Wednesday, October 6, 2010

Identifikasi, Kesadaran dan Dialektika di Era Pasca Kolonial


Medio 90-an, dunia dikejutkan oleh tesis Samuel Huntington. Dalam buku yang menuai banyak reaksi, The Clash of Civilization ia meramalkan akan terjadinya konflik global di masa depan antara peradaban Barat versus peradaban Islam. Sebagai konsekuensi logis dari berakhirnya perang dingin yang ditandai dengan ambruknya Uni Soviet, maka peradaban Barat dengan leluasa melengang sendirian dalam percatuan global dunia. Dengan keberhasilannya meruntuhkan komunisme dan penganut setianya, maka satu-satunya negara yang berpotensi menyaingi supremasi Barat -menurut tesis Huntington- hanyalah negara-negara muslim. Islam dipandang sebagai momok menyeramkan yang perlahan mulai bangkit. Kebangkitan dunia Islam ditandai dengan maraknya teriakan-teriakan jihad yang didengungkan oleh kalangan fundamentalis. Dan Barat, sebagai pemimpin dunia mau tidak mau harus mempertimbangkan dunia Islam, apabila tidak ingin tersaingi. Begitulah kira-kira skenario benturan peradaban yang diramalkan oleh Huntington. Francis Fukuyama menyebut fenomena ini dengan ‘akhir sejarah’. Lantas yang jadi pertanyaan krusial; Apakah benar ada ketegangan antara Barat dengan dunia Islam? Lalu mampukah dunia Islam bangkit kemudian menyaingi Barat, mengingat faktanya dunia Islam masih asyik terlelap dari tidur panjangnya? Apakah benar Islam sebagai sebuah ideologi mempunyai wajah seseram itu?


Untuk menjawab pertanyaan diatas, marilah kita sedikit menengok kebelakang realitas dunia Islam pasca berlalunya era kolonialisme Barat. Ada semacam pandangan tak sadar yang bersemayam di benak sarjana Barat bahwasanya terdapat suatu dikotomi antara peradaban Barat dan Timur-Islam. Barat selalu dikesankan sebagai sebuah prototype peradaban unggul, superior, rasional, sementara Timur dianggap hanya sebagai peradaban lemah, inferior, serta dipenuhi dengan mitos dan legenda. Paradigma biner semacam inilah yang kemudian mendorong Barat merasa layak untuk menganeksasi Timur-Islam, baik secara fisik maupun kebudayaan. Walhasil, pandangan eurosentrisme perlahan mulai didaku sebagai pandangan absah dalam bermacam ragam dimensi kemanusiaan. Sejarah umat manusia adalah sejarah manusia Eropa, Nilai-nilai humanistik hak asasi manusia adalah seperti apa yang dicanangkan Eropa, demikian juga standar baku kemajuan suatu bangsa harus pula diukur menggunakan parameter peradaban Eropa. Akibatnya jelas, bangsa-bangsa lain di luar Eropa harus puas ditempatkan di wilayah pinggiran sejarah (subaltern) yang tak terjamah, alih-alih diikutsertakan dalam percatuan global dunia, posisi mereka (bangsa di luar Eropa) hanya sebagai the other, objek yang melulu dapat diperlakukan sekenanya dari sang subjek. Timur, dalam kacamata Barat adalah suatu dunia eksotis yang menarik untuk dipelajari kebudayaannya, diobservasi kekayaan alamnya, untuk kemudian dieksploitasi habis-habisan demi kepentingan Barat. Inilah yang kemudian melahirkan periode kelam dalam sejarah umat manusia, kolonialisme. Persis seperti yang dikemukakan Ania Loomba dalam Colonialism/Post Colonialism, bahwa sejatinya kolonialisasi dunia Timur adalah ‘istri simpanan’ yang membantu melahirkan kapitalisme Eropa. Laiknya ‘istri simpanan’ ia hanya didatangi ketika dibutuhkan untuk direguk kenikmatannya, lalu dicampakkan begitu saja segera ketika ‘sang suami’ sudah berpuas diri.



Pasca berlalunya era kolonialisme, pandangan Eurosentrisme semacam ini tidak begitu saja lenyap. Perjuangan melawan penjajah kolonial, kemudian diikuti dengan kemerdekaan bangsa-bangsa Arab-Islam tidak serta merta membuat bangsa Arab kompak untuk membangun peradabannya sendiri. Penjajahan Barat yang memakan kurun waktu tidak sedikit berhasil mempengaruhi mindset beberapa pemikir bangsa Arab terhadap kesadaran komunal mereka. Mitos superioritas Barat dan inferioritas Timur sukses membuat bangsa Arab merasa minder, sehingga mulai memandang diri mereka sendiri dengan menggunakan analisa wacana yang digelindingkan Barat. Untuk mendirikan sebuah peradaban maju, menurut mereka adalah dengan cara membumikan worldview Barat dalam memandang alam, Tuhan dan manusia. Mereka, secara radikal menganggap agama dan warisan tradisi (turats) sudah kehilangan relevansinya di era sekarang sehingga harus disisihkan. Nilai-nilai Barat yang rasional, egaliter, dan demokratis harus segera diadopsi dan ditransformasikan secara menyeluruh oleh bangsa Arab-Islam menggantikan kumpulan tradisi usang yang penuh takhayul, irasional dan mistis. “Untuk membangun suatu peradaban maju nan megah, maka kita tidak punya pilihan lain selain mengikuti cara pandang Barat, baik manis maupun pahit, susah atau senang...” seru Thaha Husein dengan bersemangat. Seruan Thaha Husein ini mendapat sambutan hangat dari beberapa pemikir semisal Syibli Syumail, Salamah Musa, dan Farah Antun. Mereka inilah, menurut Luthfi as-Syaukanie merupakan generasi pertama pemikir liberal Arab kontemporer.



Sementara itu, muncul pula kecenderungan ideal-totalistik dari bangsa Arab. Berseberangan dengan golongan pertama, pengusung ide ini memandang bahwa kemajuan bangsa Arab-Islam bukanlah terletak pada pembebekan terhadap Barat, melainkan dengan berpegang teguh kepada dua sumber utama Islam, al-Quran dan Hadist Nabi secara total. Menurut mereka, Islam adalah sebuah agama yang memberikan cara pandang utuh dan holistik sehingga harus ditanamkan kedalam seluruh sendi-sendi kehidupan umat. Kelompok ini berkeinginan menjadikan Islam tak hanya sebagai agama ritus, melainkan juga sebagai adat, budaya, dan peradaban. Dengan dikomandoi oleh orang-orang seperti Sayid Qutb, Muhammad Qutb, Said Hawa dll mereka lantang menyuarakan penolakannya terhadap budaya dan nilai-nilai asing (barat).

Menengahi kedua kelompok yang saling bersitegang diatas, terdapat kecenderungan reformistik. Dimana yang jadi concern utama golongan ini adalah upaya revitalisasi turats dan membawanya turut serta berdialektika dengan tuntutan zaman. Menurut Luthfi as-Syaukanie, dalam kelompok ini terdapat dua arus utama pemikiran. Yang pertama adalah tipe rekonstruktif. Pada model ini yang jadi isu utama adalah membaca turats dengan pembacaan mutakhir. Turats, dalam pandangan kelompok ini sebenarnya mampu untuk menjawab laju gerak masa, dengan catatan harus melalui proses dialogis dengan kondisi sosio historis yang terus berkembang. Adapun tokoh-tokoh pengusung kecenderungan ini seperti Hassan Hanafi, Muhammad Imarah dan Ahmad Khalafullah. Tipe kedua adalah model pembacaan dekonstruktif, yang menitik beratkan pendekatannya pada metodologi reinterpretatif terhadap turats. Dalam artian sebenarnya kelompok ini masih menaruh harapan banyak kepada turats. Yang membedakan hanyalah terletak pada metode analisa yang kebanyakan dipengaruhi oleh para tokoh post strukturalis Perancis dan tokoh-tokoh post modernis lainnya. Para sarjana brilian yang dapat dikelompokkan dalam model ini diantaranya seperti Abed al-Jabiri dan Mohammed Arkoun.



Konflik internal dalam dunia Arab-Islam tidak berhenti pada tataran pemikiran saja. Pasca hengkangnya kaum kolonialis, konflik ini mengemuka di level pemerintahan sebagai konsekuensi dari gesekan sektarian dan kelas sosial yang merasa tidak puas atas keputusan-keputusan yang dibuat pemerintah lokal.



Konsep negara bangsa (nation-state) yang baru diperkenalkan dunia Barat kepada negara-negara bekas jajahannya berhasil menumbuhkan fantasi utopis bagi rakyat di negara-negara tersebut untuk merealisasikan kembali apa yang dikenal sebagai nilai-nilai ideal-tradisional peradaban mereka. Cerita kejayaan masa silam yang sekian lama tertimbun dalam benak masyarakat berusaha untuk dibangun kembali di era kekinian, lewat alat kuasa yang berwujud negara-bangsa. Namun fakta lapangan berkata lain. Nasionalisme yang diharapkan mampu memurnikan kembali identitas tradisional mereka, seperti era sebelum kedatangan para tuan penjajah, nyatanya hanya berupa pepesan kosong.



Bruce Lawrence dalam Shattering the Myth; Islam Beyond Violence, mengingatkan bahwa kegagalan terbesar dari nasionalisme mimetik adalah karena memberikan khayalan kepada rakyat di negara-negara bekas jajahan tersebut , bahwa mereka dapat merebut kembali identitas kemurnian peradaban mereka melalui bentuk negara-bangsa. Khayalan-khayalan tersebut, biasanya ditemukan eksistensinya melalui slogan-slogan propagandis yang membangkitkan emosi dengan disertai bumbu cerita kegemilangan masa silam. Jika memang demikian, maka rakyat di bekas negara-negara koloni tersebut pada hakikatnya tidak pernah benar-benar terlepas dari bau busuk kolonialisme. Nilai-nilai asing eksploitatif yang terdapat pada budaya kolonialis tidak benar-benar hengkang, melainkan bermutasi pada bentuknya yang baru, atau berubah hanya pada tataran permukaan saja, sedangkan substansi dari kolonialisme itu sendiri mentansformasikan dirinya pada penguasa lokal. Kolonialisme dalam bentuknya yang baru mulai muncul, Neo Kolonialisme pribumi. Frantz Fanon berujar nyinyir terkait fenomena tersebut dengan ungkapan penguasa-penguasa kulit berwarna (cokelat/hitam/kuning) yang mengenakan topeng kulit putih.



Untuk studi kasus, disini penulis akan mengajukan Tunisia sebagai sampel keperkasaan penguasa lokal (negara) yang bertindak otoriter dalam merumuskan nilai-nilai etis Barat ke dalam tubuh masyarakat pribumi yang muslim. Tunisia adalah bekas koloni Perancis yang memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1956. Kemerdekaan Tunisia, ditandai dengan naiknya Habib Borgouiba sebagai presiden dengan menyingkirkan rival politiknya Salah Ben Yousef. Sebagai seorang akademisi keluaran Perancis, gaya hidup dan pandangan visionernya banyak terpengaruh dengan standar nilai yang berlaku di bekas negara penjajahnya tersebut. Sesaat setelah diangkat menjadi Presiden, Borgouiba mendukung pengesahan undang-undang ‘Kode Etik Perilaku Pribadi’. Qanun tersebut, agaknya didaulat untuk menjadi pengganti syariat Islam yang telah lama digunakan masyarakat tradisional Tunisia. Sasaran utama undang-undang ini adalah rekonstruksi di bidang hukum keluarga (akhwal al-syakhsiah). Dengan disahkannya undang-undang ini, maka poligami dihapuskan, batas usia minimum pernikahan untuk wanita ditetapkan, dan perempuan mulai diberikan hak dalam masalah perceraian serta diperkenankan menduduki jabatan politik apapun. Sistem pendidikan Islam digantikan dengan pendidikan sekular ala Perancis. Zaituna, universitas agama terkemuka di Tunisia dikerdilkan peranannya, dan puncaknya seruan kontroversial Borgouiba pada Februari 1960 yang menyerukan masyarakat untuk meninggalkan puasa Ramadhan dengan dalih melemahkan etos kerja dan mengurangi produktifitas negara.



Islamophobia dan Relasi Barat-Islam Pasca 11 September 2001

Ada sebuah fenomena menarik terkait dengan realitas umat Islam pasca serangan teror 11 September 2001. Stigma negatif yang didengungkan media-media Barat kepada Islam dan penganutnya sukses membuat citra Islam ambruk di mata masyarakat Barat. Ketidaktahuan masyarakat Barat terhadap Islam ditambah dengan propaganda-propaganda “War Against Terrorism” menjadikan nama Islam seolah sinonim dengan teror dan kekerasan. Walaupun George W. Bush sendiri selaku Presiden Amerika dalam pidatonya mengatakan bahwa ia tidak memerangi Islam sebagai agama melainkan memerangi para teroris yang mengatasnamakan Islam, namun masifnya gelombang pemberitaan yang menyudutkan Islam berhasil menggiring opini publik untuk menerimanya. Polling yang dilakukan lembaga riset “Gallup Poll” yang dilansir di media ternama ‘USA Today’ membuktikan hal tersebut. Dari hasil polling yang dilakukan pada tahun 2006 tersebut dapat diketahui bahwa 44 % masyarakat Amerika percaya bahwa mayoritas umat Islam adalah orang-orang radikal, dan 22 % dari mereka tidak menginginkan untuk mempunyai tetangga muslim, sementara 25 % mengaku tidak tahu sama sekali tentang Islam.



Menurut John Esposito, seorang peneliti kebangsaan Amerika, bahwa ternyata kebencian masyarakat Barat terhadap Islam tidak sepenuhnya dilatarbelakangi tragedi serangan WTC di New York. Ia menemukan beberapa faktor determinan yang mendasari Barat menebarkan aroma permusuhan kepada Islam. Pertama adalah mitos Euroarabia. Mitos ini menyebutkan bahwa Eropa di masa mendatang akan dikuasai oleh kaum muslimin. Ketakutan ini berlandaskan asumsi bahwa ajaran Islam tidak selaras dengan nilai-nilai etika Barat. Dan Islam, menurut Robert Morey dalam The Islamic Invasion; Confronting the Word’s Fastest Growing Religion, akan menjadi ideologi penguasa tunggal di Eropa melalui jalur imigrasi penduduk dan bertambahnya angka kelahiran masyarakat muslim di Eropa. Mitos ini menjadi semakin besar tatkala para akademisi semisal Bernard Lewis dan Frits Bolkestein angkat suara dengan menyebutkan akhir abad 21 adalah masa dimana Eropa seluruhnya akan menjadi muslim dan disana nanti akan berdiri Imperium Euroarabia Raya. Padahal fakta riil di lapangan menyebutkan, dari 450 juta penduduk Eropa saat ini hanya 4 % saja yang menganut agama Islam. Itupun ditambah kenyataan bahwa dari jumlah tersebut, mayoritas umat Islam di Eropa bukanlah muslim yang taat, mereka hanya Islam ‘abangan’ saja.



Kedua, mitos kebencian muslim terhadap demokrasi dan kebebasan yang berlaku di Eropa. Keyakinan bahwa nilai-nilai Islam tak sejalan dengan nilai demokrasi Barat tak sepenuhnya benar. Malahan sebaliknya, mayoritas masyarakat muslim (91 %) dari hasil survey “Gallup Poll” terbaru menyatakan bahwa mereka tertarik dengan demokrasi yang ada di Barat. Bandingkan dengan 70 % masyarakat Barat yang tidak menemukan sesuatu menarik apapun dari Islam. Sebenarnya kebencian umat Islam terhadap Barat bukanlah atas dasar kebudayaan dan peradaban mereka, akan tetapi atas pemberitaan media massa yang gemar menyudutkan Islam dan politik luar negeri yang dilakukan Barat terhadap negara-negara Islam, ditambah dengan standar ganda yang mereka terapkan pada diskursus Palestina.

Ketiga, mitos benturan peradaban. Munculnya karikatur kontroversial yang menggambarkan Nabi Muhammad mengenakan sorban yang berisi bom kembali mengingatkan khalayak bahwa ada gesekan akut antara nilai Islam dengan kebebasan Barat. Kebebasan berekspresi yang diusung Barat dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam. Namun, protes atas kasus ini bukanlah sebuah refleksi dari sikap anti kebebasan, melainkan sebuah protes terhadap hilangnya nilai-nilai penghormatan terhadap kepercayaan orang lain. Mayoritas masyarakat Eropa sendiri tidak menganggap kartikatur tersebut sebagai suatu kebebasan berpendapat. Hal ini dibuktikan dari jajak pendapat yang dilakukan di negara-negara Eropa yang menyatakan bahwa 57 % dari mereka tidak setuju dengan kebebasan yang menyerang kepercayaan lain. Joseph Sitruk, seorang Rabi Yahudi kepada Associated Press mengatakan bahwa esensi kebebasan bukanlah kebebasan yang tanpa batas, namun harus ada rasa hormat dan saling percaya dengan kepercayaan yang dianut masyarakat lain.



Pasang surut relasi antar peradaban Barat-Islam mengingatkan kita bahwa pada esensinya tidak ada perbedaan yang cukup signifikan antara tata perikehidupan Barat dengan tuntunan ideal Islam. Taruhlah misal, bagaimana isu demokrasi yang diusung Barat, nyatanya mendapat apresiasi yang cukup hangat dikalangan umat Islam. Paling tidak, mayoritas masyarakat di dunia Islam masih menaruh harapan besar terhadap proses demokratisasi yang berlangsung di negaranya. Isu-isu lain yang cukup berkembang dikalangan Barat seperti kebebasan dan egaliterianisme pada hakikatnya selaras dengan spirit dasar kebebesan dan persamaan yang diajarkan Islam, dimana muslim diberi wewenang penuh untuk bertindak, dengan catatan dilakukan sepenuhnya dengan bertanggung jawab disertai penghormatan tulus terhadap pihak lain.



Dari sini, untuk menghindari timbulnya gesekan antar peradaban yang lebih besar, maka mutlak diperlukan upaya dialog yang cukup intens demi mencari titik temu dalam membangun perspektif bersama yang lebih maju, matang dan toleran. Tentu saja model dialog yang dimaksudkan disini ialah model dialog rekunstruktif dengan dilandasi rasa toleransi tinggi, transparansi, keinsyafan diri, dan lebih mengedepankan unsur kemaslahatan bersama ketimbang egoisme pribadi. Wallah a’lam [TS]






0 comments:

Post a Comment