Thursday, August 30, 2012

Dinasti Buwaihid dan Seljuk Agung; Sejarah, Perkembangan, dan Capaian Peradabannya



Abstraksi
Pasca berlalunya era pengaruh Turki, Dinasti Abbasiah memasuki babak baru perjalanan kekuasaannya. Pada periode ketiga ini, roda pemerintahan jatuh ke tangan Bani Buwaihid yang berkuasa pada rentang waktu 334 H/945 M – 447 H/1055 M. Tak lama berselang, Dinasti baru ini segera berkuasa penuh di Persia. Dengan kekuasaan resmi berada di tangan, segera saja Buwaihid bersaudara mulai menganeksasi wilayah-wilayah di sekitar kawasan.

Sepanjang pertengahan abad 11 M, pemerintahan Dinasti Buwaihid mulai melemah. Invasi-invasi militer yang dilakukan oleh Ghaznawiah dan Seljuq Turki melemahkan jalannya pemerintahan. Jatuhnya kekuasaan Bani Buwaih ke tangan Seljuk bermula dari perebutan kekuasaan di dalam negeri. Ketika al-Malik al- Rahim memegang jabatan Amir al-Umara, kekuasaan itu dirampas oleh panglimanya sendiri, Arselan al-Basasiri. Dengan kekuasaan yang ada di tangannya, al-Basasiri berbuat sewenang-wenang terhadapal Al-Malikal-Rahim dan Khalifah al-Qaimdari Bani Abbas; bahkan dia mengundang khalifah Fathimiyah, (al-Mustanshir, untuk menguasai Baghdad. Hal ini mendorong khalifah meminta bantuan kepada Tughril Bek dari dinasti Seljuk yang berpangkalan di negeri Jabal. Pada tanggal 18 Desember 1055 M/447 H pimpinan Seljuk itu memasuki Baghdad. Al-Malik al-Rahim, Amir al-Umara Bani Buwaih yang terakhir, dipenjarakan. Dengan demikian berakhirlah kekuasaan Bani Buwaih dan bermulalah kekuasaan Dinasti Seljuk. Pergantian kekuasaan ini juga menandakan awal periode keempat khilafah Abbasiyah.
Pasca runtuhnya Dinasti Buwaihid, Bani Seljuq mengambil alih pemerintahan. Ini sekaligus menandai masuknya episode keempat sejarah Imperium Abbasiyah. Bani Seljuq memerintah di kawasan Irak selama hampir 2 abad. Elit penguasa di era Seljuq mayoritas didominasi oleh etnis Turki. Mereka adalah keturunan suku nomaden yang banyak menempati wilayah Turkistan. Mereka berasal dari klan Oghuz (Ghuz).
Salah satu penguasa yang paling cemerlang dari dinasti Seljuk adalah Malik Syah. Pasca penobatannya menjadi Sultan, Malik Syah melakukan serangan balasan ke kawasan Khawarizm untuk memadamkan pemberontakan Qarakhanid dan Ghazanwiah. Tak lama keduanya pun takluk kepada kesultanan Seljuq. Malik Syah memindahkan ibukota pemerintahan dari Ray ke Isfahan, melakukan serbuah ke Georgia dan melebarkan sayap kekuasaan hingga Laut Hitam. Di bawah kepemimpinan Malik Syah, Imperium Seljuq terbentang dari tepi pantai Mediterania, wilayah pegunungan Asia Tengah, terus ke timur mencapai Armenia, Georgia, Mesopotamia, Qarakhan, Ghazna, Syria, Hijaz, Yaman, dan Aden telah menjadi bagian dari Imperium Seljuq Raya (Daulah al-Salajiqah al-Kubra).
Kematian Malik Syah (1092) menimbulkan pengaruh signifikan bagi perkembangan kekuasaan dinasti Seljuq. Pada saat inilah kekuasaan Bani Seljuq perlahan mundur dan melemah. Konflik intern di kalangan keluarga penguasa Seljuq mulai mengemuka. Keluarga Seljuq di Syria, Asia Minor dan Kerman melepaskan diri dari Imperium tatkala terjadi sengketa antar keluarga kerajaan di Iraq. Pada 1153 pecah revolusi Oghuz. Para revolusi ini, gerilyawan berhasil menawan Sanjar -raja terakhir Dinasti Seljuq-, dan membunuh para amir dan gubernur pemerintahan. Setahun setelah penangkapannya, Sanjar meninggal. Dengan demikian berakhirlah riwayat dinasti Seljuq Iraq.

Latar Belakang Historis
Sejak pertama kali bangsa Arab melakukan invasi ke Persia, daerah-daerah dataran tinggi Jilan sebelah selatan Laut Kaspia nyaris menjadi daerah tak bertuan. Masyarakat Buwaihi yang mendiami wilayah tersebut merupakan suku Dailami yang berasal dari kabilah Syirdil Awandan. Profesi mereka yang terkenal adalah sebagai tentara infanteri bayaran.
Medan pegunungan yang terjal dan curam menjadi tantangan berat bagi khalifah untuk menaklukkan daerah tersebut. Barulah pada abad ke-3 H/ 9 M Dinasti Abbassiah berhasil menguasai wilayah ini. Namun hal itu tak sepenuhnya berlaku. Meskipun secara de jure Khilafah Abbasiah adalah penguasa sah wilayah ini, namun di tataran akar rumput, suara-suara ketidakpuasan terhadap pemerintah seringkali menggema. Keterpencilan wilayah membuat ideologi Sunni yang dianut penguasa menjadi sulit masuk. Ditambah lagi dengan kenyataan mayoritas penduduk di sana merupakan etnis Persia yang secara kultural mempunyai kedekatan emosional dengan Syiah.
Perkenalan mereka dengan Syiah diawali dengan pengungsian golongan Aliyyah yang ditindas oleh Bani Abbasiyah pada awal tahun 175 H/ 791 M. Al-Hasan ibnu Zaid (al-Dai al-Kabir/w. 270 H/884 M) seorang kalangan Aliyyah menyebarkan Syiah di wilayah Dailam dan mendirikan sebuah kerjaaan Aliyah yang independen di Dailam dan Jilan. al-Hasan ibnu Zaid kemudian digantikan oleh saudaranya Abu Abdullah Muhammad ibnu Zaid (al-Dai ila al-Haq/w. 287 H/ 900 M).[1]
Karena alasan ini lah Syiah mendapatkan mendapatkan tempat di hati masyarakat sehingga berkembang menjadi ideologi utama di kalangan masyarakat Dailam. Kesukaran menemukan akses informasi dari luar, serta kondisi alam yang ganas membuat mereka memiliki watak keras dan fanatik dengan ajaran Syiah yang dianutnya. 
Sementara itu, paruh kedua abad 3 H/9 M kekhalifahan pusat Abbassiyah mulai mengalami kemerosotan. Kekuatan poltik dan militer yang dimilikinya tak lagi mampu membendung benih-benih pemberontakan yang melanda di daerah-daerah pinggiran kekuasaannya. Sentimen rasial yang merebak di antara bangsa Arab-Persia semakin runyam ditambah dengan kehadiran bangsa Turki yang mulai melakukan konsolidasi di pusat pemerintahan.
Tidak seperti pada periode pertama kekuasaannya, ketika itu Dinasti Abbassiyah benar-benar menjelma menjadi sebuah dinasti yang kuat. kekuasaannya meliputi wilayah yang terbentang dari samudera Atlantik hingga daerah Khurasan. Karena dipegang oleh orang-orang kuat, keperkasaan Dinasti Abbasiyah pada periode ini mampu meredam riak-riak politik sehingga membuat daerah-daerah taklukakannya tunduk dan loyal terhadap pemerintah pusat di Baghdad. Namun hal ini tak selamanya langgeng.
Masuk pada periode selanjutnya, kekuasaan Bani Abbassiyah mengalami kemunduran. Karena dipimpin oleh orang-orang lemah, perlahan namun pasti wibawa Khalifah terus merosot. Satu persatu daerah taklukkan melepaskan diri dan menyatakan memerdekakan diri. Daulah Umayyah di Spanyol dan Dinasti Idrisiah di Maroko merupakan kerajaan-kerajaan yang melepaskan diri dari pemerintahan Baghdad. Sementara itu gubernur atau penguasa lokal yang ditunjuk untuk memerintah propinsi-propinsi tertentu di pinggiran semakin mendapatkan pengaruh yang cukup besar di kalangan rakyat. Akibatnya jelas, pada tataran praktis, merekalah yang memegang kekuasaan di wilayah bersangkutan. Sementara hubungan penguasa dengan pemerintah pusat hanya ditandai dengan pembayaran upeti. Dinasti Aghlabiyah di Tunisia dan Thahiriyyah di Khurasan merupakan contoh negara-negara yang secara de facto dikuasai oleh penguasa lokal mereka.
Ditengarai, para khalifah Abbasiyah sengaja membiarkan hal ini, dikarenakan tidak cukup kuat untuk menundukkan propinsi-propinsi jauh tersebut sehingga loyalitas dan sumpah setia mereka sulit didapatkan. Pemerintah pusat sudah cukup puas dengan upeti yang dibayarkan daerah sebagai formalitas pengakuan mereka kepada Khalifah. Selain itu kebijakan para penguasa Bani Abbasiyah yang cenderung menitikberatkan pembangunan peradaban ketimbang politik dan ekspansi militer juga turut andil menciptakan ruang gap antara pemerintahan pusat yang maju dan daerah yang semakin tertinggal. Nah hal itulah yang kemudian dimanfaatkan oleh para pemimpin militer dan penguasa lokal untuk merongrong pemerintahan.
Menurut Watt, seperti yang dikutip Badri Yatim, sebenarnya keruntuhan kekuasaan Bani Abbas mulai terlihat sejak awal abad kesembilan. Fenomena ini mungkin bersamaan dengan datangnya pemimpin-pemimpin yang memiliki kekuatan militer di propinsi-propinsi tertentu yang membuat mereka benar-benar independen. Kekuatan militer Abbasiyah waktu itu mulai mengalami kemunduran. Sebagai gantinya, para penguasa Abbasiyah mempekerjakan orang-orang profesional di bidang kemiliteran, khususnya tentara Turki dengan sistem perbudakan baru seperti diuraikan di atas. Pengangkatan anggota militer Turki ini, dalam perkembangan selanjutnya teryata menjadi ancaman besar terhadap kekuasaan khalifah. Apalagi pada periode pertama pemerintahan dinasti Abbasiyah, sudah muncul fanatisme kebangsaan berupa gerakan syu'u arabiyah (kebangsaan/anti Arab). Gerakan inilah yang banyak memberikan inspirasi terhadap gerakan politik, disamping persoalan-persoalan keagamaan. Nampaknya, para khalifah tidak sadar akan bahaya politik dari fanatisme kebangsaan dan aliran keagamaan itu, sehingga meskipun dirasakan dalam hampir semua segi kehidupan, seperti dalam kesusasteraan dan karya-karya ilmiah, mereka tidak bersungguh-sungguh menghapuskan fanatisme tersebut, bahkan ada diantara mereka yang justru melibatkan diri dalam konflik kebangsaan dan keagamaan itu.[2]
Dengan wilayah yang luas dan roda pemerintahan di pegang oleh orang-orang lemah dan hobi berfoya-foya maka terjadilah chaos di pusat pemerintahan. Militer yang digadang-gadang sebagai benteng terakhir pertahanan khalifah ompong tak bertaji. Akibatnya untuk menutupi kekurangan tersebut Khalifah Al-Mu’tashim mengangkat tentara bayaran yang berasal dari Turki. Masuknya suku bangsa Turki di tengah-tengah pusat pemerintahan menambah keras persaingan antar bangsa yang sebelumnya hanya melibatkan orang-orang Arab dan Persia.
Keberadaan militer unsur Turki ini awalnya tidak membawa masalah bagi dinasti Abbasiah. Hal ini disebabkan karena khalifah Al-Mu’tashim dan khalifah Al-Watsiq, memiliki kemampuan manajerial yang baik. Namun ketika pemerintahan dikendalikan oleh khalifah yang lemah yakni al-Mutawakkil terjadilah ”pagar makan tanaman”, kalangan militer unsur Turki ini merebut kekuasaan dengan cepat. Praktis setelah al-Mutawakkil wafat, khalifah bagaikan boneka yang tak bisa berbuat apa-apa. Bahkan merekalah yang memilih dan menjatuhkan khalifah sesuai dengan keinginan politik mereka. Sepanjang pemerintahan Abbasiyah selanjutnya, selalu dilakukan usaha-usaha untuk melepaskan diri dari cengkeraman para perwira Turki, tetapi selalu gagal. Dari dua belas khalifah pada periode kedua ini, hanya empat orang yang wafat dengan wajar, selebihnya, kalau bukan dibunuh, mereka diturunkan dari tahta dengan paksa[3].


Kelahiran Dinasti Buwaihid
Pasca berlalunya era pengaruh Turki, Dinasti Abbasiah memasuki babak baru perjalanan kekuasaannya. Pada periode ketiga ini, roda pemerintahan jatuh ke tangan Bani Buwaihid yang berkuasa pada rentang waktu 334 H/945 M – 447 H/1055 M.
Sejarah pemerintahan Dinasti Buwaihid bermula dari tiga bersaudara, Ali bin Buya, Hassan dan Ahmad. Mereka adalah putra Abu Syujua, seorang nelayan sederhana dari Jilan. Untuk mengubah nasib keluarga, Sang Ayah menyuruh mereka masuk dinas militer karena saat itu menjadi tentara adalah pekerjaan yang menggiurkan secara finansial. Mulanya mereka bergabung dalam pasukan yang dikomandoi oleh Makan bin Kali. Karena Makan bin Kali bukanlah panglima cakap, ketiga bersaudara tersebut memutuskan mengabdi kepada Mardawij ibnu Ziyar al-Jili pendiri Dinasti Ziyariyah, di Thabaristan dan Jurjan. Karena prestasi mereka, Mardawij mengangkat Ali menjadi gubernur al- Karaj, sebelah tenggara Hamadan. Sedangkan kedua saudaranya diberi kedudukan penting lainnya.
Dalam waktu singkat Ali berhasil meraih banyak loyalis dari kalangan suku Daylam. Hal ini membuat Mardawij curiga akan niat terselubung Ali. Ia bersiap menyerang Ali. Mengetahui gelagat tak baik, Ali menyiapkan pasukannya dan mulai bergerak ke selatan dan menguasai Isfahan. Atas bantuan para sekutunya, Mardawij berhasil memaksa Ali untuk menarik mundur pasukannya. Kemudian Ali beralih menuju Arrajan di Persia, menguasai kota, dan tak lama kemudian berhasil menaklukkan Yaqut, Gubernur Daulat Abbasiyah yang memerintah wilayah tersebut. Setelah itu Ali berhasil menaklukkan daerah-daerah lain dan menjadikan Syiraz sebagai pusat pemerintahan.
Pada 323 H/935 M Mardawij tewas di tangan tentara Turkinya sendiri. Kondisi ini membuat Dinasti Ziyarid yang diperintahnya jatuh. Wilayah teritorial yang menjadi kekuasaannya diambil alih oleh Dinasti Buwaih. Hanya daerah kawasan Kaspia saja yang selamat dari terjangan mereka. Ekspansi militer Buwaihid bersaudara semakin merajalela. Hasan berhasil menaklukkan seluruh Media. Ahmad dan pasukannya menguasai wilayah Kerman (967) dan Kuzestan (967). Sementara Ali sebagai saudara tertua merebut beberapa daerah di Persia seperti Ray, Isfahan, Jabal, Oman (967), Jazira (979), Tabaristan (980), dan Gorgan (981).[4]
Tak lama berselang, Dinasti baru ini segera menjalin hubungan diplomatik dengan Khalifah Abbasiyah, Al-Radhi billah. Untuk mendapatkan legalisasi kekuasaannya oleh Khalifah, Ali mengirimkan sejumlah uang ke pemerintah pusat. Khalifah menjadikan Ali resmi sebagai Gubernur yang berkuasa penuh di Persia.
Dengan kekuasaan resmi berada di tangan, segera saja Buwaihi bersaudara mulai menganeksasi wilayah-wilayah di kawasan. Mulai dari Irak, Ahwaz, Wasith jatuh ke tangan mereka. Dari sini mereka berancang-ancang menuju ke Baghdad yang saat itu sedang dilanda kekisruhan politik akibat perbuatan jabatan amir al-umara (panglima tertinggi) antara wazir dan pemimpin militer. Para pemimpin militer meminta bantuan kepada Ahmad ibnu Buwaihi yang berkedudukan di Ahwaz. Permintaan itu dikabulkan. Ahmad dan pasukannya tiba di Baghdad pada tanggal 11 Jumadil-Ula 334 H/945 M. Ia disambut baik oleh khalifah dan langsung diangkat menjadi amir al-umara, penguasa politik negara, dengan gelar Muizz al-Daulah. Saudaranya, Ali, yang memerintah di bagian selatan Persia dengan pusatnya di Syiraz diberikan gelar Imad al-Daulah dan Hasan yang memerintah di bagian utara Isfahan dan Ray, dianugerahi gelar Rukn al-Daulah. Sejak itu. Sebagaimana terhadap para pemimpin militer Turki sebelumnya, para khalifah tunduk kepada bani Buwaihi.
Saat pemerintahan berada di tangan khalifah al-Radi (934-940) kendali atas politik dan keamanan secara efektif berada di tangan panglima tertinggi. Sejarah mencatat bahwa pejabat panglima tertinggi silih berganti. Pada saat jabatan ini dipangku oleh Ahmad ibnu Buwayh peletakan dasar dan pembangunan kekuasaannya dilakukan di daerah Ahwaz, Bashrah dan Wasith dan melakukan persekutuan dengan pihak luar yakni, Baridiyah dan Hamdaniyah. Kendali pangima tertinggi atas pemerintahan begitu kuat, sehingga pengangkatan dan pemberhentian khalifah juga berada di tangan mereka.

Masa Kemunduran
Sepanjang pertengahan abad 11 M, pemerintahan Dinasti Buwaihid mulai melemah. Invasi-invasi militer yang dilakukan oleh Ghaznawiah dan Seljuq Turki melemahkan jalannya pemerintahan. Tahun 1055 Tughrul menguasai Baghdad, pusat pemerintahan Kekhalifahan dan menaklukkan pemerintah terakhir Dinasti Buwaihid.[5]
Kekuatan politik Bani Buwaih tidak lama bertahan. Setelah generasi pertama, tiga bersaudara tersebut, kekuasaan menjadi ajang pertikaian diantara anak-anak mereka. Masing-masing merasa paling berhak atas kekuasaan pusat. Misalnya, pertikaian antara 'Izz al-Daulah Bakhtiar, putera Mu'izz al-Daulah dan 'Adhad al-Daulah, putera Imad al-Daulah, dalam perebutan jabatan amir al-umara. Perebutan kekuasaan di kalangan keturunan Bani Buwaih ini merupakan salah satu faktor internal yang membawa kemunduran dan kehancuran pemerintahan mereka. Faktor internal lainnya adalah pertentangan dalam tubuh militer, antara golongan yang berasal dari Dailam dengan keturunan Turki. Ketika Amir al-Umara dijabat oleh Mu'izz al-Daulah persoalan itu dapat diatasi, tetapi manakala jabatan itu diduduki oleh orang-orang yang lemah, masalah tersebut muncul ke permukaan, mengganggu stabilitas dan menjatuhkan wibawa pemerintah.
Sejalan dengan makin melemahnya kekuatan politik Bani Buwaih, makin banyak pula gangguan dari luar yang membawa kepada kemunduran dan kehancuran dinasti ini. Faktor-faktor eksternal tersebut diantaranya adalah semakin gencarnya serangan-serangan Bizantium ke dunia Islam, dan semakin banyaknya dinasti-dinasti kecil yang membebaskan diri dari kekuasaan pusat di Baghdad. Dinasti-dinasti itu, antara lain dinasti Fathimiyah yang memproklamasikan dirinya sebagai pemegang jabatan khalifah di Mesir, Ikhsyidiyah di Mesir dan Syria, Hamdan di Aleppo dan lembah Furat, Ghaznawi di Ghazna dekat kabul, dan dinasti Seljuk yang berhasil merebut kekuasaan dari tangan Bani Buwaih.
Jatuhnya kekuasaan Bani Buwaih ke tangan Seljuk bermula dari perebutan kekuasaan di dalam negeri. Ketika al-Malik al- Rahim memegang jabatan Amir al-Umara, kekuasaan itu dirampas oleh panglimanya sendiri, Arselan al-Basasiri. Dengan kekuasaan yang ada di tangannya, al-Basasiri berbuat sewenang-wenang terhadapal Al-Malikal-Rahim dan Khalifah al-Qaimdari Bani Abbas; bahkan dia mengundang khalifah Fathimiyah, (al-Mustanshir, untuk menguasai Baghdad. Hal ini mendorong khalifah meminta bantuan kepada Tughril Bek dari dinasti Seljuk yang berpangkalan di negeri Jabal. Pada tanggal 18 Desember 1055 M/447 H pimpinan Seljuk itu memasuki Baghdad. Al-Malik al-Rahim, Amir al-Umara Bani Buwaih yang terakhir, dipenjarakan. Dengan demikian berakhirlah kekuasaan Bani Buwaih dan bermulalah kekuasaan Dinasti Seljuk. Pergantian kekuasaan ini juga menandakan awal periode keempat khilafah Abbasiyah.[6]

Dinamika Sosial-Politik Era Dinasti Buwaihid
Eksistensi Dinasti Buwaihid dalam panggung sejarah Islam membawa warna tersendiri. Kemunculan mereka yang diprakarsai oleh 3 bersaudara; Ali (Imad al-Daulah), Hasan (Rukn al-Daulah) dan Ahmad (Muizz al-Daulah) menyajikan satu sistem politik unik yang tak lazim. Tidak seperti sistem kerajaan yang jamak berlaku di massa itu, konsep pemerintahan Dinasti Buwaihid  lebih mirip negara federasi era kontemporer. Tampuk kekuasaan dibagi kepada beberapa anggota klan Buwaihid. Masing-masing pemegang tampuk pemerintahan menguasai wilayah berbeda dan kesemuanya mendapatkan pembagian wilayah yang adil. Kedudukan di antara para amir Buwaihid adalah setara. Sedangkan kedudukan Khalifah Abbasiyah hanyalah sebagai simbol negara semata, yang praktis tidak memiliki kewenangan kecuali sebagai otoritas tertinggi keagamaan bagi Muslim Sunni.
Penguasa satu wilayah disebut Amir, yang berarti gubernur atau pangeran. Amir-amir tersebut dikepalai oleh seorang senior bergelar amirul umara atau amir senior (penguasa tertinggi). Meskipun digelari dengan amirul umara, namun dia tidak memiliki kewenangan untuk menguasai daerah-daerah lain selain wilayah keamirannya sendiri. Tiap-tiap keamiran menikmati otonomi luas terhadap wilayahnya.
Pasukan militer, sebagian terdiri dari infanteri Daylamid dan pasukan kavaleri Turki. Eksistensi kedua bangsa di tubuh militer menimbulkan konflik internal. Kompetisi tak sehat muncul dan masing-masing berusaha saling menjatuhkan yang lain. Akibatnya, mereka lebih loyal kepada komandan-komandan lokal mereka yang memiliki ambisi pribadi terhadap kekayaan dan kekuasaan ketimbang setia kepada negara.[7]
Nampaknya darah Persia yang mengalir dalam tubuh penguasa Bani Buwaihid membuatnya tergerak untuk menghidupkan kembali kegemilangan Bangsa Persia. Dalam kekuasaannya penguasa Bani Buwaihid menggunakan gelar raja-raja kuno Persia. Salah satu gelar raja Iran kuno yang digunakan kembali oleh keluarga Buwaihid adalah Shahanshah (raja diraja) yang disematkan pada Adlud Daulah.
Selain itu mereka juga mengambil nama Muslim yang indah, melakukan sejumlah upacara untuk mempertunjukkan lambang-lambang kebesaran kerajaan, seperti mahkota dan singgasana, dan memelihara sifat mistik kerajaan untuk mengukuhkan pelantikan yang bersifat ketuhanan yang diilhamkan melalui mimpi, mukjzat dan kenabian. Mereka juga menciptakan urut-urutan nasab yang menghubungkan mereka dengan raja-raja Persia kuno, dan mengembangkan karya-karya publik, literatur, seni, sebagai simbol-simbol kebesaran kerajaan.[8]
Sistem pergantian kekuasaan dilakukan dengan cara pewarisan (hereditary). Pasca menguasai pusat pemerintahan Khilafah di Baghdad, Bani Buwaihid memindahkan pusat pemerintahan dari Syiraz ke Baghdad. Untuk membedakan dengan gedung khilafah (Dar al-Khilafah) yang berfungsi sebagai simbol dan tempat tinggal khalifah, mereka mendirikan gedung pemerintahan tersendiri di tengah kota dengan nama Dar al-Mamlakah. Gedung ini difungsikan sebagai tempat amir Buwaihid menjalankan roda pemerintahan. Walaupun demikian, kendali politik yang sebenarnya masih berada di Syiraz, tempat Ali bin Buwaihi bertahta.

Kondisi Ekonomi
Perubahan atmosfer politik dan sosial yang ekstensif ini dibarengi dengan instabilitas ekonomi. Penghujung abad sembilan dan sepanjang paruh pertama abad sepuluh perekonomian Iraq mengalami kehancuran.
Masa pemerintahan Buwaihid merupakan masa yang suram bagi penduduk Baghdad. Berbeda 180 derajat dari kemegahannya di masa silam, era ini menandai kejatuhan Baghdad sebagai kota metropolitan sekaligus ibukota kekhalifahan. Meskipun benih-benih kegagalan Baghdad sudah tercium sebelum era Buwaihid, namun bertambah parah tatkala Bani Buwaihid berkuasa.
Lebih dari satu abad, khalifah tidak menyediakan dana irigasi dan berbagai proyek reklamasi pada sebagian besar wilayah profinsi subur. Beberapa kanal irigasi di Sungai Tigris hancur total akibat peperangan berkepanjangan. Sebagian penduduk meninggalkan distrik-distrik di sekitar aliran sungai. Panen pertanian gagal akibat pemberontakan kaum budak di Iraq selatan. Administrasi perkotaan kacau balau, akses terhadap fasilitas publik sangat terbatas, ketersediaan sarana penunjang kehidupan semakin jarang, dan heterogenitas etnis serta kepadatan penduduk yang tinggi turut menyumbang faktor metamorfosa Iraq dari kawasan yang dulunya paling makmur menjadi paling miskin[9].
 Akibatnya, permasalahan-permasalahan khas kota-kota besar era kontemporer mulai bermunculan. Salah satunya dengan suburnya komunitas gang para pemuda yang dikenal dengan fityan, ayyarun, atau ghazis. Gang ini beranggotakan laki-laki lajang dari kalangan kelas pekerja yang berpisah dari keluarga, kesukuan, dan kerap melakukan aktifitas-aktifitas kriminal.[10]

Dinamika Keagamaan
Seperti halnya mayoritas suku Daylam pada masa itu, penguasa Buwaihid adalah penganut fanatik Syiah Zaidiah. Setelah mengambil alih kekuasaan di Iran dan Iraq mereka cenderung identik dengan Shiah Itsna Asyariah. Kentara ada faktor politis yang berperan dalam keputusan mereka berpindah madzhab. Faktanya, keluaraga Buwaihid bukanlah keturunan langsung dari Imam-imam suci Syi’ah. Hal ini dipandang sebagai suatu kekurangan, karena dalam teologi Syiah Zaidiah, seorang pemimpin negara haruslah dari anak cucu Sayyidina Ali, Imam Syiah yang pertama. Untuk mendapatkan legitimasi teologis atas kekuasaan mereka, keluarga Buwaihid merapat ke Syiah Itsna Asyariah. Doktrin Syiah Itsna Asyariah yang mengimani hilangnya Imam ke-12 mereka dan sebagai ganti, kepemimpinan boleh diserahkan pada siapa saja yang mampu untuk memikulnya. Dengan adanya doktrin tersebut maka keabsahan pemerintahan Bani Buwaihid mendapatkan supremasi teologis  dari Doktrin Agama dan Ulama.
Pada masa pemerintahan Bani Buwaihid sering sekali terjadi kerusuhan sektarian. Di Baghdad, tempat roda pusat pemerintahan berada didominasi oleh kalangan sunni. Demikian pula Dinasti Abbasiyah adalah pemeluk sunni taat. Di samping itu madzhab Syiah yang mereka anut juga mendapatkan tantangan dari dinasti-dinasti tetangganya. Di sebelah selatan Laut Kaspia, dekat perbatasan utara teritorial pemerintahan Buwaihid, Dinasti Ziyarid yang sunni selalu mengancam kekuasaan mereka. Sementara di timur laut, tepatnya di Khurasan Dinasti Samanid, lalu Ghaznawid dengan ideologi sunni mereka juga turut mengintai supremasi syiah Dinasti Buwaihid. Hal ini yang melatarbelakangi kebijakan amir-amir Buwaihid untuk merangkul kalangan Kristen untuk menduduki jabatan-jabatan penting pemerintahan, ketimbang Muslim dari sekte lain.

Dinamika Ilmu Pengetahuan
Bani Buwaihid memiliki andil cukup besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Di era kekuasaannya banyak menelurkan cendekiawan-cendekiawan jenius di berbagai bidang. Astronomi, Tafsir, Filsafat, Kedokteran, Seni, Sejarah, Arsitektur dan Syiir merupakan beberapa disiplin keilmuan yang berkembang saat itu.
para penguasa Bani Buwaih mencurahkan perhatian secara langsung dan sungguh-sungguh terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan kesusasteraan. Pada masa Bani Buwaih ini banyak bermunculan ilmuwan besar, di antaranya al-Farabi (w. 950 M), Ibn Sina (980-1037 M), al-Farghani, Abdurrahman al-Shufi (w. 986 M), Ibn Maskawaih (w. 1030 M), Abu al-'Ala al-Ma'arri (973-1057 M), dan kelompok Ikhwan al-Shafa. Jasa Bani Buwaih juga terlihat dalam pembangunan kanal-kanal, masjid-masjid, beberapa rumah sakit, dan sejumlah bangunan umum lainnya. Kemajuan tersebut diimbangi dengan laju perkembangan ekonomi, pertanian, perdagangan, dan industri, terutama permadani.[11]
Dalam lapangan ilmu pengetahuan hal penting yang terjadi pada masa ini adalah pendirian Dâr al-‘Ilm oleh Wazir Sabur pada tahun 383 H/993 M di Karkh yang berfungsi sebagai pusat belajar. Di Dâr al-‘Ilm disediakan katalog dan terdapat 10.400 koleksi buku, ratusan koleksi al-Quran, autograph beberapa ilmuwan. Di era wazir Fakhr al-Muluk Abu Ghalib muncul sastrawan Mihyar ibnu Marwaih al-Daylami. Dalam bidang matematika dikenal Muhammad ibnu al-Hasan al-Karakhi yang menyusun kitab aljabar al-Fakhri (dipersembahakan untuk menghormati Fakhr al-Muluk Abu Ghalib) dan karya aritmetikanya al-Kafi. Dalam bidang sejarah dikenal Hilal al-Şabi dan Ibnu Miskawaih dengan karya monumentalnya Tajarib al-Umam. Dalam bidang astrologi dan astonomi dikenal ilmuwan-ilmuwan seperti Syarif ibnu al-A’lam yang telah menciptakan beberapa tabel astronomi yang telah digunakan selama tiga ratus tahun. Abu al-Qasim Ubaid Allah yang juga menulis beberapa buku tentang astronomi dan astrologi. Dalam bidang matematika dikenal Abu al-Qasim al-Anţaki. Karyanya antara lain adalah menulis uraian Euclid dan buku-buku aritmatika termasuk metode-metode perhitungan aritmatika.


Imperium Turki Seljuq

Masa Kelahiran
Pasca runtuhnya Dinasti Buwaihid, Bani Seljuq mengambil alih pemerintahan. Ini sekaligus menandai masuknya episode keempat sejarah Imperium Abbasiyah. Bani Seljuq memerintah di kawasan Irak selama hampir 2 abad. Elit penguasa di era Seljuq mayoritas didominasi oleh etnis Turki. Mereka adalah keturunan suku nomaden yang banyak menempati wilayah Turkistan. Mereka berasal dari klan Oghuz (Ghuz).  Mulanya mereka terbagi menjadi suku-suku kecil yang kemudian dipersatukan  dalam Tokuz-Oghuz, sebuah konfederasi yang terdiri dari gabungan 9 suku yang dikepalai Seljuq bin Duqaq. Pada sekitar abad 3-4 H mereka pergi ke arah Transoxiana dan Khurasan. Di sebuah wilayah muslim, Kzyl Orda (Khwarezm, dekat kota Jend) mereka menyatakan diri masuk Islam dengan mazhab Sunni.
Sebagai nenek moyang bangsa Turki, Seljuq mempunyai 4 putra, Mikail, Israil, Musa, dan Yunus. Ini mengindikasikan bahwa ada pengaruh Judaisme Khazar atau Kristen Nestorian pada dirinya, meskipun menurut banyak sumber mayoritas bangsa Turki ketika itu memeluk Shamanisme.  Seljuq sendiri memulai karirnya sebagai komandan tentara Khazar di bawah pimpinan Bequ, raja daerah Turkoman yang wilayahnya meliputi laut Arab dan Laut Kaspia. Mulanya Seljuq bersekutu dengan Dinasti Samaniyah yang melakukan perlawanan kepada Qarakhanid. Setelah kejatuhan Samaniyah oleh Qarakhanid dan kemudian oleh Ghaznawiyah, Seljuq mendeklarasikan independensi wilayah-wilayah yang dikuasainya.
Pasca mangkatnya Seljuq, kepemimpinan dilanjutkan oleh anak-anaknya, Israil dan kemudian Mikail. Namun kedua pemimpin tersebut tidak mampu berbuat banyak karena keburu tertangkap oleh penguasa Ghaznawiyah. Di bawah pimpinan anak Mikail, Tughrul dan Chagri, dinasti Seljuq berhasil merebut Naisapur (1037), Balkh, Jurjan, Tabaristan, Ray, Isfahan, serta mengalahkan Mahmud Ghazna pada pertempuran Dandanagan, 23 Mei 1040.[12] Dengan kemenangan ini, Bani Seljuq resmi menjadi penguasa wilayah Khurasan menggantikan Dinasti Ghaznawiyah. Setelah kemenangan di Khurasan, penguasa Seljuq meluaskan pengaruhnya ke Transoxiana dan Iran.
Pada 1055 Thugrul berhasil mengalahkan Imperium Buwaihid dan memasuki Baghdad. Khalifah Abbasiyah, yang saat itu memang tinggal nama mengakui kekuasaan Bani Seljuq dan memberi Thugrul gelar Sultan[13]. Setelah penaklukkan Baghdad, gerakan orang-orang Turki ini sukses menganeksasi Armenia, Azerbaijan, dan Anatolia Bizantium, yang  pada pertempuran Manzikart tahun 1071 berhasil mengalahkan Bizantium, dan menangkap sang kaisar. Selain itu mereka juga memasuki Iraq dan mesopotamia sampai Laut Tengah.
Sampai tahun kematiannya pada 1063, Thugril menguasai sebuah imperium yang terbentang sampai Iran Barat dan Mesopotamia. Saudaranya, Chaghri memerintah Khurasan. Sepeninggal keduanya, Seljuq diperintah oleh Alp Arselan (455-465 H/ 1063-1072) dan Malik Syah (465-485 H/ 1072-1092). Di bawah keduanya, Imperium Seljuq meliputi Iran, Mesopotamia, Syria dan Palestina. Pada 1071 Alp Arselan sukses mengalahkan kaisar Bizantium, Romanus IV Diogenes. Kemenangan ini sekaligus membuka peluang bagi gerakan penturkian (Turkification) di Asia Minor.[14] Gerakan ini dimulai dengan pengangkatan Sulaiman bin Qutlumish sebagai gubernur. Pada 1077 Alp Arselan memberikan otonomi khusus kepada kesultanan Seljuq Rum yang beribukota Iconim. Ia sendiri tidak ingin terlibat langsung dengan urusan intern pemerintahan dan hanya menuntut untuk loyal kepada pemerintah pusat Seljuq di Iraq. Dengan ini kesultanan Seljuq Rum resmi menjadi negara semi-independen.
Kesultanan Seljuq di Asia Minor terbagi menjadi banyak konfederasi kecil. Saltuqis di timur laut Anatolia, Mengujeqs di Anatolia timur, Artuqis di Anatolia tenggara, Danishmendis di Anatolia tengah, Chaka Begh di Izmir (Smyrna) serta Rum Seljuq di Anataolia barat yang dipimin oleh Beghlik Sulaiman Shah. Pada 1081 Sulaiman berhasil menguasai Nicea dan menebarkan ancaman keapada penguasa Kostantinopel saat itu.
Setelah penaklukkan Anatolia, pecah perang antara Imperium Seljuq dan gubernur Khawarizm dan Qarakhanid. Alp Arselan berhasil mengepung mereka dan hampir menyudahi perang di Fort Barzam dengan kemenangan sebelum dibunuh oleh Yusuf Kharezmi.[15]
Alp Arselan terbunuh, dan Malik Syah diangkat sebagai suksesornya. Resmi menjadi Sultan, Malik Syah melakukan serangan balasan ke kawasan Khawarizm untuk memadamkan pemberontakan Qarakhanid dan Ghazanwiah. Tak lama keduanya pun takluk kepada kesultanan Seljuq. Malik Syah memindahkan ibukota pemerintahan dari Ray ke Isfahan, melakukan serbuah ke Georgia dan melebarkan sayap kekuasaan hingga Laut Hitam. Di bawah kepemimpinan Malik Syah, Imperium Seljuq terbentang dari tepi pantai Mediterania, wilayah pegunungan Asia Tengah, terus ke timur mencapai Armenia, Georgia, Mesopotamia, Qarakhan, Ghazna, Syria, Hijaz, Yaman, dan Aden telah menjadi bagian dari Imperium Seljuq Raya (Daulah al-Salajiqah al-Kubra).
Imperium yang luas tersebut dibagi menjadi lima bagian:
1.Seljuk Besar yang menguasai Khurasan, Rayy, Jabal, Irak, Persia, dan Ahwaz. Ia merupakan induk dari yang lain. Jumlah Syekh yang memerintah seluruhnya delapan orang.
2.Seljuk Kirman berada di bawah kekuasaan keluarga Qawurt Bek ibn Dawud ibn Mikail ibn Seljuk. Jumlah syekh yang memerintah dua belas orang.
3.Seljuk Iraq dan Kurdistan, pemimpin pertamanya adalah Mughirs al-Din Mahmud. Seljuk ini secara berturut-turut diperintah oleh sembilan syekh.
4.Seljuk Syria, diperintah oleh keluarga Tutush ibn Alp Arselan ibn Daud ibn Mikail ibn Seljuk, jumlah syekh yang memerintah lima orang.
5.Seljuk Rum, diperintah oleh keluarga Qutlumish ibn Israil ibn Seljuk dengan jumlah syeikh yang memerintah seluruhnya 17 orang[16]

Masa Kemunduran
Setelah Malik Syah mangkat (1092), Dinasti Seljuq berturut-turut diperintah oleh Mahmud (1092–1094), Barkiyaruq (1094–1105), Malik-Shah II (1105), Muhammad I (1105–1118), Ahmad Sanjar (1118–1153).
Kematian Malik Syah menimbulkan pengaruh signifikan bagi perkembangan kekuasaan dinasti Seljuq. Pada saat inilah kekuasaan Bani Seljuq perlahan mundur dan melemah. Konflik intern di kalangan keluarga penguasa Seljuq mulai mengemuka. Keluarga Seljuq di Syria, Asia Minor dan Kerman melepaskan diri dari Imperium tatkala terjadi sengketa antar keluarga kerajaan di Iraq. Putera Malik Syah, Mahmud I diangkat menjadi sultan ketika berumur 5 tahun. Tapi tak lama kemudian ia disingkirkan oleh saudaranya sendiri, Berkiyaruq (1092). Sepanjang pemerintahan Berkiyaruq terjadilah Perang Salib. Dinasti Seljuq kehilangan Palestina oleh Bani Fatimiyah (di kemudian hari bani Fatimiyah juga kalah oleh pasukan Perang Salib). Instabilitas politik di pusat pemerintahan dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok Assassin untuk mengacaukan keamanan negara. Berkiyaruq meninggal pada 1105 dan digantikan oleh Malik-Shah II (1105), Muhammad Tapar (1105–1118) dan  Sanjar (1118–1153).
Sepanjang pemerintahannya, Sanjar berupaya untuk menstabilisasi kondisi politik dan keamanan negara. Masa pemerintahannya disibukkan untuk memadamkan revolusi yang digelar kalangan Qarakhanid di Transoxiana, Gurid di Afghanistan, dan Qarluk di Kyrghizistan. Ketika sibuk berperang melawan para pemberontak, datanglah invasi kaum nomadik Kara-Khitai di timur Qarakhanid dan berhasil meluluhlantakkan salah satu benteng penting Seljuq. Sanjar akhirnya takluk oleh Kara-Khitai dalam peperangan Qatwan pada 1141 dan kehilangan seluruh propinsi di timur hingga Sungai Sayhun (Jaxartes). Pada 1153 pecah revolusi Oghuz. Para revolusi kali ini, gerilyawan berhasil menawan Sanjar, dan membunuh para amir dan gubernur pemerintahan. Setahun setelah penangkapannya, Sanjar meninggal. Dengan demikian berakhirlah riwayat dinasti Seljuq Iraq.
Sementara itu  penguasa-penguasa Turki yang ada di Anatolia dan Asia Minor masih dapat bertahan. Seljuq Rum sendiri akhirnya jatuh ke tangan bangsa Mongol dalam pertempuran Kosedagh (1243). Akhir abad 13, Imperium Seljuq Raya resmi dinyatakan runtuh. Emir-emir lokal Turki, lalu menyingkir ke wilayah pegunungan dan melakukan konsolidasi kekuatan. Beberapa masa kemudian salah seorang keturunan mereka, Ustman berhasil membangkitkan kembali kejayaan bangsa Turki dengan mendirikan Dinasti Turki Ustmani[17].
 
Setting Sosial Imperium Seljuq Raya
Pada pemerintahan Bani Seljuq, posisi dan kedudukan khalifah Abbasiyah lebih baik. Dalam bidang agama, otoritas khilafah dikembalikan setelah beberapa lama dirampas orang-orang Syiah. Pengakuan dari daerah-daerah muslim lain -khususnya para penganut Sunni- terhadap Khalifah juga berdatangan.[18] Bahkan mereka mulai ikut merasakan tanggung jawab bersama untuk mempertahankan keamanan dan keutuhan komunitas Muslim, khususnya terhadap ancaman kalangan Syiah dan imperium Bizantium. Demikianlah, Dinasti Seljuq telah menyatukan kembali sebagian besar peninggalan imperium Abbasiyah, mengobarkan kembali impian kesatuan Muslim dan imperium universal[19].
Ketika berkuasa, Thugrul Bek memindahkan ibukota dari Baghdad ke Ray. Kesultanan, yang didukung oleh orang-orang Persia  bermaksud menciptakan sebuah sentralisasi pemerintahan dan sebuah kesultanan imperial Timur Tengah raya. Namun kapasitas organisasional dan institusional yang mendukung sebuah imperium besar belum tersedia saat itu. Perekonomian Iraq belum siap mendukung sentralisasi pemerintahan, administrasi biokratik sedang kacau balau. Pemerintahan Seljuq sendiri meskipun menyatukan banyak wilayah di bawah otoritas tunggal Sultan, belum memiliki gagasan baku berkenaan dengan legitimasi suksesi kepemimpinan. Karena berasal dari suku nomaden, hak berkuasa dianggap melekat pada keluarga berpengaruh secara keseluruhan. Sang penguasa berhak membagi-bagikan kekuasaannya kepada keluarga besarnya. Lebih-lebih, tradisi kesukuan masih menghargai institusi atabeg dimana seorang pemerintah lokal (gubernur) harus mengangkat seorang anak kecil dari keluarga penguasa sebagai sultan kecil dan memerintah atas namanya. Inilah awal dari kemerdekaan sejumlah keluarga Seljuq. Akhirnya, kelompok-kelompok kesukuan diberi sejumlah daerah kekuasaan yang independen. Seluruh aspek nomadik ini nyaris bertentangan dengan kesatuan imperial di bawah otoritas tunggal seorang Sultan.[20]
Pada periode kekuasaannya, penguasa Seljuq mengembalikan jabatan perdana menteri (wazir/ vizier) yang sempat dihapus pada masa Buwaihid. Sosok perdana menteri yang paling berpengaruh pada dinasti Seljuq adalah Nidzam al-Muluk. Ketika Sultan Alp Arselan dan Malik Syah sibuk memperluas wilayahnya hingga perbatasan Mesir, Nidzam al-Muluk melakukan inovasi dengan memprakarsai berdirinya Universitas Nidzamiah (1065) dan Madrasah Hanafiyah di Baghdad.[21] Hampir di setiap kota di Iraq dan Khurasan didirikan cabang Nidzamiah. Sebagaimana dikutip dari Philip K. Hitti, Universitas Nidzamiah inilah yang menjadi model bagi segala perguruan tinggi di kemudian hari.[22]
Untuk membentengi teologi Sunni dari serangan sekte Ismailiah, aliran-aliran filsafat, dan tariqat-tariqat sunni yang dianggap sesat, penguasa Seljuq mensposori program pemerintah  dengan mendirikan madrasa (masjid-universitas) di seantero negeri[23]. Di madrasa ini dipelajari sejumlah disiplin ilmu agama Islam, utamanya Fiqh, di samping juga diajarkan mata kuliah ilmu-ilmu sains dan humaniora.[24]
Dengan dukungan massif dari pemerintah Bani Seljuq, maka tak heran pada masa kekuasaannya banyak melahirkan ilmuwan dalam berbagi disiplin keilmuan. Diantaranya adalah al-Zamakhsyari dalam bidang tafsir, bahasa dan teologi; al-Qusyairi dalam bidang tafsir, Farid al-Din al-Attar dan Umar Khayam dalam bidang sastra, dan cendekiawan muslim terbesar, hujjat al-Islam Abu Hamid al-Ghazali dalam bidang Fiqh, Ushul Fiqh, Teologi , Logika, Filsafat, dan Tasawwuf.[25]
Eksistensi dinasti Seljuk dalam panggung sejarah Islam membawa banyak pengaruh signifikan terutama bagi komunitas Sunni. Mereka membawa konsep kesatuan umma bagi seluruh umat muslim-sunni, dan mengakhiri dominasi rezim Buwaihid yang Syiah[26]. Mereka juga berhasil menaklukkan Asia Minor dan menguasai kekaisaran Kristen Bizantium di benua Asia. Suatu prestasi yang tak pernah diraih masyarakat Muslim sebelumnya.
Namun di sisi lain, pemerintah Bani Seljuq tidak berdaya menghadapi persaingan kekuatan dengan Dinasti Fatimiyah Mesir yang anti Khilafah. Konsep pemerintahan yang mereka terapkan tidak terstruktur rapi dan sangat primitif. Akibatnya dengan memperlakukan kesultanan layaknya properti pribadi, perebutan kekuasaan diantara keluarga Sultan tak terhindarkan.
Hingga kematian Malik Shah pada 1092, dalam batas-batas tertentu kesatuan kesultanan Bani Seljuq masih terpelihara. Tapi di bawah kendali Sultan ke empat, Barkiyaruq (1095-1111) imperium Seljuq terjadi disintegrasi dan terbelah menjadi beberapa wilayah otonom di bawah kendali seorang pangeran. Pergantian kekuasaan terus menerus dan dalam tenggang waktu singkat membuat situasi politik dan keamanan negara tidak stabil. Instabilitas pemerintahan tersebut dimanfaatkan dengan baik oleh lawan-lawan politiknya untuk melemahkan kesultanan. Setiap propinsi berusaha melepaskan diri dari pusat. Beberapa dinasti kecil mulai memerdekakan diri seperti dinasti Syahat Khawarizm, Ghuz, dan Al-Ghuriyah.
Disintegrasi politik tersebut semakin diperparah oleh polemik praktek iqta’. Situasi ekonomi yang lemah memaksa pemerintah mengurangi pemakaian kas negara untuk anggaran militer. Sebagai ganti gaji prajurit militer negara menukar pembayaran gaji mereka dengan sebidang tanah di wilayah taklukkan. Karena dianggap sebagai hak milik pribadi, keluarga pemilik tanah iqta’ tersebut lama kelamaan semakin memperluas tanah miliknya sehingga mendorong berdirinya kekuasaan-kekuasaan lokal yang tak patuh pada pusat.[27]










Daftar Pustaka
J.J. Sanders, A History of Medieval Islam, London dan New York: Routledge, 1996.
Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam: Dirasah Islamiyah II, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006).
Ensiklopaedia Iranica
Ira M Lapidus, Sejarah Sosial Umat Islam, terj. Ghufron A. Mas’adi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, 2000.
(ed) Laura S, Islamic History, New York: Rosen Educational Service, 2010.
Seljuq 2011. Encyclopædia Britannica Online. Diakses pada  30 November, 2011, dari http://www.britannica.com/EBchecked/topic/533602/Seljuq
Bernard Lewis, Islam in History, Chicago dan La Salle, Illionis: Open Court Publishing, 1993,
Hudhori Bek, Tarikh al-Umam al-Islamiyah, Kairo: al-Maktabah al-Tijariah al-Kubro, 1970.