Friday, August 31, 2012

Manusia dan Ilmu; Sebuah Refleksi Filosofis terhadap Makna Dasariah Manusia


Manusia adalah makhluk multidimensional. Sebagai produk sejarah, manusia adalah makhluk yang lahir, berkembang, berketurunan, berkebudayaan dan kemudian mempunyai sejarah. Manusia juga makhluk materialis, sebab ia terikat oleh hukum-hukum yang berkenaan dengan materi. Sama seperti benda-benda material lainnya, manusia terkenai gaya gravitasi bumi, hukum kekekalan energi, hukum kausalitas dan sebagainya. Namun demikian, menurut Plato manusia  ternyata juga makhluk spiritual, yang selalu rindu akan realitas adi kodrati. Meskipun raga wadagnya terkungkung dunia material namun jiwanya acap terbang ke alam transendental. Manusia menurut Aristoteles adalah makhluk yang berpikir (animal rationale). Ia adalah makhluk yang berbahasa (animal loquens), seru Louis Leahy, Makhluk pertanda (animal symbolicum) kata Ernst Cassirer, Makhluk yang berkehendak (volo/aku ingin) ujar Mains de Biran.

Banyak definisi lain yang muncul untuk merumuskan karakteristik khas dari makhluk bernama manusia. Ia adalah an ethical being, an aestethical being, a metaphysical being, dan a religious being. Manusia berwajah plural. Sebagai makhluk etis ia dihadapkan pada persoalan baik-buruk, dan moralitas yang layak-tak layak. Dari sisi estetika, manusia diklaim sanggup mengenali entitas indah-buruk, bernilai rendah-tinggi. Sekalipun mempunyai dimensi material, ia sekaligus juga makhluk religius, dimana realitas tertinggi selalu menjadi terminal terakhir dari perjalanan hidupnya.

Strategi Nuklir Pakistan dalam Konfrontasi dengan India


 
Pendahuluan
Dalam bentuknya yang klasik, strategi kerap dikaitkan dengan perang. Sun Tzu seorang penasihat kerajaan yang hidup di masa China kuno mengaitkan strategi sebagai seni para jenderal. Hal itu dapat dimaklumi karena konsep dasar strategi saat itu adalah ajang adu kecerdikan para jenderal untuk mencapai kemenangan, yang kebanyakan ditentukan di medan perang. Carl Von Clausewitz, seorang ahli strategi Prusia yang hidup di era Napoleon mengatakan bahwa strategi adalah alat untuk mencapai tujuan. Strategi digunakan dalam peperangan sebagai alat mencapai tujuan-tujuan politis. Perang sebagai alat, tidak dapat dipisahkan dari tujuan utamanya, yaitu pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan oleh para pembuat kebijakan. Dengan demikian kemenangan dalam pertempuran tidak dapat dianggap kemenangan apabila tidak mampu mencapai tujuan politis yang lebih tinggi.  Pada perkembangan selanjutnya, Michael Porter mengembangkan studi strategi ke medan bisnis. Melalui bukunya, What Is Strategy? Porter menjelaskan bahwa startegi adalah bagaimana menggunakan cara yang berbeda dengan rival untuk memenangkan sebuah kompetisi. 
Dengan kata lain studi strategi mengalami perubahan dari masa ke masa.. Dari evolusi konsep strategi diatas, bisa dikatakan bahwasanya dalam bentuknya yang lebih luas, inti dari studi strategi adalah sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan lebih tinggi menghadapi perubahan dunia yang ambigu dan tak menentu.
Peristiwa besar yang terjadi pada perang dunia II mengubah pandangan dunia tentang strategi. Dua bom atom ‘Little Boy’ dan ‘Fat Man’ yang dijatuhkan awak pesawat tempur Amerika Serikat, secara telak meluluh lantakkan Hiroshima dan Nagasaki menyadarkan dunia bahwa era baru dimulai, era Nuklir. Pada masa yang disebut nuclear age ini, terjadi perubahan cara berfikir dan metode analisis tentang perang yang telah beralih dari perang konvensional menuju ke arah perang nuklir. Dengan daya hancurnya yang luar biasa, kehadiran nuklir bisa menjadi instrumen penting yang dapat mempengaruhi arah kebijakan luar negeri suatu negara. Hadirnya nuklir, mampu menciptakan Balance of Power yang menekan terjadinya perang. Hal ini disebabkan masing-masing negara yang memiliki teknologi nuklir ini akan berpikir ribuan kali untuk mulai menyerang negara lain yang mempunyai  kemampuan nuklir yang setara. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet saat perang dingin membuktikan hal ini. Sadar akan efek nuklir yang mengerikan, keduanya menggunakan prinsip deterrence yang mengandalkan kemampuan mereka untuk menahan diri untuk tidak menyerang terlebih dahulu.
Dari gambaran sekilas mengenai perkembangan studi strategi dari masa klasik hingga di era nuklir serta perbedaan substansial diantara keduanya, muncul kemudian pertanyaan; Apakah ada strategi nuklir?

Operation Uphold Democracy di Haiti


Menurut banyak kalangan, misi perdamaian yang digelar PBB dan negara-negara besar sepanjang tahun 1990-an banyak menuai kegagalan. Beberapa negara yang menjadi sasaran misi perdamaian malah menjadi negara gagal. Ribuan orang terbunuh, ribuan lainnya terpaksa mengungsi akibat konflik bersenjata yang terus berlangsung. Konflik di, Somalia, Burundi, Angola, Rwanda, Kongo, Liberia,  adalah contoh-contoh misi perdamaian yang dianggap gagal menghentikan pembantaian besar-besaran yang terjadi. Dari banyak misi perdamaian yang berlangsung sepanjang 1990-an hanya beberapa misi yang bisa dibilang sukses mempromosikan perdamaian, seperti misi di Timor-Timur, Kosovo, Sierra Leone, dan Haiti.
Menentukan indikator kesuksesan dan kegagalan suatu misi perdamaian masih menjadi pekerjaan yang ambigu. Ada banyak variable yang harus dipertimbangkan untuk mengukur tingkat kesuksesan suatu misi. Apa makna sukses? kesuksesan menurut siapa? Atas dasar apa dianggap sukses? adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab untuk menentukan sukses tidaknya suatu misi. Menurut Paul Diehl (2008) ada tiga perspektif utama dalam menentukan kesuksesan suatu misi. Tiga persepsi itu adalah berdasarkan siapa, berapa lama misi tersebut dilangsungkan, dan apakah misi itu sesuai dengan tujuan awal dan standart yang digunakan dalam proses operasi tersebut.
Dalam analisa tingkat kesuksesan sebuah misi perdamaian, penulis di sini akan menggunakan kasus operasi perdamaian di Haiti.

Thursday, August 30, 2012

Pengaruh Globalisasi terhadap Kebangkitan Kembali Identitas Berber di Maroko



Pendahuluan
Berber adalah etnis grup yang hidup tersebar di kawasan Afrika Utara, mulai dari oasis Siwa di Mesir, sepanjang garis pantai Mediterania, Gunung Atlas di Maroko, di sepanjang sungai Niger, hingga di Kepulauan Canary. Keberadaan mereka ditemukan sebelum kedatangan orang-orang Arab di wilayah tersebut. Pasca penaklukan oleh Arab yang membawa Islam, proses asimilasi dan akulturasi kebudayaan dimulai. Masyarakat Berber berduyun-duyun masuk Islam dan mulai mengadopsi Bahasa Arab menggantikan dialek lokal mereka. Orang Berber-Islam bahkan sempat mendirikan dinasti Islam Al-Moravid dan Al-Mohed yang memerintah dari daerah Maghrib (Maroko) hingga Semenanjung Iberia (Portugal) dan Andalusia (Spanyol).
Di era post-kolonial, pemimpin yang berkuasa di wilayah tersebut memproklamirkan negara mereka sebagai negara Arab dan hanya mengakui Bahasa Arab sebagai satu-satunya bahasa resmi negara. Identitas Berber semakin terpinggirkan. Di Libya, Pemerintahan Khadafi melarang menggunakan Bahasa Berber atau memberi nama anak dengan nama Berber. Di Maroko,  identitas Berber tidak pernah diakui oleh pemerintah, kendati mayoritas orang Maroko beretnis Berber. Sementara di Aljazair terjadi bentrokan hebat antara kalangan Islamis yang berasosiasi kepada Arab dan kelompok masyarakat yang menuntut pengakuan pemerintah atas warisan kebudayaan mereka.
Laju Globalisasi 2 dekade terakhir membawa angin segar bagi para aktivis Berber.  Perkembangan teknologi informasi, khususnya internet membuat mereka leluasa menyebarkan pesan-pesan mereka ke seluruh dunia. Para aktivis tersebut menyatakan bahwa identitas mereka bukanlah Arab seperti yang selama ini banyak disangka. Mereka juga mempromosikan budaya Berber dan memperjuangkan hak-hak mereka melalui situs-situs internet. Sebelum era teknologi global, identitas Berber masih menjadi urusan internal masing-masing negara, dalam artian komunitas Berber di Maroko tidak mengenal ‘saudara’ mereka di Aljazair, Libya, Tunisia, atau Mali. Mereka terkotak-kotakkan menjadi sub grup yang terpencar-pencar (seperti Riffians, Shluh, Tuareg, dan Kabyle) dan tidak memiliki signifikansi terhadap komunitas Berber lainnya.
Pandangan umum yang beredar adalah bahwa globalisasi membawa dampak negatif mengabaikan dan menekan budaya lokal hingga titik terendah.  Akan tetapi tulisan ini mencoba menampilkan efek positif dari booming-nya globalisasasi terhadap kemunculan kembali budaya lokal yang telah lama terpinggirkan. Apakah identitas lokal Berber dapat bangkit kembali di era globalisasi sekarang ini? Ataukah ia tetap pada posisinya semula, terpinggirkan oleh dominasi penguasa Arab?

Humanitarian Intervention in Libya and Syria; a Comparative-Analysis Study



Abstraks
Secara normatif intervensi kemanusiaan merupakan penggunaan kekuatan yang dilakukan untuk mencegah tragedi kemanusiaan yang terjadi di dalam teritori negara lain tanpa seizin pemerintah negara bersangkutan. Namun pada tataran aplikatif,  intervensi kemanusiaan tak luput dari berbagai motif yang mendasarinya, termasuk motif pragmatis seperti kepentingan ekonomi. Perbedaan proses intervensi yang terjadi di Libya dan di Suriah menunjukkan bahwa setiap negara yang akan melakukan intervensi memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu sebelum memutuskan untuk melakukan aksi tersebut. Banyaknya variabel yang berperan dalam suatu konflik di negara tertentu dijadikan pertimbangan dalam proses pelaksanaan intervensi. Karena itulah mengapa kebijakan intervensi yang diambil pada masing-masing negara berbeda satu sama lain. Semua itu tak lepas dari kritik. Dari semakin banyaknya pengalaman intervensi yang dilakukan, semakin banyak pula pelajaran yang bisa diambil guna merumuskan suatu rumusan baku intervensi kemanusiaan. Dengan demikian, kontroversi yang biasanya mengiringi intervensi kemanusiaan dapat diminimalisir.

Nasionalisme Burma vis a vis Narsisme Identitas Rohingya; Upaya Merumuskan Jalan Keluar


Abstrak
Nasionalisme muncul bagai pisau bermata dua. Satu sisi memang nasionalisme dapat menjadi instrumen bagi sekelompok komunitas yang memiliki persamaan nasib dan arah tujuan yang sama, untuk menentukan nasib mereka sendiri tanpa campur tangan unsur asing. Namun di balik itu, nasionalisme rentan disalahgunakan penguasa untuk memasang sekat-sekat identitas demi keuntungan sepihak. Orang Rohingya terjangkit syndrom narsisme minoritas yang merasa bukan bagian dari masayarakat Burma lainnya. Mereka menggunakan identitas “Rohingya” untuk meraih simpati dunia Internasional terkait penderitaan mereka. Sebaliknya Pemerintah Burma dengan dalih identitas yang tak sama melakukan tindakan anarkis-diskriminatif terhadap orang Rohingya. Tulisan ini mendiskusikan bahwa pendekatan yang berpijak pada identitas nasionalisme tidak membawa kepada cita-cita adiluhung peradaban umat manusia, yaitu keadilan dan kesejahteraan. Oleh karena itu perlu dirumuskan pendekatan baru yang memandang manusia tidak dari kacamata identitas primordial mereka, namun dari sudut pandang humanitarian.

Keywords : Nasionalisme, Identitas, Narsisme Minoritas, Burma, Rohingya, Humanitarian

Yamaha Motor Indonesia; dari Manajemen Strategis menuju Tata Kelola Strategis



Abstrak
Manajemen strategis dinilai lebih cenderung ke manajemen daripada strategi. Hal tersebut karena manajemen strategis menyediakan blue print perencanaan, proses implementasi, kontrol, dan evaluasi operasional perusahaan. Implikasinya, manajemen strategis terjebak pada proses perancangan strategi yang dikerjakan secara mendetail dan kaku karena kurang mempertimbangkan dinamika iklim ekstenal yang kerap berubah sewaktu-waktu. Dengan demikian karakter strategi yang merupakan respon unik terhadap satu fenomena tertentu menjadi hilang. Inilah inti yang membedakan manajemen strategis dengan strategi itu sendiri.
Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan paper ini adalah memverifikasi bahwa manajemen strategis lebih cenderung ke arah manajemen daripada strategi. Untuk membuktikan tesis tersebut, diajukan studi kasus Yamaha Kencana Motor Indonesia. Selama kurang lebih 3 dekade, Yamaha Indonesia menggunakan manajemen strategis yang secara konsisten meluncurkan produk di kategori motor 2-tak yang mengutamakan kecepatan. Perubahan iklim eksternal membuat Yamaha merumuskan ulang strategi mereka untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis yang tak dapat diprediksi. Pada akhirnya, Yamaha memutuskan beralih ke segmen motor 4-tak dan matik, serta meninggalkan bidang garapan tradisional mereka. Strategi ini berhasil membawa Yamaha mencapai tingkat profitabilitas luar biasa dan menggoyang kemapanan Honda sebagai market leader perusahaan motor di Indonesia.
Keywords: manajemen strategis, tata kelola strategis, dinamika iklim eksternal, tingkat profitabilitas

Marshall Plan; Konsep, Klaim, dan Kontroversi



Abstraksi
Pasca Perang Dunia II ekonomi dunia ambruk. Negara-negara Eropa  tidak memiliki kapasitas untuk membangun kembali perekonomiannya. Di saat itulah Amerika Serikat menawarkan program bantuan untuk proses recovery ekonomi Eropa. Program yang terkenal dengan sebutan Marshall Plan tersebut diberikan kepada 16 negara Eropa Barat. Hasilnya, ekonomi Eropa mencetak pertumbuhan luar biasa. Sejumlah pihak menyebutnya keajaiban. Akan tetapi keberhasilan Marshall Plan tak luput dari kritik. Oleh kritikusnya, Marshall Plan tidak berpengaruh signifikan terhadap kebangkitan Eropa. Justru negara Eropa sendirilah yang sebenarnya mendorong kebangkitan mereka. Marshall Plan hanya kedok bagi Amerika untuk memasarkan produknya di Eropa. Tulisan ini ingin menunjukkan bahwa Marshall Plan, bersama sejumlah faktor pendukung lainnya  turut serta berkontribusi memicu pertumbuhan ekonomi Eropa, walaupun tidak seperti klaim pendukungnya yang percaya bahwa Marshall Plan adalah keajaiban.

Peranan INGO Dan PSCs Sebagai Agent Of Aid, Studi Kasus: The Asia Foundation Dan Chemonics



Pendahuluan
Secara konseptual, Brown dan Korten (1991) membedakan wilayah operasi tiga sektor yang ada dalam masyarakat; pemerintah, komersial, dan NGO. Sektor komersial memiliki ketergantungan pada transaksi modal di pasar. Modal yang dimiliki oleh seseorang ditukar dengan barang yang dibutuhkan melalui aktifitas perdagangan. Orientasi utama dari aktifitas pada sektor ini adalah profitabilitas, bagaimana mendapatkan keuntungan besar dari transaksi yang dilakukannya. Sedangkan sektor pemerintah bergerak dalam public services melalui pertimbangan-pertimbangan politik dan harus melalui prosedur biokrasi yang rumit.
Sementara sektor ketiga diperankan oleh NGO (non-government organization). NGO sendiri dicirikan sebagai organisasi independen yang bergerak di luar area pasar dan otoritas negara. Target operasional yang dituju oleh NGO adalah masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah. Dari segi motivasi, NGO merupakan organisasi nirlaba yang tidak menjadikan profitabilitas sebagai tujuan utama mereka. Sektor NGO bergerak berdasarkan nilai-nilai sosial yang menjadi pegangan dalam aktifitas operasi mereka. Singkatnya, NGO dapat dikenali sebagai organisasi yang bergerak di sektor public services yang tidak dilandasi oleh semangat profit oriented. Untuk mendukung operasional kegiatan, NGO bekerja sama dengan lembaga donor untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pada tahap operasional, NGO mengajukan rancangan program pelayanan masyarakat, untuk kemudian mencari donor yang bersedia mendukung program yang mereka canangkan.

Pengungsi Rohingya di Bangladesh: Problem dan Alternatif



Pendahuluan
Masalah pegungsi merupakan salah satu isu sentral dalam perkembangan hubungan internasional dewasa ini. Hingga tahun 2010, jumlah pengungsi dan orang-orang terusir dari negaranya mencapai 10,549,686 orang yang tersebar di berbagai wilayah di dunia. Perang sipil, gerilya, konflik etnik, terorisme, tekanan rejim penguasa merupakan beberapa sebab terusirnya orang-orang dari negara asalnya. Mayoritas dari mereka mencari perlindungan dan suaka ke negara-negara tetangga. Tidak semua negara tetangga yang menjadi destinasi tujuan para pengungsi adalah negara maju, yang memiliki kapasitas untuk menangani masalah pengungsi. Seringkali, negara-negara tersebut sama bermasalahnya dengan negara asal para pengungsi. Hal ini dapat kita lihat ke negara-negara seperti Bangladesh, Ethiopia, Pakistan yang menampung para pengungsi korban konflik dari Myanmar, Sudan, dan Afghanistan bukanlah negara yang bebas masalah internal. Perhatian mereka tersedot mengurusi masalah dalam negerinya masing-masing, sehingga perhatian terhadap nasib para pengungsi bisa dibilang sangat minim. Tak jarang kehadiran mereka menimbulkan masalah baru di negara tujuan.
Etnis Rohingya di Myanmar merupakan salah satu pengungsi yang terpaksa meninggalkan negaranya akibat tekanan junta militer. Salah satu negara tujuan yang menampung pengungsi Rohingya dalam jumlah cukup besar adalah Bangladesh. Namun kedatangan orang Rohingya tak lantas membuat permasalahan usai, karena ternyata banyak sekali permasalahan baru yang muncul. Lantas yang menjadi pertanyaan adalah; bagaimana aksi kemanusiaan dalam menangani masalah pengungsi Rohingya? Apa kesulitan terbesar dalam menangani masalah pengungsi Rohingya?

Peranan ASEAN Dalam Penanganan Isu Myanmar



           
Pandangan kaum realis yang skeptis terhadap masa depan perdamaian dan kerjasama manusia di level global mendapat tentangan dari banyak kalangan. Kaum realis yang memandang manusia sebagai makhluk egois, agresif dan penyuka perang demi kepentingan dianggap menyepelekan nilai-nilai luhur kemanusiaan. Pada kenyataannya, ide-ide mengenai demokrasi, kerjasama internasional dan perdamaian dunia yang beberapa masa lalu masih sebatas ide utopis sekarang mulai menunjukkan perkembangan yang cukup berarti.
Negara penganut demokrasi, yang pada dua abad silam hanya AS, Perancis dan Swiss dekade ini melonjak hingga lebih dari 100 negara. Terbukti bahwa ide demokrasi yang dianggap sebagai bentuk sistem tata negara paling baik sejauh ini mendapat cukup banyak sambutan. Menurut David Beetham, yang harus dipahami dari gejala proses demokratisasi ini adalah sebuah proses belum selesai dari perjalanan tanpa akhir sepanjang kehidupan manusia di atas planet ini. (Archibugi, 1995)
Menilik perkembangan demokrasi yang menunjukkan grafik menanjak, ditambah dengan kemunculan globalisasi, maka tidak berlebihan rasanya jika mengemuka ide-ide untuk menerapkan demokrasi di level yang lebih tinggi, baik di tingkat regional maupun global. Namun yang menjadi ganjalan utama proyek besar tersebut adalah isu kedaulatan. Dalam konsepsi klasik, kedaulatan suatu negara dianggap hal sakral yang tidak boleh dilanggar pihak manapun. Negara berhak melakukan apapun sejauh mengenai isu dalam negeri mereka sendiri. Lantas problem yang mengemuka kemudian bahwa ditemukan banyak negara yang melakukan pelanggaran hukum dan kemanusiaan kepada warganya sendiri. Hal tersebut tentu saja ‘mengusik’ perasaan negara-negara lain untuk turut campur demi penegakan supremasi nilai-nilai kemanusian dan norma-norma internasional. (Thomas, 2004)
Disinilah kemudian terjadi tarik ulur antara pihak negara yang mengklaim kedaulatan absolut teritorialnya dengan pihak luar yang merasa terusik dengan berbagai bentuk pelanggaran hukum dan kemanusiaan negara bersangkutan yang mengancam warganya. Pertanyaan yang mengemuka kemudian, bagaimana kita mendamaikan tarik ulur ide kedaulatan absolut dengan isu pelanggaran HAM? Bagaimana prinsip-prinsip demokrasi memberikan pengaruh terhadap intervensi kemanusiaan?

Responsibility to Protect; Konseptualisasi Ide dan Implementasi


Pendahuluan
Sejak digulirkan oleh ICISS (International Comission On Intervention Of State Sovereignty) tahun 2001 dan disempurnakan oleh World Summit 2005,  ide R2P tahun mendapatkan sambutan positif oleh komunitas internasional. Ide pokok R2P yang berupaya untuk mereduksi kejahatan terhadap kemanusiaan dianggap solusi tepat untuk mencegah timbulnya konflik yang menimbulkan banyak korban. Dengan diberlakukannya prinsip R2P yang memandang sovereignty as responsibility, pemerintah suatu negara tidak lagi berhak untuk melakukan kejahatan terhadap rakyatnya sendiri. Begitu pula pemerintah yang gagal menunaikan kewajiban mencegah terjadinya kejahatan massal di negaranya, maka tanggung jawab kemanusiaan tersebut diambil alih oleh komunitas internasional.[1]
            Apabila prinsip R2P bertujuan untuk melindungi warga dari kejahatan kemanusiaan, sejauh mana peranan R2P mengakomodasi isu-isu tersebut? Dan apakah komunitas internasional mampu memainkan peran signifikan untuk melindungi penduduk di negara lain?

ICT (International Campaign for Tibet) dan Peranannya dalam Penegakan Hak Asasi Manusia di Tibet



Memahami Global Civil Society (GCS) tidak cukup berkutat pada perdebatan-perdebatan teoritis mengenai makna term tersebut. Hal ini disebabkan term GCS sendiri tidak ditemukan definisi tunggal di kalangan para penstudi. Pun juga term ini terus mengalami perkembangan, tergantung konteks historis yang melatari kemunculanya. Barangkali langkah paling strategis untuk memahami GCS adalah dengan memperhatikan karakteristik dan mengamati peranan strategisnya dalam penegakan HAM. Sebagai ruang publik yang bebas, transnasional, non-profit dan non-pemerintah, serta mempunyai komitmen tegas terhadap pengembangan sumber daya manusia dan penegakan HAM, GCS berpotensi sebagai instrumen strategis  penyalur ide, nilai, dan aspirasi masyarakat tertindas. Dalam tulisan ini, penulis mengetengahkan ICT (International Campaign for Tibet) sebagai satu sampel GCS yang berkomitmen penuh pada isu-isu humanitarian dan intervensi kemanusiaan di Tibet. Apakah Ide besar yang dibawa oleh ICT? Apa sajakah langkah-langkah strategis yang ditempuh ICT dalam menyuarakan aspirasinya? Dan sejauh mana ide-ide yang dibawa ICT memberikan pengaruh kepada masyarakat internasional?

Implementasi Responsibility to Rebuild Oleh UNMIL Pada Proses Rekonstruksi Liberia Pasca Konflik



Liberia modern didirikan oleh mantan budak-budak Afrika yang dibebaskan dari Amerika Serikat. Mereka dikenali dengan sebutan Americo-Liberian. Pemerintahan Liberia sebelumnya, selalu didominasi oleh kalangan Americo-Liberian seraya meminggirkan 16 etnis group yang lain. Keadaan ini terus berlanjut sampai tahun 1980, ketika Samuel Doe, pemimpin dari etnis Khree melakukan kudeta dan berhasil menggulingkan pemerintahan. Rejim baru yang didirikan Samuel Doe melakukan banyak kejahatan kemanusiaan tidak hanya kepada lawan-lawan politiknya, tetapi juga kepada etnis-etnis lainnya. Tahun 1989, Charles Taylor, seorang Americo-Liberian berhasil merebut kekuasaan dan mengeksekusi Samuel Doe. Sama seperti pendahulunya, rejim baru ini juga melakukan banyak kejahatan kemanusiaan. Pemerintahan Taylor diwarnai dengan perang sipil yang berkobar antara pendukungnya dengan mayoritas oposisi. Perang tersebut semakin meluas dan berkepanjangan selama 2 dekade. Akibatnya, Liberia terancam menjadi negara gagal.
Humanitarian Intervention dilakukan di Liberia tahun 2003. Selama dalam misi tersebut, intervensi yang dilakukan pasukan multinasional berhasil menghentikan konflik dan membantu proses rekonstruksi di negara tersebut. Sekarang, Liberia menjadi salah satu contoh negara yang mengalami kemajuan drastis menjadi sebuah negara demokratis di Afrika. Bagaimana proses intervensi kemanusiaan yang dilakukan PBB ? Bagaimana upaya rekonstruksi yang dilakukan PBB (UNMIL) dalam membawa Liberia menjadi negara yang demokratis ?

Legalitas dan Legitimasi Intervensi Militer AS ke Panama



            Tahun 1980-an, dunia dikejutkan dengan intervensi militer yang dilakukan AS ke Panama. Tak hanya melakukan intervensi, pasukan AS juga menangkap dan memenjarakan pemimpin Panama, Jenderal Manuel Noriega. Intervensi tersebut memantik reaksi dunia internasional. Sejumlah negara menyatakan dukungannya sementara sebagian lainnya menolak memberi dukungan. Peru bahkan menarik duta besarnya di AS sebagai bentuk protes atas tindakan AS.  Beberapa negara anggota PBB berusaha mengusulkan resolusi yang melarang intervensi AS, namun terhambat oleh veto yang dilakukan 3 anggota tetap DK PBB, AS, Inggris, dan Perancis. Intervensi tersebut juga memancing perdebatan terkait legalitas operasi militer dan legitimasinya. Bagaimanakah sebenarnya aspek legal intervensi militer AS ke Panama? Apakah hal tersebut mendapatkan legitimasi dari dunia internasional?      

Humanitarian Intervention di Bosnia



Runtuhnya Uni Soviet memberikan efek domino pada tatanan politik dunia, khususnya negara-negara penganut komunisme. Yugoslavia adalah salah satu negara yang kolaps seiring dengan keruntuhan Uni Soviet. Satu per satu negara anggota Yugoslavia melepaskan diri menjadi negara merdeka. Kemerdekaan negara-negara tersebut tidak terjadi secara damai, tetapi didahului oleh konflik bersenjata yang merenggut ribuan nyawa. Pecahnya Yugoslavia diawali dengan Slovenia yang mendapatkan kemerdekaan, kemudian diikuti oleh Kroasia. Meniru jejak tetangganya, Bosnia menyelenggarakan referendum kemerdekaan pada 29 Februari 1992. Referendum tersebut ditolak oleh etnis Serbia-Bosnia. Dibantu oleh pemerintah Serbia dan tentara nasional Yugoslavia (JNA) mereka menurunkan pasukan untuk mengamankan wilayah Serbia.
Ketegangan semakin meningkat dan tak lama pecah perang antara yang melibatkan etnis Serbia menghadapi Bosnia dan Kroasia. Perang tersebut berlangsung 3 tahun (Februari 1992-Desember 1995) dan menewaskan lebih dari 100 ribu orang, mayoritas etnis Bosnia serta 2,2 juta orang lainnya mengungsi. Dunia Internasional turut andil dalam menghentikan tragedi paling berdarah sejak akhir Perang Dunia II tersebut. Pasukan koalisi multinasional melakukan intervensi kemanusiaan untuk mencegah bertambahnya korban. Bagaimana proses humanitarian intervention yang terjadi di Bosnia? Sejauh mana tingkat keberhasilan humanitarian intervention di Bosnia?

Upaya PBB dan Masyarakat Internasional dalam Menciptakan Perdamaian pada Konflik Internasional dan Internal


Seiring dengan runtuhnya Uni Soviet di tahun 1990, mengakhiri perang dingin yang berlangsung dalam kurun waktu 4 dekade. Selama kurun waktu tersebut dunia terbagi menjadi dua blok raksasa, Blok Barat dikomandoi oleh Amerika Serikat dan Blok Komunis yang dipimpin oleh Soviet. Keruntuhan Uni Soviet merubah secara drastis tatanan dunia internasional. Salah satu fenomena yang berkembang pasca perang dingin adalah maraknya konflik bersenjata intra-state. Berbeda dengan masa perang dingin, dimana konflik yang terjadi melibatkan aktor negara. Pada periode post cold war, seringkali konflik bersenjata yang terjadi adalah antar aktor non negara. Isu pemberontakan, konflik etnis, perang sipil, kekerasan negara terhadap rakyatnya adalah isu-isu yang muncul secara massif pada masa itu. Tentu saja korban paling menderita adalah rakyat sipil, anak-anak dan wanita.
            Ketika konflik melibatkan aktor negara, tidaklah sulit mengidentifikasi pelanggaran yang dilakukan masing-masing aktor terhadap hukum humaniter internasional. Karena ujung tombak negara terletak pada militer yang membawa senjata sehingga dapat dikenali dengan mudah apabila sasaran yang ditembak adalah rakyat sipil, yang tidak bersenjata. Sebagaimana diatur dalam Konvensi Jenewa bahwa kendati dalam peperangan, pihak-pihak yang berperang harus mematuhi hukum perang yang diatur dalam hukum humaniter internasional. Beberapa poin perundangan tersebut diantaranya adalah dilarang membunuh rakyat sipil, anak-anak, wanita, tentara yang terluka, dan anggota organisasi kemanusiaan seperti palang merah internasional. Pelanggaran terhadap hukum tersebut bisa membawa pelakunya diadili di mahkamah internasional untuk penjahat perang atau di ICC (International Criminal Court).

Strategi dan Stratejis; Mourinho, Sosok Stratejis Sepak Bola



Strategi adalah cara yang dilakukan manusia untuk mencapai tujuannya. Pada era klasik, studi strategi sering dikaitkan dengan peperangan. Bagaimana memenangkan perang dan menekan angka korban dari pihak kita sesedikit mungkin. Sun Tzu memaknai strategi sebagai seni memenangkan peperangan. Pendekatan klasik seperti ini sering berpatokan pada konsep realis yang cenderung pesimis dalam memaknai manusia. Pada esensinya, menurut pandangan kaum realis manusia merupakan makhluk egois, bangga akan dirinya dan senang berperang demi memuaskan hasrat pribadinya. Alpanya hukum internasional dan tidak adanya otoritas pemerintah di level global acap dijadikan alasan pembenaran demi kepentingan dan kekuasaan. Makna strategi yang demikian membuat banyak kalangan menyebut strategi sebagai seni para jenderal, karena mau tak mau memang para jenderal lah yang menyiapkan strategi dan memimpin peperangan secara langsung.

Non Military Humanitarian Intervention In Syrian Crisis


 PENDAHULUAN
Suriah adalah negara di Timur Tengah yang saat ini dirundung konflik bersenjata. Di masa kolonialisme, bersama Lebanon, Suriah berada di bawah protektorat Perancis. Negara ini mendapatkan kemerdekaannya dari Pemerintah kolonial Perancis pada April 1946. Suriah sempat bergabung dengan Mesir kemudian mendirikan United Arab Republic. Pemerintahan Suriah sering dilanda krisis politik yang mengakibatkan pecahnya kudeta atas pemerintahan. Isu sektarian adalah salah satu sebab utama konflik yang terjadi. Sejak tahun 1963 sampai tahun 2011 negara yang berbatasan dengan Lebanon, Turki, Iraq, Jordan dan Israel tersebut memberlakukan undang-undang darurat untuk mengantisipasi timbulnya gejolak politik. Sejak tahun 1971 sampai tahun 2000 pemerintahan Suriah dipegang oleh mendiang Hafez al-Asad, Ayah presiden Suriah saat ini, Bashar Al-Asad.

Sejarah dan Perkembangan Bantuan Luar Negeri


Pendahuluan
Foreign aid (bantuan luar negeri) adalah kegiatan transfer sumber daya dari satu negara kaya ke negara lainnya yang lebih miskin. Dalam bentuknya yang primitif foreign aid telah muncul sejak sebelum perang dunia kedua. Saat itu ada semacam norma tak tertulis dimana pemerintah negara kaya mempunyai semacam tanggung jawab untuk membantu negara lain yang miskin atau terbelit situasi krisis. Namun norma semacam itu sekarang sulit sekali untuk kita temukan. Banyak sekali faktor yang melatarbelakangi pergeseran perspektif dalam memaknai foreign aid. Variabel-variabel semacam perubahan tatanan politik domestik negara donor, peristiwa-peristiwa internasional, serta tekanan dari organisasi internasional untuk pengalokasian foreign aid untuk pengembangan kemanusiaan yang lebih baik sangat berperan dalam menentukan arah perubahan kebijakan bantuan luar negeri. Ada beberapa periode penting dalam perkembangan bantuan luar negeri. Periodesasi ini menekankan pada karakteristik arah, aktor, motif dan tujuan bantuan luar negeri yang membedakan satu periode dari periode lainnya.

Proyek Emiratisasi Dan Pengaruhnya Terhadap Proses Menuju Masyarakat Kosmopolitan Di Dubai



 
Seiring dengan semakin meluasnya globalisasi menyebabkan manusia semakin terikat satu sama lain. Orang-orang dari seluruh penjuru dunia dapat saling berkomunikasi dan berinteraksi berkat perkembangan massif dunia informasi dan mode transportasi hal ini kemudian semakin menegasikan peran negara dalam membangun masyarakat yang homogen. Masyarakat suatu negara yang tadinya memiliki keunikan identitas dan kultur semakin terancam dengan kedatangan para imigran dari berbagai latar belakang budaya berbeda. Dalam satu wilayah yang ditinggali manusia dari seluruh penjuru dunia maka meniscayakan percampuran semua kebudayaan. Dalam masyarakat kosmopolit seperti itu berkembanglah kemudian pergumulan kebudayaan antara budaya pribumi dan pendatang.

Dalam makalah kecil ini penulis ingin mendiskusikan posisi Dubai yang berkembang menjadi salah satu kota yang dianggap cosmopolitan di dunia. Apakah benar Dubai dapat dianggap sebagai kota cosmopolitan? Fenomena social apa sajakah yang terjadi dalam kota yang dianggap sebagai ikon kota masa depan dunia ini? Bagaimanakah hubungan minoritas-mayoritas dalam konstruksi social masyarakat Dubai modern? Serta bagaimanakah peranan yang dimainkan pemerintah Dubai menyikapi fenomena baru tersebut?

Kritik Al-Ghazali Terhadap Filosof



 
Pendahuluan
Al-Ghazali adalah seorang tokoh pemikir Islam dan sekaligus tokoh pemikir kemanusiaan secara umum. Dia juga salah seorang yang berotak cemerlang yang memiliki berbagai keunggulan dan jasa dalam berbagai aspek. Salah seorang tokoh di masanya yang sangat menguasai ilmu agama. Ilmu pengetahuan yang dikuasainya mencakup Fiqih, Ushul, Ilmu Kalam, Logika (Mantiq), Filsafat, Tasawuf, Akhlak dan yang lain. Dia telah menyusun buku tentang semua bidang tersebut yang telah diakui kedalamannya, orisinalitas, ketinggian dan memiliki jangkauan yang panjang.
Al-Ghazali seperti yang diketahui dari beberapa literatur adalah sosok yang banyak melakukan perjalanan ke berbagai daerah yang begitu luas. Dia telah menggeluti dan mengkaji pemikiran-pemikiran dalam bidang filsafat dan teologi, mistisisme atau sufi, dan ajaran-ajaran mistik gereja Kristen. Oleh karena itu, dia adalah seorang sarjana, filosof, sekaligus ahli kalam.
Sosok al-Ghazali merupakan seorang tokoh kontroversial yang sering mengundang berbagai polemik mengenai ajaran-ajaran, pemikiran dan karyanya. Ada yang menyanjungnya dan sebagian yang lain memandangnya sebelah mata. Mayoritas umat Islam hingga dewasa ini menyanjungnya bahkan secara berlebihan, beberapa karyanya masih banyak menghiasi dunia pemikiran Islam. Sementara sebagian kalangan berpendapat bahwa Al-Ghazali, melalui karya-karyanya di bidang teologi dan filsafat, juga turut andil tidak hanya dalam menghancurkan filsafat metafisika, akan tetapi dalam melemahkan umat islam dalam mengadakan riset dan penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan. Oleh karena itu sangat menarik untuk membahas lebih dalam lagi mengenai sosok al-Ghazali sebenarnya dan bagaimana perjalanan hidupnya, kontroversial pemikirannya dan karya-karyanya. Namun dalam tulisan ini, penekanan akan lebih ditujukan pada persoalan kritik Al-Ghazali terhadap filsafat dan para filosof.

Revolusi Islam Iran: Rujukan Khusus kepada Imam Khomeini dan Ali Shariati



Pendahuluan
Pada era perang dingin, ketika kutub Komunis berhadapan face to face dengan rejim Kapitalis, menciptakan dua polar dalam konstelasi politik dunia. Masyarakat internasional baik atas inisiatif sendiri ataupun tuntutan situasi, mau tidak mau harus memilih salah satu diantara dua blok tersebut. There’s no other option. Tiba-tiba muncullah di belahan bumi Timur, di wilayah yang tidak diperhitungkan sebelumnya, dengan slogan “Tidak Timur Tidak Barat, Melainkan Islam”. Slogan tersebut, berhasil menarik dukungan massa, jutaan rakyat Iran berkumpul dalam satu komando, berjalan dengan satu tujuan; menggulingkan rejim otoriter Shah Reza Pahlevi, mengubur hidup-hidup pemerintahannya yang korup, melawan barisan angkatan bersenjata lengkap, dan memaksa Shah untuk mundur, kemudian  pergi meninggalkan negaranya tanpa pernah kembali. Demikianlah sekilas gambaran kejadian fenomenal di abad 20. Revolusi Iran.

Keadilan Sahabat; Konsep, Kontroversi, dan Kritik dalam Tinjauan Ahlus Sunnah wal Jamaah



Abstraksi
Sebenarnya keadilan sahabat (adalah al-sahabat) adalah diskursus klasik. Embrionya sudah ada pada akhir pemerintahan khalifah ke-empat, Ali bin Abi Thalib. Pasca peristiwa arbritase yang kontroversial tersebut umat Islam benar-benar tersekat dalam selubung ideologi dan politik kepentingan. Tiap-tiap kelompok memiliki perspektif tersendiri dalam memandang fenomena, dan masing-masing mereka mendaku golongannya lah yang berhak memonopoli kebenaran.
Dengan terpecahnya beberapa sahabat Nabi dalam pertikaian politik, membuat generasi-generasi sesudahnya berbeda pandangan dalam menyikapi perpecahan tersebut, siapa yang berada di pihak yang salah dan siapa yang berdiri di atas kebenaran. Dampaknya, penilaian terhadap para sahabat sebagai pelaku sejarah juga ikut terbelah. Golongan Sunni, yang merupakan representasi dari suara penguasa dan mayoritas umat menyatakan tawaqquf dalam permasalahan ini. “Kami berdiam atas apa yang terjadi di kalangan sahabat” adalah diktum yang lazim disuarakan kelompok Sunni. Bergerak dari diktum ini, mengenai masalah periwayatan hadits Nabi mereka memandang bahwa sahabat adalah orang-orang yang sangat otoritatif. Seluruh sahabat baik itu kibar al-sahabat maupun shighar al-sahabat dianggap setara kedudukannya dan sama-sama statusnya sebagai perawi yang adil. Bahkan sebagian kalangan sampai bertindak ekstrim dengan mengangkat kedudukan sahabat pada tingkatan tidak mungkin berbuat dosa (ma’shum).

Dinasti Buwaihid dan Seljuk Agung; Sejarah, Perkembangan, dan Capaian Peradabannya



Abstraksi
Pasca berlalunya era pengaruh Turki, Dinasti Abbasiah memasuki babak baru perjalanan kekuasaannya. Pada periode ketiga ini, roda pemerintahan jatuh ke tangan Bani Buwaihid yang berkuasa pada rentang waktu 334 H/945 M – 447 H/1055 M. Tak lama berselang, Dinasti baru ini segera berkuasa penuh di Persia. Dengan kekuasaan resmi berada di tangan, segera saja Buwaihid bersaudara mulai menganeksasi wilayah-wilayah di sekitar kawasan.

Al-Quran Dan Orientalisme; Memotret Sepak Terjang Orientalis Terhadap Quranic Studies



Sepintas Kilas Orientalisme; Definisi, Sejarah, Motif dan Tujuan

Kata Orientalisme berasal dari kata ‘Orient’ yang berarti Timur. Orientalisme sendiri secara etimologi bermakna studi ketimuran atau studi tentang dunia Timur, yang mencakup berbagai disiplin keilmuan, budaya, adat-istiadat, sejarah dan agama. Sementara dalam pengertiannya secara luas, terma orientalisme disematkan kepada para ilmuwan Barat yang melakukan studi mengenai hal-hal ketimuran secara keseluruhan, baik Timur Jauh (India, Cina, Jepang,dll) atau Timur Dekat (Dunia Arab-Islam) dalam berbagai macam pernak-perniknya. Namun yang hendak dikaji lebih mendalam pada makalah ini ialah makna orientalisme sebagai sebuah gerakan pembelajaran, penerjemahan dan aktifitas ilmiah yang dilakukan oleh para Ilmuwan Barat dalam mengkaji Dunia Arab-Islam secara khusus, yang meliputi ilmu pengetahuan, adat-istiadat, kebudayaan, agama dan sebagainya[1].

Skolastik Islam, antara Mutakallimin dan Peripatetik



Tidak ada sesuatu yang lahir dari ruang hampa. Tidak ada suatu teks yang lepas dari konteks ia dilahirkan. Demikian pula ilmu kalam lahir dari akumulasi kondisi social politik umat islam pada masa itu. Pandangan umum mengatakan Ilmu kalam muncul sebagai respon dari pertikaian politik yang terjadi di masa Ali bin Abi Thalib. Ali yang pada peristiwa arbitrase (tahkim) menerima tawaran Amr bin Ash dari kubu Muawiyah dianggap melakukan dosa besar, karena memutuskan suatu perkara tanpa berlandaskan kitabullah. Oleh kaum kharijiyah Ali, serta semua pihak yang terlibat dalam fitnah kubra tersebut dianggap kafir dan keluar dari Islam.
Apakah benar kelahiran ilmu kalam dari peristiwa tahkim di era Ali? Bagaiman status ilmu kalam dalam tradisi Islam? bagaimana hubungannya dengan filsafat, khususnya peripatetic? Bagaimana status filsafat dalam tradisi islam? apa yang didapatkan kaum muslimin ketika mempelajari kedua disiplin tersebut? Pertanyaan-pertanyaan diatas yang akan coba dijawab dalam makalah singkat ini.

Risalah Tentang Jiwa



Bayangkan apabila kita berada di suatu tempat yang gelap. Tidak ada terang cahaya disana.. yang nampak hanya kegelapan. Dalam kondisi saat itu kita kehilangan satu fungsi panca indera, yaitu mata. Tapi meskipun mata kita tak berfungsi kita masih dapat merasakan eksistensi kita lewat keempat indera yang lain. Namun apabila misalkan saja kita kehilangan seluruh indera kita, mata, telinga, lidah, kulit, dan hidung masihkah kita mampu untuk mendeteksi keberadaan diri kita? Sanggupkah kita menyadari bahwa saat itu kita masih ada di saat tidak ada rangsangan eksternal yang sanggup kita kenali ? jawabannya adalah Ya.

Pengetahuan Sufistik Dzun Nun Al-Mishri



Aku meminta dengan nama-Mu yang menciptakan keajaiban-keajaiban penciptaan, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang berpikir, orang-orang yang melihat kebesaran-Mu, orang-orang yang pandai mengambil pelajaran, orang-orang yang melihat dengan mata hati mereka, sehingga mereka mendengar firman-Mu, hati mereka terpaut akan akhirat hingga hilanglah syahwat mereka pada dunia seisinya, tersinarilah mereka dengan cahaya hikmah yang menerangi gelapnya kelalaian pada-Mu,dan mereka yang memanjangkan dzikir mereka untuk memuji-Mu. (Dzun Nun)



Dalam diskursus sufisme, terkenal 2 aliran utama yang mewarnai peradaban Islam, tasawwuf sunni, dan tasawwuf falsafi. Pertentangan di antara ke dua aliran ini sungguh sangat tajam. Para penganut tasawwuf sunni menuduh mereka yang beraliran sufi-falsafi sebagai pembuat bid’ah, terpengaruh budaya-budaya asing-kafir, keluar dari ajaran Islam orthodoks. Konsekuensinya, mereka kerap diburu, dikejar-kejar bahkan tak jarang menemui ajal di tangan para musuh-musuh ideologisnya. Sebaliknya, pengikut kategori sufi falsafi sering memicingkan sebelah mata kepada mereka yang mengikuti ajaran tasawuf sunni. Kaum lawan ini oleh para pengikut sufi falsafi dipandang sebagai orang-orang yang kurang memiliki kepekaan hati, kaum tekstual (dhahiri), dangkal keilmuan serta penjilat penguasa.

Ibnu Khaldun: Filsafat Sejarah dan Sosial



1.      Pendahuluan
Ada kecenderungan yang mengatakan bahwa filsafat sejarah dan sosiologi merupakan fenomena abad modern yang muncul di Barat. Beberapa abad sebelum Auguste Comte (1798-1857) yang dianggap sebagai pendiri sosiologi, di belahan dunia lain, tepatnya Afrika Utara muncul Ibnu Khaldun, seorang sarjana pertama yang mengajukan gagasan tentang analisa bentuk interaksi manusia dengan sesamanya. Ibnu Khaldun melakukan studi ilmiah tentang masyarakat, riset empiris, dan meneliti sebab-sebab fenomena sosial. Ia memusatkan perhatian pada berbagai lembaga sosial (seperti lembaga politik dan ekonomi) dan hubungan antar lembaga sosial itu. Ia juga tertarik melakukan studi perbandingan antara masyarakat primitif dan masyarakat modern.[1] Studi tersebut dikembangkan berdasarkan pada dialektika transisi dari kehidupan nomaden menuju kehidupan menetap atau urban. Selain itu, faktor-faktor geografis, ekologi dan ekonomi merupakan kekuatan utama yang menentukan pola lingkaran perubahan sosial dan politik di dunia.[2]

Tasawwuf Islami; Pengertian dan Asal-Usul Sejarah



Pembahasan tasawuf adalah pembahasan yang sangat luas. Ia mencakup semua aspek yang ada dalam kehidupan manusia. Barangkali apabila kita bicara tasawuf, berarti kita akan melibatkan semua aspek yang ada dalam agama. Tasawuf sendiri merupakan spirit dari agama, karena semua bangunan ilmu agama bermuara kepadanya. 
Dalam diskursus keagamaan sendiri, terma tasawuf memiliki pemaknaan yang tak tunggal. Dimensi pluralitas makna tasawuf seringkali terdistorsi pada satu atau dua definisi tertentu, yang tentu saja merupakan simplifikasi dari permasalahan. Sebenarnya, akan jauh lebih baik apabila kita membeberkan karakteristik tasawuf dan mendeskripsikan eksistensinya daripada berputar-putar pada tataran asal kata tasawuf dan perdebatan-perdebatan mengenai makna linguistik dari kata tasawuf sendiri. Namun demikian, pada tulisan ini penulis akan sedikit memberikan gambaran sekilas mengenai asal kata tasawuf dan sejarah perkembangan gerakan sufi dalam tradisi Islam. Hal ini penulis lakukan mengingat terma tasawuf merupakan terma yang relatif baru dalam Islam dan tidak dikenal pada periode awal perkembangan Islam. Jadi kita akan dapat melihat filosofi dari asal kata tasawuf dan penggunaannya dalam tradisi Islam.

Pembaharuan Islam Syah Waliullah al-Dihlawi dan Syed Ameer Ali



Pendahuluan
Islam pada masa kerajaan Mughal adalah negeri yang melimpah dengan hasil pertanian. Kekayaan alam yang demikian besar inilah kemudian mengundang bangsa-banga Eropa untuk melakukan transaksi perdagangan. Di awal abad ke-17, tepatnya pada tahun 1611, Inggris melalui kongsi dagangnya British East Indian Company (BEIC) mendapatkan izin dari penguasa Mughal untuk berdagang di sana. Tak berapa lama, Belanda juga mendapat izin yang sama pada tahun 1617.

Pemikiran Politik Muhammad Abed al-Jabiri



Pendahuluan
Ketika gema Renaissance berkumandang di Barat, masyarakat Eropa yang telah tercerahkan mulai sadar, bahwa selama ini mereka terkungkung oleh rejim Gereja. Pada saat Eropa mengalami abad kegelapan, Lembaga Gereja kristen saat itu menguasai semua ranah kehidupan masyarakat Eropa. Politik, ekonomi, pendidikan, budaya, etika, semuanya tanpa terkecuali murni harus tunduk kepada hukum Gereja. Gereja mendasarkan semuanya ke dalam kitab suci Injil. Semua hal yang berasal dari luar kitab suci Injil dianggap salah. Sementara otoritas penafsiran kitab suci hanya dimiliki kalangan pendeta dan uskup. Masyarakat awam tidak berhak memberikan penafsiran tandingan atas kitab suci.

Institusi Politik Islam; Khilafah Imamah dan Imarah




Pendahuluan
Diskursus kepemimpinan (imamah, khilafah) merupakan salah satu elan vital pemerintahan Islam yang merepresentasikan kekuatan Islam sehingga mampu mengayomi dan melindungi umat Islam di bawah naungannya serta mampu meningkatkan wibawanya di mata dunia. Konsep kepemimpinan dalam Islam, dipandang sebagai sesuatu yang sangat urgen. Urgensitas konsep tersebut dikarenakan perlunya penegakan hukum atau undang-undang terhadap rakyat (umat Islam) yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan hadirnya konsep tersebut, diharapkan terciptanya kondisi sosial masyarakat tetap dalam batasan koridor syara’. Dalam hal ini, seluruh sekte dan mazhab dalam Islam senada akan pentingnya mengangkat imam (pemimpin).