumlah kontak senjata antara pasukan PBB dengan tentara Serbia.
Pada 12 Juli 1995, UNPROFOR gagal mencegah serangan tentara Serbia ke Srebrenica,salah satu daerah yang ditetapkan sebagai safe area. Pembantaian di kamp pengungsi tersebut menewaskan tak kurang 8000 orang. Sebagai respon pembantaian masal tersebut, NATO bekerjasama dengan UNPROFOR mengadakan Deliberate Force Operation. Operasi tersebut dilakukan secara besar-besaran dengan menargetkan sejumlah sasaran strategis Serbia. Akhir dari intervensi militer tersebut adalah perjanjian Dayton, 14 Desember 1995 yang mengakhiri perang Bosnia.
Tahun 1995-96, NATO mengirimkan sejumlah 60,000 pasukan perdamaian (IFOR) untuk memonitor perkembangan situasi pasca kesepakatan damai. Tugas tersebut kemudian diambil alih oleh SFOR dan EUFOR yang terus berupaya meminimalisir potensi terjadinya konflik serta mengawal proses pembangunan negara dan di Bosnia sampai saat ini.

Indikator Keberhasilan Humanitarian Intervention di Bosnia
Perjanjian Dayton yang ditanda tangani di Paris memiliki tujuan utama penghentian segala bentuk kekerasan. Upaya tersebut ditempuh dengan mengajukan tawaran kompromi pembagian kekuasaan. Sebagai hasil dari kesepakatan itu adalah berdirinya Republik Bosnia-Herzegovina dengan dua entitas semi independen, Federasi Bosnia Herzegovina untuk etnis Muslim Bosnia dan Kroasia serta Republika Srpska yang didominasi etnis Serbia.
Jika intervensi kemanusiaan dilihat dari sudut pandang penghentian kekerasan, dapat dikatakan bahwa aksi yang dilakukan komunitas internasional itu terbilang berhasil. Kebijakan desentralisasi yang disepakati dalam perjanjian Dayton memang sukses mengakhiri kekerasan yang terjadi di Bosnia.  Namun apabila indikator keberhasilan intervensi kemanusiaan melibatkan proses state-building yang dinilai menggunakan long-term perspective  maka intervensi kemanusiaan ke Bosnia memiliki banyak keterbatasan. (Diehl, 2008)
Problem paling kentara pada proses pembangunan kembali adalah masalah segregasi etnis. Dengan distribusi jumlah etnis yang hampir berimbang, etnis Bosnia (44%), Kroasia (17%) dan  Serbia (31%), potensi terjadinya konflik sangat besar. Hal itu diperkuat dengan kebijakan pemisahan etnis yang meliputi sejumlah lini, mulai dari militer hingga pendidikan, yang memisahkan warga etnis Bosnia dan Kroasia dengan Serbia. Kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan konflik antar etnis. Ungkapan “Sebagaimana orang Bosnia boleh lepas dari Yugoslavia, demikian pula orang Serbia berhak melepaskan diri dari Bosnia” sewaktu-waktu dapat memicu aksi separatis, terutama dari warga Republik Sprska (Serbia).
Dari sisi ekonomi, proses recovery menghadapi problem yang cukup kompleks. Bosnia menerima bantuan luar negeri sebesar U$1 miliar Dollar per tahun untuk proses pemulihan pasca konflik. Namun hingga saat ini, bantuan dan resep ekonomi yang diberikan negara dan organisasi donor (IMF, World Bank, Amerika dan Uni Eropa) belum membuahkan hasil. Sebaliknya, perekonomian Bosnia masih terbilang buruk. Tahun 2011, pendapatan per kapita Bosnia sebesar $ 8,200, menduduki urutan ke 123 dari seluruh negara di dunia dengan rata-rata tingkat inflasi 3,8%. Tingkat pengangguran juga masih cukup tinggi sekitar 43,3 %. Jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan sekitar 18,6 %. Lesunya pertumbuhan ekonomi tersebut ditengarai akibat kebijakan ekonomi neo-liberalisme yang diberikan oleh lembaga donor yang kurang efektif. (Chossudovsky, 2002)
Mungkin keberhasilan intervensi kemanusiaan di Bosnia yang paling terlihat adalah pada aspek judicial-legal. ICTY yang dibentuk melalui Resolusi DK PBB 827 bertujuan untuk mengadili orang-orang yang terlibat pelanggaran kemanusiaan serius di negara-negara bekas anggota Yugoslavia. ICTY berhasil menangkap sejumlah petinggi Serbia yang terbukti melakukan kekerasan kemanusiaan, seperti Radovan Karadzic, Slobodan Milosevic, Ratko Mladic, untuk dibawa ke pengadilan internasional guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Kesimpulan
            Intervensi kemanusiaan di Bosnia dapat dikatakan berhasil, apabila dilihat dari minimnya angka kekerasan yang terjadi pasca 3 tahun konflik brutal. Sepanjang periode perang Bosnia, lebih dari 100,000 orang terbunuh, 419,000 orang tertawanan dan negara hancur total. Intervensi yang melibatkan 60,000 tentara multinasional sukses menghentikan konflik brutal. Korban dari tentara perdamaian hanya 36 tentara. Kondisi sekarang, satu juta pengungsi telah kembali ke rumah mereka, para pelaku tragedy kemanusiaan telah diseret ke pengadilan, konflik bersenjata sangat jarang terjadi, pasukan penjaga perdamaian yang berjaga di Bosnia sekarang tersisa kurang dari 1,000 orang. Situasi tersebut mengindikasikan keamanan dan perdamaian di Bosnia sudah cukup stabil. Dalam laporannya tahun 2011, UNDP memasukkan Bosnia ke peringkat 74 Human Development Index, yang berarti negara dengan tingkat pembangunan tinggi. Peringkat Bosnia tersebut bahkan jauh lebih tinggi dari Indonesia yang berada di urutan 124.
            Namun Bosnia dan dunia internasional masih memiliki PR besar terkait masalah segegrasi sosial berlatar belakang etnis. Potensi konflik antar etnis masih sangat besar, jika hal ini dibiarkan terus berlangsung. Untuk mencegah hal tersebut perlu diadakan upaya integrasi dan membangun kesadaran progresif akan negara multi kultular. Problem lain adalah masalah perekonomian yang masih lesu. Kebijakan ekonomi neo-liberalisme yang dicanangkan lembaga donor dari dunia Barat belum bisa memacu pertumbuhan ekonomi di Bosnia. Akan tetapi secara umum, baik dilihat dari shor-term ataupun long-term perspective, intervensi kemanusiaan yang dilakukan atas Bosnia dapat dikatakan sukses, kendati dalam sejumlah aspek masih terdapat beberapa keterbatasan.
           
Referensi :
Paul Diehl (2008), Peace Operation, Cambridge: Polity Press. Chapter 3-5
Michel Chossudovsky, Dismantling Former Yugoslavia, Recolonizing Bosnia-Herzegovina, Covert Action Quarterly,  Centre for Research on Globalisation (CRG),  globalresearch.ca,  19  February 2002
Stathis N. Kalyvas and Nicholas Sambanis, Bosnia’s Civil War; Origins and Violence Dynamics
Klaudyna Rajchel, et. al, Bosnia and Herzegovina; Post-Conflict Reconstruction, Centre For Peace And Conflict Studies
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bk.html